Berita

PENETAPAN TATA TERTIB KOMISI INFORMASI KOTA CIREBON

CIREBON – Komisi Informasi Kota Cirebon membahas dan menetapkan Tata Tertib Komisi Informasi Kota Cirebon, Kamis (14/10) melalui Rapat Pleno yang dihadiri oleh seluruh Komisioner dan menghasilkan butir-butir keputusan sebagai berikut, yang pertama; disepakati bersama bahwa Tata Tertib Komisi Informasi memuat 14 Bab dan 46 Pasal. Kemudian yang kedua; menuangkan hasil rapat pleno kedalam Surat Keputusan Komisi Informasi Kota Cirebon Nomor : 1 Tahun 2021 tentang Tata Tertib Komisi Informasi Kota Cirebon.

Dengan di tetapkannya Tata Tertib ini diharapkan menjadi peraturan yang mengikat dan menjadi sebuah pedoman dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban seluruh jajaran Komisioner dan Sekretariat Komisi Informasi Kota Cirebon. Tata Tertib ini dapat diubah berdasarkan keputusan Rapat Pleno Komisi Informasi Kota Cirebon yang dihadiri seluruh komisioner dan disetujui lebih dari setengah yang hadir dan memberikan suara.

 

IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PENYELENGARAAN PEMILU

Indonesia sebagai negara demokrasi menjadikan pemilu sebagai salah satu pilar utama dari sebuah proses perwujudan kehendak masyarakat. Tujuan pemilu sekaligus merupakan prosedur “demokrasi” untuk memilih pemimpin, untuk menentukan arah pembangunan bangsa ke depan.

Prakteknya, menurut UU Pemilu No. Tahun 2017, pemilu menjadi sarana untuk memilih legislator DPRD Kota/Kabupaten, DPRD Propinsi, DPRD Pusat dan tahun 2019 serentak dengan Pemilihan Presiden.

Sejak dilaksanakan pertamakali tahun 1955 hingga sekarang, kita mengenal azas teknis pelaksanaan pemilu yaitu LUBER yang merupakan singkatan Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia.

Di era reformasi, intisari penting penyelenggaraan Pemilu adalah transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Karena dengan transparansi dan akuntabilitas, penyelenggaraan Pemilu proses dan hasilnya akan memperoleh trust dan legitimasi oleh masyarakat. Selain itu juga, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan mereka terhadap penyelengaraan pemilu.

Berbicara transparasi, tidak akan lepas dengan keterbukaan informasi publik. Karena penyelenggara Pemilu dalam hal ini, KPU dan Bawaslu adalah Badan Publik, dimana kegiatannya masuk dalam kategori kebijakan publik. Sebagai badan publik, seperti badan publik lainnya, penyelenggara Pemilu terikat dan terkait dengan implementasi UU No. 14 Tentang Keterbukaan Informasi. Adapun jenis informasi yang harus disediakan oleh Badan Publik menurit UU 14/2008 yang tertera di pasal 9 s.d 11 adalah informasi berkala, serta merta dan setiap saat.

UU No. 14 Tentang KIP ini menjamin hak masyarakat atas informasi yang merupakan bagian dari hak azazi manusia (HAM) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28F UUD 1945 yang sudah diamandemen.

Tentu saja, dengan adanya jaminan hak asasi manusia di aspek keterbukaan informasi publik, memberi payung hukum yang kuat bagi rakyat untuk mengakses informasi publik, khususnya dalam proses penyelenggaraan Pemilu.

Salah satu agenda substansial yang menjadi tugas penyelenggara pemilu, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah mewujudkan penyelenggaraan pemilu secara transparan, yang notabene harus merujuk pada pengarusutamaan keterbukaan informasi.

Keterbukaan informasi publik dalam konteks pemilu telah diakomodasi dalam undang-undang pemilu No. 7 tahun 2017. Pada pasal 3 UU pemilu tersebut, disebutkan tentang prinsip dari penyelenggaraan pemilu yakni (i) transparan dan (ii) akuntabel.

Sedangkan pada pasal 14 huruf C disebutkan KPU berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat.

Kewajiban tersebut juga disematkan pada KPU Provinsi (pasal 17 huruf C), dan KPU Kabupaten/Kota (pasal 20 huruf C).

Sebagai bentuk kesungguhan KPU menerapkan prinsip keterbukaan, KPU menerbitkan PKPU No. 8 tahun 2019, tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Dalam Bab I pasal 2 angka 2 huruf g, disebutkan bahwa “dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus memenuhi prinsip terbuka”.

Demikian juga Bawaslu telah mengeluarkan Perbawaslu No.10 Tahun 2019 mengatur tentang pengelaan Informasi Publik di lingkungan Bawaslu, dari Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Terkait Kepemiluan, Komisi Informasi Pusat telah menerbitkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2019. Maka sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum, Pasal 6 ayat (1) menyebutkan KPU sesuai tingkatannya, wajib mengumumkan secara berkala Informasi Pemilu dan Informasi Pemilihan sekurang-kurangnya ; a. tahapan, program dan jadwal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; b. hak, kewajiban, kewenangan, larangan, dan sanksi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; c. hasil dari setiap tahapan, program, dan jadwal pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; d. prosedur dan sarana partisipasi publik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; e. syarat calon dan syarat pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan; f. laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan g. informasi Pemilu dan Pemilihan lain yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Melalui Perki No.9 Tahun 2019 ini juga, penyelesaian sengketa informasi yang umumnya bisa diselesaikan sampai 3 bulan, maka terkait sengketa Informasi Publik terkait proses penyelenggaraan Pemilu bisa diselesaikan dalan waktu maksimal 14 hari. Hal ini terkait proses penyelenggaran Pemilu yang sudah terjadwal, dimana proses sengketa informasi menyesuaikan dengan proses pemilu sesuai tahapan.

Dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan penyelenggara pemilu, kami menilai tingkat kepatuhan sebagai Badan Publiknya, cukup baik. Disamping terbitnya berbagai peraturan terkait implementasi keterbukaan informasi publik di internal masing-masing lembaga penyelenggara Pemilu masing-masing, juga bisa dilihat dari penghargaan yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusar (KIP) RI yang memberikan penghargaan Peringkat 1 lembaga terinformatif nasional kategori lembaga non struktural. Demikian juga Bawaslu meraih kategori yang sama pada tahun 2018 sebagai Peringkat Ke 2.

Harapan selanjutnya, karena punya tugas dan tujuan yang sama dalam mengawal demokrasi di negeri ini, sinergitas dan kerjasama antar lembaga negara di tingkat daerah ini agar lebih bisa ditingkatkan, karena pada dasarnya walaupun punya tupoksi masing-masing tetapi dalam suatu waktu ada irisan-irisan dimana setiap lembaga saling terkait.

Erlinus Thahar,
Ketua Komisi Informasi (KI) Kota Cirebon

VIRUS CORONA, INFORMASI SERTA MERTA DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Oleh: Erlinus Thahar
Ketua Komisi Informasi Kota Cirebon

 

WHO (World Health Organization) melalui Direktur Jendralnya Tedros Adhanom Ghebreyesum pada 12 Maret 2020 telah menetapkan virus Corona (Covid 19) sebagai Pandemik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pandemik artinya suartu wabah penyakit yang tersebar luas di suatu kawasan, benua atau seluruh dunia. Sementara WHO mendefenisikan sebagai wabah patogen baru yang mudah menular dari orang ke orang di seluruh dunia.
Jelas sekali pengumuman yang tidak main-main. Ada dampak sosial, ekonomi dan politik yang ditimbulkan dengan pengumuman ini. Bagaimana tidak sejumlah negara melakkukan lock down, menutup pintu keluar masuk di negaranya. Data terakhir ketika tulisan ini ditulis ada 77.776 orang di 157 negara yang terpapar virus Corona (Kompas, 16 Maret 2020).
Sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan pertamakalinya secara resmi Indonesia dinyatakan terdampak virus Corona pada tanggal 2 Maret 2020, sudah 117 orang di Indonesia terjangkit virus Covid-19 ini (detik.com 16 Maret 2020). Kini untuk seluruh Indonesia penanganan virus Corona langsung dipimpin Presiden Jokowi. Penangangan virus Corona ini menggunakan manajemen bencana Nasional, dan secara teknis dikomandoi oleh BNPB, karena sejak 15 Maert 2020 wabah virus Corona ini telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai Bencana Nasional.
Tidak hanya di tingkat Pusat, masing-masing daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia siap siaga. Berbagai antisipasi dilakukan baik secara medis seperti penyediaan sarana dan prasarana penanganan secara medis maupun rekayasa sosial seperti meliburkan sekolah, mengurangi kerumunan masa dan membatasi bepergian. Semua dilakukan untuk mengurangi resiko penyebaran virus Corona tidak meluas.
Tak ayal lagi, simpang siur pemberitaan media, baik media mainstream maupun media sosial, dengan dibumbui berbagai opini, sempat membuat sebagian warga dunia ketakutan, demikian juga di Indonesia. Di Jakarta dan beberapa daerah lainnya sempat terjadi rush di berbagai supermarket, masyakat berbondong-bondong memborong kebutuhan makanan melebihi kebutuhan biasanya.

Informasi Serta Merta

Disinilah peran negara dalam menangkal informasi yang simpang siur dan hoax di berbagai media sosial agar tidak terjadi kepanikan dan ketakutan di masyarakat. Apa yang dilakukan pemerintah seperti menunjuk juru bicara nasional penanganan Covid-19 Ahmad Yurianto, berbagai release resmi dari Departemen Kesehatan dan lembaga terkait lainnya, adalah upaya agar masyarakat bisa memperoleh informasi yang akuntable dan update ditengah banjirnya berita-berita hoax, yang tentunya bisa berpotensi menimbulkan kekacauan nasional.
Dalam konteks Keterbukaan Informasi disebut Informasi Serta Merta (Pasal 10 UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi yang berbunyi,” Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu infomasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.”
Informasi Serta Merta juga seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Masyarakat di daerah juga harus terus diinformasikan apa saja penanganan-penanganan yang dilakukan pemerintah daerah. Misalnya informasi tentang posko-posko pemeriksaan kesehatan khusus virus Corona, upaya mengisolasi pasien terpapar virus Corona, menyiapkan sarana sarana isolasi rumah sakit dan edukasi penanganan wabah virus Corona secara personal. Ketika dari Pusat dan Daerah bahu membahu, dengan melalui Informasi Serta Merta setidaknya bisa membuat masyarat tenang ditengah narasi-narasi mencekam yang ditayangkan berbagai media.

Perlindungan Data Pribadi

Dalam status Pandemik saat ini, informasi peta penyebaran virus Covid-19 ini adalah salah satu yang dicari oleh publik. Bagaimana tidak informasi asal pasien terduga virus Corona, disatu sisi tentu bisa menjadi antisipasi pencegahan, tetapi bisa juga berdampak secara sosial. Data diri pasien adalah sesuatu yang sangat krusial. Karena ketika dibuka bisa saja menimbulkan kepanikan warga sekitar dan bukan tidak mungkin juga perlakuan buruk yang akan menimpa pasien, keluarga dan masyarakat sekitarnya.
Disinilah Pemerintah harus berhati-hati. Dalam kondisi normal, data pasien terduga virus Corona itu di satu sisi masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan (tertutup, rahasia) menurut Pasal 17 huruf h point 2. Selain itu juga, dilindungi oleh Konstitusi, UUD 1945 Pasal 28 huruf g yang berbunyi,”Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda di bawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.
Namun disisi lain, dengan status Pandemik ini, sewaktu-waktu jika dibutuhkan, Pemerintah Pusat/Perintah Daerah bisa saja melakukan diskresi dengan membuka data pribadi pasien terduga virus Corona, dengan mempertimbangkan kepentingan lebih besar, terutama terkait ancaman dampak negatif yang lebih luas. Pemerintah wajib memiliki alasan sangat kuat ketika dalam sebuah situasi harus membuka data pribadi pasien.
Terkait dibukanya data pribadi pasien Corona, Hendra J. Kede (Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat), menyatakan bahwa dalam situasi seperti Pandemik ini pemerintah punya kebebasan untuk untuk membuka atau menutup data pasien dengan mempertimbangkan mana mudhorotnya lebih kecil dan mana yang lebih besar manfaatnya (rmoljabar.id).
Pada prinsipnya apapun aturan Undang-undang mengatur lalu lintas informasi dan data pribadi ini, kita harus meyakini bahwa dalam situasi Pandemik seperti bencana virus Corona ini, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah pasti telah melakukan upaya maksimal. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak perlu ragu-ragu mengambil langkah terbaik demi kepentingan orang banyak dalam penanganan virus Corona ini. Semoga Indonesia segera terbebas dari virus Corona. *

Memaknai Permohonan Informasi, Keberatan, Upaya Penyelesaian Sengketa, Gugatan, Kasasi, dan Laporan Pidana dan Perdara Dalam Bingkai Perlindungan Hak Atas Informasi Sebagai Hak Azazi dan Hak Konstitusinal

Oleh : Hendra J Kede
Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia

 

Salah satu produk reformasi adalah diakuinya hak atas informasi sebagai Hak Azazi Manusia oleh konstitusi Indonesia (Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, UUD NRI, 1945) sekaligus diberikannya kepada seluruh warga negara Indonesia hak konstitusional baru yaitu hak atas informasi tersebut. Pengakuan dan pemberian hak ini terlihat jelas dari rumusan pasal 28F UUD NRI 1945 hasil Amandemen Kedua.

Berikut teks pasal 28F UUD NRI 1945 :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

Konsekuensi dari keluarnya Pasal 28F UUD NRI 1945 berakibat pada terjadinya 5 (lima) perubahan signifikan yaitu 1. Rezim pengelolaan informasi dari sebelumnya seluruh informasi bersifat tertutup kecuali yang dibuka, menjadi seluruh informasi bersifat terbuka kecuali yang dikecualikan; 2. Tidak dibenarkannya ada aturan apapun dibawah UUD NRI 1945 yang mengurangi apalagi menghambat hak baru warga negara tersebut; 3. Tidak dibenarkannya pengelola negara dalam level jabatan manapun melalui kewenangan yang dimilikinya untuk menghalang-halangi apalagi menghambat warga negara mendapatkan haknya tersebut; 4. Kewajiban yang diperintahkan konstitusi untuk memastikan hak warga negara tersebut terlayani oleh Badan Publik dan terlindungi dengan baik; dan 5. Adanya sanksi pidana.

Tulisan ini difokuskan untuk menjelaskan bagaimana warga negara untuk mendapatkan hak atas informasi tersebut sekaligus sebagai bentuk jaminan bahwa hak atas informasi warga negara terlindungi sebagai Hak Azazi Manusia yang diakui konstitusi dan hak konstisusional.

Regulator, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menindaklanjuti ketentuan pasal 28F UUD NRI 1945 dengan mengeluarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 30 April 2008, dan dilanjutkan dengan Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan dibentuknya Komisi Informasi Pusat Pertama periode 2009-2013 pada bulan April 2009 sebagai pelaksanaan perintah UU 14 Tahun 2008.

Hak atas informasi bisa didapatkan dan diperjuangan oleh warga negara melalui pengajuan permohonan informasi kepada pengelola informasi Badan Publik, pengajuan keberatan atas tidak terpenuhinya informasi oleh pengelola informasi publik kepada atasan pengelola informasi publik, pengajuan sengketa informasi kepada Komisi Informasi atas tidak terpenuhinya informasi oleh pengelola dan atas tanggapan oleh atasan pengelola informasi publik, pengajuan gugatan kepada pengadilan atas tidak diterimanya putusan Komisi Informasi oleh para pihak, pengajuan kasasi kepada Mahkamah Agung atas tidak diterimanya putusan pengadilan oleh para pihak, dan pengajuan penegakan hukum pidana oleh Pemohon kepada penegak hukum (kepolisian) atas tidak dilaksanakannya putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap oleh Badan Publik dalam hal permohonan dikabulkan.

Permohonan Informasi

Perwujudan pertama atas pengakuan yang diberikan konstitusi terhadap hak atas informasi sebagai Hak Azazi dan hak konstitusional adalah diberikannya hak seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memgajukan permohonan informasi kepada seluruh Badan Publik, khususnya kepada seluruh Badan Publik Negara, tanpa kecuali. Tanpa kecuali disini dapat dimaknai tak ada Badan Publik punya imunitas atas ini, dan dapat pula dimaknai tidak ada substansi informasi yang tidak dapat diminta oleh warga negara. Setiap orang yang bisa membuktikan dirinya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dengan alat bukti kependudukan yang sah memeiliki kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai Pemohon Informasi, tanpa kecuali. Begitu juga dengan Pemohon informasi yang lain yaitu sekelompok warga negara dan Badan Hukum. Untuk memudahkan penulisan, disini yang dibahas hanya warga negara. Hal ini dikarenakan tidak ada hal prinsipil yang membedakannya dalam proses permohonan kecuali alat bukti dalam pembuktian Kedudukan Hukum (Legal Standing). Kalau warga negara alat buktinya adalah Kartu Tanda Penduduk dan atau Paspor. Sementara sekelompok warga negara ditambah Surat Kuasa Khusus jika ada anggota kelompok pemohon yang menguasakan kepada anggota kelolok pemohon yang lain. Sedangkan Badan Hukum alat buktinya adalah Akta Notaris dan Surat Keterangan Berbadan Hukum Nasional dari Kemenkumham RI serta Surat Kuasa dari Pengurus Badan Hukum.

Permohonan diajukan kepada pejabat atau petugas yang ditunjuk oleh Badan Publik untuk mengelola informasi sebagai kewajiban yang ditetapkan pasal.28F UUD NRI 1945 dan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta aturan turunannya. Saat ini dikenal sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama.

Permohonan bisa diajukan secara tertulis maupun lisan. Petugas di Badan Publiklah yang berkewajiban menjadikannya dokumen tertulis. Bisa diajukan melalui surat biasa maupun surat elektronik. Bisa diajukan langsung oleh warga negara maupun melalui kuasanya yang dikuasakan khusus untuk itu. Prinsip utamanya disini adalah warga memiliki Hak Azazi dan Hak Konstitusional atas informasi maka kewajiban Badan Publiklah untuk melayaninya. Tidak bisa hak tersebut dikesampingkan hanya karena alasan teknis dan administratif. Jika ada hal teknis dan administratif yang harus dipenuhi maka itu masuk kedalam ranah kewajiban Badan Publik untuk memudahkan semudah-mudahnya agar tepenuhi. Bahkan kalau perlu warga negara tinggal membubuhkan cap jempol saja.

Beban yang harus dibuktikan oleh warga negara disini hanyalah sebatas bahwa warga negara tersebut sudah menyampaikan permohonannya kepada PPID

Semenjak itu argo waktu pelayanan oleh PPID mulai berjalan. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2008) dengan jelas dan tegas menentukan bahwa PPID memiliki kewajiban untuk menjawab permohonan informasi oleh warga negara tersebut.

Keberatan

Pemohon yang berpendapat bahwa permohonannya ditolak atau tidak dipenuhi atau dipenuhi sebagian, atau permohonan tidak ditanggapi sama sekali oleh PPID, diberi ruang oleh regulasi untuk memperjuangkan hak azazi dan hak konstitusionalnya atas informasi melalui mekanisme Mengajukan Keberatan kepada Atasan PPID Badan Publik tempat warga negara mengajukan permohonan informasi.

Jaminan hak atas informasi sebagai Hak Azazi dan Hak Konstitusional tersebut diwujudkan dengan aturan jelas dalam regulasi yang mengatur kapan Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Keberatan. Sehingga ada jepastian hukum untuk melindungi hak warga negara atas informasi tersebut. Terdapat dua situasi yang memunculkan Kedudukan Hukum untuk mengajukan Keberatan, yaitu 1. Situasi dimana PPID menjawab permohonan informasi; 2. Situasi dimana PPID tidak menjawab permohonan informasi. Terhadap situasi dimana PPID menjawab permohonan informasi juga terdapat dua situai, yaitu 1. Menjawab substansi permohonan; 2. Menjawab terkait perlunya penambahan waktu.

Jika dalam kurun waktu yang ditentukan (10 hari kerja) PPID tidak menjawab Permohonan Informasi maka akan memimbulkan hak pada publik yang mengajukan permohonan informasi untuk menyampaikan Keberatan kepada Atasan PPID. Tidak bisa sebelumnya. Dan memiliki limitatif waktu juga kapan hak memgajukan keberatan tersebut hilang atau daluarsa. Jika dalam kurun waktu yang ditentukan (selama 10 hari kerja semenjak permohonan inormasi diterima) PPID Badan Publik memberikan jawaban, maka hak Pemohon untuk mengajukan Keberatan dihitung semenjak diterimanya jawaban PPID tersebut. Pemohon bisa menggunakan hak untuk mengajukan keberatan atau tidak mengajukan keberatan tergantung pada penilaian Pemohon terhadap jawaban PPID tersebut.

Jawaban PPID yang dinilai Pemohon tidak sesuai dengan informasi yang dimohonkan atau tidak semua informasi yang dimohonkan pemohon dijawab PPID atau PPID menjawab bahwa informasi tidak bisa diberikan baik karena alasan tertentu atau karena alasan sudah dikecualikan, maka seketika itu timbul hak pemohon untuk mengajukan Keberatan kepada Atasan PPID dan sekaligus perhitungan jangka waktu daluarsa hak pengajuan Kebetaran tersebut dimualai.

Jawaban PPID yang disampaikan dalam rentang waktu 10 (sepuluh) hari kerja semenjak permohonan diterima yang berisi permintaan penambahan waktu selama-lamanya 7 (tujuh) hari kerja memiliki implikasi pada waktu timbulnya hak Pemohon Informasi untuk mengajukan Keberatan. Hak mengajukan Keberatan baru muncul setelah ada jawaban dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari tersebut dari PPID atau saat berakhirnya 7 (tujuh) hari penambahan waktu itu.

Seai lagi, bahwa Keberatan yang disampaikan oleh Pemohon Informasi kepada Atasan PPID sangat terkait materi jawaban PPID kepada Pemohon atau terkait dengan tidak ditanggapinya Permohonan oleh PPID.

Pada masa 10 (sepuluh) hari waktu untuk menjawab permohonan Pemohon dan 7 (tujuh) hari tambahan tidaklah melanggar jika waktu itu juga digunakan PPID untuk melakukan Uji Konsekuensi dan Penetapan informasi dimaksud sebagai Informasi Dikecualikan melalui Surat Keputusan yang berbasis pada dokumen Berita Acara Uji Konsekuensi yang dilaksanakan pada kurun waktu tersebut.

Mediasi Pada Tahap Permohonan dan Keberatan

Pada tahapan permohonan informasi ataupun pada tahapan Keberatan, kedua belah pihak (Pemohon dan Badan Publik) dapat melakukan diakusi dan musyawarah agar didapatkan saling memahami satu sama lain. Bahkan tidak menutup kemungkinan dilaksanakannya Mediasi dengan bantuan Mediator Bersertifikat yang disepakati kedua belah pihak maulun pihak lain yang disepakati kedua belah pihak.

Mediasi pada tahap ini seyogyanya Badan Publik bersifat aktif. Kenapa?. Karena substansinya yang sedang dimohonkan Pemohon adalah hak azazinya yang diakui konstitusi dan hak konstitusionalnya sebagai warga negara yang dibiayai sepenuhnya atas tanggungannya sendiri, termasuk tanggungan biaya operasional. Sementara petugas Badan Publik adalah petugas negara yang sedang menjalankan tugas yang dibebankan konstitisi dan hukum yang pembiayaan sepenuhnya atas tanggungan negara, atas dukungan sepenuhnya dari negara. Sehingga wajarlah dalam negara demokrasi sebesar Indonesia, Badan Publik yang seharusnya sangat aktif dalam melayani warga negara, terkhusus dan tidak terbatas pada upaya Mediasi pada tahapan Permohonan dan Keberatan, sebelum masuk pada tahapan Penyelesaian Sengketa Informasi oleh Komisi Informasi.

Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Melalui Komisi Informasi (Mediasi / Ajudikasi Nonlitigasi)

Demi menjamin Hak Azazi dan Hak Konstitusional atas informasi, UU 14/2008 memerintahkan dibentuknya Komisi Informasi Pusar (KI Pusat), Komisi Informasi Provinsi (KI Provinsi), dan dapat juga dibentuk Komisi Informasi Kabupaten/Kota yang salah satu tugas dan fungsinya adalah Menyelesaiakan Sengketa Informasi. Komisi ini adalah tempat dimana warga negara yang berpendapat bahwa hak azazi dan hak konstitusionalnya atas informasi tetap terhalang oleh kebijakan Badan Publik, baik karena Badan Publik telah mengecualikan informasi dimaksud ataupun karena alasan lain, untuk memperjuangkan hak azazi dan hak konstitusinalnya atas informasi setelah warga negara tersebut menempuh proses Permohonan dan proses Keberatan dalam jangka waktu yang ditentukan peraturan perundang undangan.

Uapaya warga negara untuk mendapatkan hak azazi dan hak konstitusiolnya atas informasi setelah melalui proses Permohonan dan proses Keberatan disebut sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi. Hal itu berarti bahwa ketika warga negara mengajukan persoalan hak atas azazi dan hak konstitusionalnya atas informasi kepada Komisi Informasi dan permohonannya tersebut dicatatkan dalam buku register di Kepaniteraan Komisi Informasui maka saat itu bisa dimaknai sudah terjadi sengketa informasi antara warga negara dengan Badan Publik. Yaitu dimana warga negara dan Badan Publik memiliki pendapat berbeda tentang status suatu informasi. Badan Publik berpendapat bahwa demi kepentingan publik dan hukum maka informasi dimaksud dikecualikan atau tidak bisa diakses, dimiliki, dan digunakan publik. Sementara warga negara berpendapat sebaliknya, yaitu informasi dimaksud demi kepentingan publik dan hukum harusnya bisa diakses, dimiliki, dan digunakan publik.

Informasi yang sudah Dikecualikan boleh dan tidak tertututup kemungkinan untuk diajukan Penyelesaian Sengketa Informasinya ke Komisi Informasi oleh warga negara. Hal ini dikarenakan penetapan status Dikecualikan yang dilekatkan pada sebuah informasi oleh Badan Publik melalui Surat Keputusan yang berbasis Berita Acara Uji Konsekuensi walaupun bersifat berlaku dan mengikat seketika namun belum bersifat final (biding). Sebuah informasi baru berstatus Dikecualikan secara mengikat dan final setelah ada putusan berkuatan hukum tetap sebagai produk Sengketa Informasi. Putusan Mediasipun tidak memiliki implikasi final dan mengikat kecuali bagi para pihak saja, tidak pada warga negara lain.

Catatan penting yang harus dipahami dengan baik disini adalah Warga negara punya kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi setelah menempuh proses Permohonan dan proses Keberatan sesuai dengan ketentuan batas waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Penetapan status suatu informasi oleh Badan Publik sejauh dilaksanakan mengikuti proses Uji Konsekuensi dan tanpa melanggar hukum, tidak bisa dikategorikan pelanggaran walaupun nantinya dibatalkan oleh proses Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi maupun oleh proses Litigasi di pengadilan. Catatan penting lain yang harus dipahami warga negara disini adalah kapan mulai muncul kedudukan hukum untuk mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi dan kapan daluarsanya.

Dimana dan bagaimana penyelesaian sengketa informasi Penyesaian Sengketa Informas tersebut diselesaikan? Kapan Mediasi dilaksanakan? Kapan Ajudikasi Nonlitigasi dilaksanakan? Apa yang harus dibuktikan oleh para pihak? Kepada siapa Beban Pembuktian dibebankan?

Penyelesaian sengketa informasi dilaksanakan di dan oleh Komisi Infornasi melalui mekanisme Mediasi dan atau mekanisme Ajudikasi Nonlitigasi, baik di Komisi Informasi Pusat maupun di Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota, tergantung status Badan Publik Termohonnya. Komisi Infornasi Pusat melaksanakan proses penyelesaian sengketa informasi dengan Termohon Badan Publik Pusat/Nasional dan Termohon Badan Publik Provinsi/Kabupaten/Kota jika belum terbentuk Komisi Infornasi Provinsi/Kabupaten/Kota dimana sengketa tersebut terjadi; Komisi Informasi Provinsi melaksanakan proses penyelesaian sengketa informasi dengan Termohon Badan Publik tingkat Provinsi dan Termohon Badan Publik Kabupaten/Kota jika tidak ada Komisi Infornasi Kabupaten/Kota dimana sengketa tersebut terjadi; Komisi Informasi Kabupaten/Kota melaksanakan penyelesaian sengketa informasi dengan Termohon Badan Publik Kabupaten/Kota dan Badan Publik dibawah Kabupaten/Kota dimana sengketa tersebut terjadi.

Tentang bagaimana Penyelesaian Sengketa Informasi dilaksanakan, akan dibahas dalam tulisan tersendiri.

Gugatan Sengketa Informasi Melalui Pengadilan (Litigasi)

Ada beberapa bentuk Putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Incormasi Pusat (Majelis Komisioner yang Menerima, Memeriksa, dan Memutus) terkait penyelesaian Sengketa Informasi. Putusan karena regusternya dicabut oleh Pemohon, Putusan Gugur karena ketidakhadiran Pemohon, Putusan karena tidak terpenuhinya Kedudukan Hukum (legal standing), Putusan karena tercapainya Perdamaian atau Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi, dan Putusan hasil proses Ajudikasi Nonlitigasi.

Atas Putusan Komisi Informasi (baca : Majelis Komisioner yang Memeriksa dan Memutus sengketa a quo) yang dihasilkan melalui proses Ajudikasi Nonlitigasi merupakan Putusan yang dapat diajukan Gugatan kepada pengadilan agar diperiksa dan diputus melalui proses Litigasi. Walaupun para pihak (Pemohon dan Termohon) diberikan Kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Penggugat namun filosofi dasarnya haruslah sama yaitu demi kepentingan publik.

Pemohon yang bestatus Penggugat tetaplah harus mendalilkan bahwa Pemohon memiliki Hak Azazi, Hak Konstitusional, dan hak legal atas informasi dimaksud demi kepentingan publik. Sementara Temohon yang berstatus Penggugat juga tetaplah harus mendalilkan bahwa Pengecualian atas informasi yang disengketakan adalah demi kepentingan publik dan hukum. Tidak boleh keluar dari itu.

Para pihak juga tidak boleh keliru ke pengadilan mana Gugatan akan dilayangkan atau dengan kata lain Pengadilan mana yang berwenang menerima, memeriksa, dan memeriksa Gugatan dimaksud.

Undang Undang Nomer 14 Tahun 2008 dan aturan turunannya maupun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan menggariskan bahwa ada 2 (dua) Pengadilan yang berwenang untuk menerima, Memeriksa, dan Memutus atas adanya Gugatan atas adanya Putusan Komisi Infornasi atas suatu sengketa informasi, yaitu Pengadikan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pemgadilan Negeri (PN). PTUN berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus Gugatan Sengketa Informasi jika Badan Publik yang menjadi Termohon saat Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi adalah Badan Publik Negara di wilayah kerja PTUN tersebut. Sementara PN berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus Gugatan Sengketa Informasi jika Badan Publik yang menjadi Termohon saat Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi adalah Badan Publik No Negara di wilayah kerja PN tersebut.

Para pihak dalam gugat menggugat di pengadilan tetaplah para pihak dalam proses penyelesaian sengketa informasi Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi. Komisi informasi bukanlah pihak maupun pihak terkait. Kewajiban Komisi Informasi hanya sebatas mengirimkan Putusan beserta berkas perkaranya kepada pengadilan atas permintaan dari Panitera Pengadilan dimana Gugatan tersebut didaftarkan.

Namun jika diperlukan keterangan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Gugatan dimaksud, Majelis Hakim dapat meminta keterangan dari Komisi Informasi, namunMajis Komisioner yang memeriksa dan memutus sengketa a quo tetap tidak dibenarkan memberikan keterangan dimaksud. Komisi informasi akan mengirim diluar Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus sengketa informasi a quo

Proses pemeriksaan dan pembuktian di PTUN maupun di PN sepenuhnya mengikuti Hukum Acara di PTUN dan PN dimaksud sebagaimana telah diatur oleh aturan yang mengatur proses beracara di PTUN dan PN dimaksud, semisal dan tidak terbatas pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer….. Tahun …. tentang ….sengketa infornasi.

Kasasi Sengketa Informasi ke Mahkamah Agung

Atas Putusan PTUN atau PN yang memeriksa dan memutus atas Gugatan Sengketa Informasi para pihak dapat menerima mapun tidak menerima. Demi melindungi hak azazi dan hak konstitusinal pencari keadilan maka pihak yang berkedudukan sebagai Pemohon pada saat Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi (bisa saja berkedudukan Tergugat maupun Penggugat pada saat Penyelesaian Sengketa Informasi di PTUN atau PN) maupun demi melindungi kepentingan publik yang lebih besar maka pihak yang berkedudukan sebagai Termohon pada saat Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi (bisa saja berkedudukan Tergugat maupun Penggugat pada saat Penyelesaian Sengketa Informasi di PTUN atau PN) Undang Undang Nomer 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan aturan turunannya memberikan peluang kepada para pihak untuk menempuh upaya hukum lebih tinggi atas Putusan PTUN atau PN atas Sengketa Informasi a quo, yaitu uapaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bagaimana upaya hukum Kasasi ini diksanakan, sepenuhnya sesuai dengan hukum acara upaya Kasasi yang berlaku umum di PTUN atau PN. Hal ini tidak akan dibahas disini.

Berkekuatan Hukum Final dan Mengikat dan Ekseskusi

Sebuah pertanyaan yang selalu muncul saat sebuah sengketa masuk ke proses penyelesaian sengketa melalui Ajudikasi Litigasi maupun Nonlitigasi adalah kapan Putusannya Berkekuatan Hukum Tetap (mengikat dan final) dan bagaimana eksekusi atas Putusan a quo. Pertanyaan inipun selalu muncul saat penyelesaian sengketa informasi. Hal ini sangat terkait dengan kepastian hukum dan juga keadilan bagi para pihak. Termasuk kepastian tegaknya hak azazi dan hak konstitusional warga negara atau kepastian terlindunginya hak azazi dan hak konstitusional publik umum yang tidak sedang bersengketa. Harus diingat, dibuka atau dikecualikan sebuah informasi semata-mata demi melindungi kepentingan publik, demi melindungi hak azazi dan hak konstitusional publik, tidak karena alasan yang lainnya.

Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa Sengketa Informasi yang diajukan kepada Komisi Informasi memiliki 2 (dua) kemungkinan, yaitu Sengketa Informasi atas informasi yang sudah Dikecualikan dan Sengketa Informasi atas informasi yang belum Dikecualikan. Terhadap Sengketa Informasi atas informasi yang sudah Dikecualikan oleh Badan Publik maka status Dikecualikan atas informasi tersebut bersifat mengikat dan berlaku serta merta dan Berkekuatan Hukum semenjak Surat Keputusan penetapan informasi a quo sebagai Informasi yang Dikecualikan ditandatangani pejabat yang berwenang, namun belum bersifat final dan belum Berkekuatan Hukum Tetap. Status Berkekuatan Hukum namun belum Berkekuatan Hukum Tetap inilah yang memungkinkan warga negara dapat mengajukan Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi maupun Gugatan Sengketa Informasi kepada PTUN atau PN agar didapatkan status Berkekuatan Hukum Tetap. Baik Berkuatan Hukum Tetap dengan dikukuhkannya status Dikecualikan atau dibatalkannya status Dikecualikan. Manapun yang Berkekuatan Hukum Tetap wajib ditaati dan dilaksanakan oleh Para Pihak dan mengikat bagi seluruh orang atau Badan yang memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) sebagai Pemohon Informasi maupun bagi Badan Publik, sepanjang bukan Putusan atas dasar hasil Mediasi.

Ada 2 (dua) makna Berkekuatan Hukum Tetap dalam penyelesaian sengketa informasi.

Makna Pertama, Berkekuatan Hukum Tetap bagi Para Pihak yang bersengketa saja.

Putusan Majelis Komisioner yang didasarkan pada hasil kesepakatan Para Pihak dalam proses Mediasi penyelesaian sengketa informasi adalah contoh Putusan yang tidak saja Berkekuatan Hukum namun juga bersifat final (Berkekuatan Hukum Tetal) bagi Para Pihak namun tidak bagi pihak lain diluar Para Pihak yang bersengketa. Artinya disini adalah Para Pihak tidak dapat mengajukan Gugatan Sengketa Informasi ke PTUN atau PN atas Putusan ini. Dan juga bermakna Pemohon tidak bisa lagi di kemudian hari mengajukan Sengketa Informasi atas informasi a quo kepada Badan Publik yang menjadi Pihak dalam sengketa informasi a quo.

Makna Kedua, Berkekuatan Hukum Tetap disamping bagi Para Pihak yang bersengketa juga bagi bagi status informasi yang mengikat setiap orang atau badan yang memeiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Informasi dikemudian hari dan Badan Publik.

Pada setiap tahapan Penyelesaian Sengketa Informasi dapat melahirkan Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap.
Tidak adanya Para Pihak yang mengajukan Gugatan Sengketa Informasi ke PTUN atau PN dalam batas waktu 14 (empat belas hari) sebagimana yang ditentukan peraturan perundang undangan maka Putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi atas Sengketa Informasi memiliki Kekuatan Hukum Tetap (mengikat dan final). Sehingga bisa diproses pelaksanaan eksekusi.

Demikian juga dalam hal ada Para Pihak yang mengajukan Gugatan Sengketa Informasi ke PTUN atau PN maka Putusan PTUN atau PN akan memiliki status Berkekuata Hukum Tetap (mengikat dan final) sehingga dapat diproses pelaksanaan eksekusi ketika tidak adanya Para Pihak yang mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung atas sebuah sengketa informasi bersifat final dan mengikat artinya Berkuatan Hukum Mengikat semenjak dibacakan oleh Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung. Apapun Putusan Kasasi Mahkmah Agung wajib dilaksanakan Para Pihak, baik Putusan Kasasi tersebut mengukuhkan informasi a quo sebagai informasi yang Dikecualikan ataupun membatalkan informasi a quo sebagai informasi yang Dikecualikan sehingga menjadi informasi terbuka, ataupun Putusan lain dari Majelis Kasasi Mahkamah Agung, misal terbuka sebagian. Tidak ada upaya hukum lagi dalam Sengketa Informasi setelah Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung.

Atas Putusan yang telah bersifat mengikat dan final, Berkekuatan Hukum Tetap, dapat diajukan permohonan Penetapan Eksekusi kepada Ketua PTUN atau Ketua PN diwilayah kewenangan PTUN atau PN dimana sengketa informasi terjadi. Untuk selanjutnya dilaksanakan proses eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi oleh PTUN atau PN.

Pidana dan Perdata Atas Sengketa Informasi

Pidana atas Sengketa Informasi dapat timbul jika Para Pihak melakukan pelanggaran atas Putusan sengketa informasi yang sudah memiliki Kekuatan Hukum Mengikat. Badan Publik yang tidak melaksanakan Putusan atau warga negara
yang mengunakan informasi publik tidak sebagaimana Putusan dapat diproses pidana mapun perdata.

Proses Pidana diproses oleh penegak hukum namun merupakan delik aduan, sehingga proses pidana baru bisa dilaksanakan oleh penegak hukum bila ada aduan atau laporan kepada penegak hukum atas adanya dugaan pelanggaran pidana. Putusan yang sudah Berkekuatan Hukum merupakan bukti dalam pembuatan Laporan Polisi. Sementara proses perdata dengan memgajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri.

Dibukanya peluang proses pidana dan perdata ini semata-mata agar tidak ada orang atau lembaga yang menganggap remeh hak atas informasi ini. Agar setiap orang atau lembaga bersungguh-sungguh menegakan hak azazi dan hak konstitusinal warga negara atas informasi. Agar ada jaminan terlindunginya dengan baik hak azazi dan hak konstitusional warga negara mengakses, mendapatkan, mengolah, menyimpan, menggunakan, menyebarluaskan informasi untuk pengembangan diri dan lingkungannya sebagai bentuk pelibatan dan partisipasi warga negara dalam mengelola dan membangun bangsa dan negara tercinta, Indonesia.

Penutup

Semoga tulisan singkat ini dapat memberikan penjelasan bagaimana hak atas informasi sebagai hak azazi dan hak konstitusinal. Hak yang tidak saja demi kepentingan warga negara itu sendiri namun jauh lebih dari itu, demi kepentingan membangun Indonesia yang besar, Indonesia yang jaya, Indonesia yang kuat, Indoneaia yang maju sebagai warisan terbaik untuk generasi mendatang, anak cucu kita, insya Allah.

Keterbukaan Informasi Publik untuk Pemerintahan yang Baik dan Bersih

CIREBON- Pimpinan dan Komisi I DPRD Kota Cirebon hearing bersama Komisi Informasi Kota Cirebon, Selasa (11/2). Dalam pertemuan tersebut, Komisi Informasi menyampaikan terkait program dan capaian kerja.

Komisi Informasi Kota periode II pada 2016 sesuai dengan UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ketua Komisi Informasi Kota Cirebon, Erlinus Thahar mengatakan, kinerja Komisi Informasi Kota Cirebon sudah melakukan pelayanan penyelesaian sengketa informasi publik.

“Di tahun 2018 saja ada 7 permohonan sengketa informasi. Semua diselesaikan melalui mediasi,” ujarnya.

Sengketa informasi yang diterima salah satunya meliputi pengaduan pungutan liar. Bahkan, kata Erlinus, ada sengketa yang dibawa hingga tingkat Mahkamah Agung.

“Sengketa yang terjadi mayoritas terkait proses dan teknis. Bukan hal yang substansif,” katanya.

Dalam menjalankan perannya, Komisi Informasi juga bekerjasama dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon untuk monitoring dan evaluasi.

“Kita juga ingin turut berperan membangun good and clean governance di Kota Cirebon,” jelasnya.

Ketua Komisi I, Imam Yahya SFilI MSi mengatakan, sebagai institusi yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik, Komisi Informasi perlu didukung keberadaannya.

“Komisi Informasi berperan mengedepankan keterbukaan informasi publik, itu sebagai wujud dukungan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik,” katanya.

Imam menambahkan, sesuai dengan perannya, Komisi Informasi diharapkan mampu menguatkan perannya dalam keterbukaan informasi publik. Artinya, informasi yang disampaikan kepada publik harus jelas, jangan informasi yang tidak bisa diverifikasi kebernarannya.

“Dalam penyelesaian sengketa juga Komisi Informasi perlu memberikan solusi,” sarannya. (Sumber : www.dprd.cirebon.kota.go.id)

SOSIALISASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PT KAI DAOP III CIREBON

Kesadaran PT KAI dalam menerapkan betapa pentingnya keterbukaan informasi publik dalam membangun performanya, rupanya tidak main-main. Dengan permohonan informasi mencapai tak kurang 300 permohonan informaai pertahun, sebagai BUMN rupanya cukup seksi.

Untuk melayani hal tersebut, PT KAI DAOP III Cirebon melaksanakan sosialisasi keterbukaan informasi bagi jajarannya pada tanggal 12 September 2019.

Untuk kali kedua, setelah tahun 2017 KI Kota Cirebon diundang sebagai narasumber. Ada sekitar 48 orang dari jajaran PT KAI DAOP III Cirebon yang hadir mengikuti kegiatan sosialisasi dengan antusias.

Wakil Ketua KI Kota Cirebon Nurhendra menyoroti tentang pentingnya Keterbukaan Informasi di lingkungan Badan Publik agar sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 sehingga pelayanan publik lebih transparan dan informatif.

Sementara Komisioner KI Kota Cirebon Toto Suharto menegaskan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di era Keterbukaan Informasi Publik sangatlah strategis, sehingga perlu adanya pengembangan serta teknik dalam hal pelayanan informasi kepada publik oleh setiap satuan kerja di lingkungan PPID.

Sosialisasi dibuka oleh President PT KAI DAOP III Cirebon Tamsil Nurhamedi. Dalam kegiatan sosialisasi para peserta sangat antusias mengikuti. Salah satu bahasan adalah prosedur penyelesaian permohonan informasi publik yang sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 agar semangat Keterbukaan Informasi Publik bisa sejalan dengan pelayanan PT KAI DAOP III Cirebon.

Apa yang dilaksanakan oleh PT KAI dalam memperkuat pemahaman dan implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap jajarannya, patut diapreasi dan ditiru oleh BUMN atau Badan Publik (BP) lainnya. Apalagi dilakukan sebagai inisiatif sendiri. (noes)

KUNJUNGAN PPID PT KAI PUSAT KE KOMISI INFORMASI KOTA CIREBON

PT KAI pada tahun 2018 lalu, mendapat penghargaan oleh Komisi Informasi (KI) Pusat sebagai BUMN paling Informatif. Sebagai salah satu BUMN milik Pemerintah, tentu ini prestasi yang tidak datang begitu saja. Kesadaran tentang pentingnya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, apalagi bagi BUMN seperti PT KAI yang melayani masyarakat luas. Hal ini diwujudkan pertamakali dengan munculnya Peraturan Direksi yang mengatur secara teknis pelaksanaan keterbukaan ìnformasi di lingkungan PT KAI pada tahun 2010.

Hal tersebut persis yang disampaikan oleh PPID PT KAI Pusat Edy Kuswardojo, yang berkunjung ke Kantor KI Kota Cirebon pada Hari Rabu tanggal 11 September 2019 yang kedatangannya didampingi Manager Humas DAOP III Cirebon PT KAI dan sejumlah stafnya.

Kunjungan ini tentu menjadi kehormatan bagi KI Kota Cirebon. Disambut oleh semua komisioner KI Kota Cirebon, sebagai apresiasi terhadap PT KAI yang sudah menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dalam pelayanan informasinya kepada publik.

” Kami mengapresiasi kunjungan ini, ” tutur Ketua KI Erlinus Thahar, ” Kita akan tularkan prestasi PT KAI ini sebagai inspirasi bagi BUMN lainnya, juga bagi BUMD dan Badan Publik (BP) di Kota Cirebon”.

Dalam kunjungan tersebut juga disampaikan oleh delegasi PT KAI untuk mengundang KI Kota Cirebon sebagai narasumber dalam sosialisasi keterbukaan informasi publik di lingkungan PT KAI DAOP III Cirebon. (noes)

RAKERNIS KOMISI INFORMASI (KI) SE-INDONESIA KE 9 TAHUN 2019 DI BANDUNG

Kali ini Rakernis Komisi Informasi Se-Indonesia yang berlangsung di Hotel Coutyard Marriot, Bandung 29-31 Juli 2019, mengambil tema yang update dengan kekinian: “Optimalisasi Keterbukaan Informasi Mewujudkan Indonesia Berdaya Saing Global”.
Ketua KI Pusat Gede Narayana menyatakan bahwa hal itu bisa diwujudkan dengan memastikan keterbukaan informasi di bidang demokrasi ekonomi, penegakan hukum yang berkeadilan dan pemerintahan yang partisipatif. Melalui Rakernis kita semua merumuskan beberapa rencana aksi untuk mewujudkannya.
Rakernis yang dihadiri oleh 32 KI Provinsi dan 5 KI Kabupaten/Kota, dalam pembukaannya dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil selaku tuan rumah, Sekjen Kementrian Komunikasi dan Informatika Niken Widiastuti, Ketua DPRD Ineu Purwadewi Sundari. Pelaksanaan Rakernis merupakan rangkaian persiapan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KI seluruh Indonesia ke-10, yang rencananya akan digelar di Provinsi Bangka Belitung.
Hadir sebagai peserta dari KI Kota Cirebon, Erlinus Thahar, Nurhendra, Nuryani dan Akbarudin Sucipto, yang ikut berperan aktif baik di rapat komisi maupun rapat pleno. Salah satu hasilnya adalah Kota Cirebon kandidat tuan rumah Rakernis Ke 10 tahun 2020 nanti. (noes)

PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI YANG KE-1 TAHUN 2019, MOMENTUM PENINGKATAN PELAYANAN INFORMASI BADAN PUBLIK PEMKOT CIREBON

Keterbukaan Informasi Publik adalah keniscayaan, ditengah makin kritisnya masyarakat dan makin terbukanya akses informasi. Dalam hal ini, sebagai pelaksanaan dan penerapan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dilingkungan Badan Publik Kota Cirebon, Komisi Informasi (KI) Kota Cirebon dan DKIS (Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik) Kota Cirebon melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan Informasi Publik di 36 Badan Publik (BP) Pemkot Cirebon, yang terdiri dari 5 BUMD, 5 kecamatan, 2 Kantor, 24 Dinas dan Badan. Sekaligus melakukan pemeringkatan yang hasilnya akan diumumkan pada perayaan Ultah Kota Cirebon September 2019 nanti. “ Kegiatan ini untuk pertamakalinya dilaksanakan di Kota Cirebon, sebagai wujud kesungguhan kami (Pemkot Kota Cirebon) dalam mewujudkan transparansi dalam pelayanan Informasi Publik” jelas Rasyid Adianto, S.Sos sebagai PPID Utama Pemkot Cirebon.

Kegiatan ini bisa menjadi momentum, agar Badan Publik menyiapkan dan memperbaiki kualitas pelayanan informasi publiknya.” Hal senada juga disampaiikan oleh Ketua KI Kota Cirebon Erlinus Thahar, “Kami sangat mensuport kegiatan ini, karena memang sudah ditunggu banyak pihak, untuk bisa mengukur standar kualitas pelayanan informasi Publik di lingkungan Badan Publik Kota Cirebon. Semoga bisa menjadi agenda tahunan, untuk mewujudkan penyelenggaran pemerintahan yang transparan dan akuntabel”.

 

Adapun penilaian meliputi sarana dan prasarana, konten website diantaranya Informasi Publik yang ditampilkan di website dan sebagainya. Kegiatan Monev dan pemeringkatan tersebut dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh KI Kota Cirebon dan DKIS Kota Cirebon yang mendatangi 36 SKPD atau Badan Publik Kota Cirebon sejak 9 Juli 2019 hingga 20 Agustus 2019. (noes)

KUNJUNGAN KELEMBAGAAN KI KOTA CIREBON KE KI PROVINSI JAWA BARAT

Berdasarkan Pasal 29 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan dalam upaya mewujudkan Komisi Informasi Kota Cirebon yang mandiri, Komisioner dan Sekretariat Komisi Informasi Kota Cirebon melaksanakan kunjungan kelembagaan ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam rangka peningkatan koordinasi dan kemampuan dukungan Sekretariat Komisi Informasi Kota Cirebon terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang. Sekretariat Komisi Informasi Kota Cirebon mampu mendukung kinerja dan program kerja dari komisioner Komisi Informasi Kota Cirebon dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.Penguatan dan peningkatan kemampuan Sekretariat Komisi Informasi Kota Cirebon dapat memberikan dukungan penuh terkait tata kelola, keuangan, teknis dan administrasi.