Berita

“DIRGAHAYU TNI KE-77 “TNI ADALAH KITA

Hari ini, Rabu (5/10/2022), Tentara Nasional Indonesia (TNI) merayakan hari ulang tahun yang ke-77.

Jika ditarik ke belakang, hari lahir TNI berarti jatuh pada tanggal 5 Oktober 1945.

Berdasarkan penjelasan sejarah TNI di laman resmi tni.mil.id, pada hari itu TNI yang semula bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR) diubah namanya menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR).

Perubahan ini dilakukan dengan dasar Maklumat Pemerintah.

Bunyi maklumat tersebut adalah sebagai berikut:

Untuk memperkuat perasaan umum, maka diadakan satu Tentara Keamanan Rakyat,” dikutip dari Ensiklopedi Umum (1991).

Tentara Keamanan Rakyat (TKR)

Mengapa kelahiran TKR dijadikan hari lahir TNI, disebutkan dalam buku yang sama bahwa TKR adalah pasukan atau aparat resmi yang pertama kali dimiliki Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Sebelumnya, Indonesia belum memiliki angkatan atau pasukan tentara resmi, karena dalam menghadapi kekuatan asing yang ada, Pemerintah memiliki kebijakan untuk mengedepankan strategi diplomasi.

Sehingga, BKR yang sudah ada sebelum TKR ternyata bukan lah suatu angkatan perang, melainkan hanya berfungsi sebagai pertahanan sipil. 

Namun ternyata perubahan dari BKR menjadi TKR sempat menimbulkan banyak pendapat. Para pemuda tidak menyetujui kebijakan pemerintah tersebut.

Alasannya Indonesia saat itu masih harus menghadapi kekuatan militer baik Jepang, Inggris, dan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan. 

Digagas oleh Urip Sumoharjo

Mengutip 100 Tokoh yang Mengubah Indonesia (2009), TKR dibentuk berangkat dari kegelisahan Urip Sumoharjo di hari-hari awal kemerdekaan Republik.

Tidak mungkin sebuah negara berdiri zonder tentara,” kata Urip sebagaimana dituliskan dalam buku tersebut.

Kegelisahannya pun terjawab ketika ia dan para mantan perwira Pembela Tanah Air (Peta) menggagas berdirinya organisasi “pelindung bangsa” bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) di Yogyakarta pada hari yang kini diperingati sebagai HUT TNI. Oleh karena itu, sosoknya dikenal sebagai peletak dasar kemiliteran Indonesia. Sejak awal pembentukannya di masa perjuangan kemerdekaan, pasukan militer nasional ini memang mengalami sejumlah pergantian nama hingga diganti menjadi TNI pada 3 Juni 1947 oleh Presiden Soekarno.

SELAMAT HARI KESAKTIAN PANCASILA 1 OKTOBER TAHUN 2022

Setiap tahunnya tanggal 1 Oktober bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila sebagai wujud penghormatan terhadap jasa para pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa Gerakan 30 September atau yang lebih dikenal dengan sebutan G30S/PKI, serta mengenang perjuangan mereka untuk mempertahankan kesatuan bangsa dan negara. Oh ya, peringatan tahun ini mengusung tema “Bangkit Bergerak Bersama Pancasila”, lho..

Mari bersama-sama wujudkan persatuan bangsa dengan nilai-nilai Pancasila!

#komisiinformasikotacirebon #komisiinformasi #keterbukaaninformasipublik #goodgovernance #jumatagung #kotacirebon #cirebonjeh #kuduweru #kotainformatif #infocirebon #kesaktianpancasila #1oktober #pancasila

FGD “(Focus Group Discussion)” PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI BERSAMA PRAKTISI HUKUM

 

Penyelesaian Sengketa Informasi sebgaimana fungsi utama dari Komisi Informasi adalah tema yang sangat dinamis. Banyak hal yang masih perlu dikaji secara mendalam untuk membedah fungsi tersebut agar betul-betul memenuhi hak para pengguna informasi. Di sisi yang lain, Komisi Informasi pun hanyalah sebuah lembaga pemerintah yang tidak dapat mengeluarkan keputusan yang mengandung konsekuensi hukum pidana maupun perdata. Oleh karena itu, Komisi Informasi Kota Cirebon membuat sebuah focus group discussion mengenai penyelesaian sengketa informasi bersama dengan praktisi hukum.

Diskusi dimulai dengan pemaparan dari Ketua KI Kota Cirebon, Adi Arifudin, dan para anggotanya yaitu Jauhari Ahmad dan Ekki. Pemaparan lengkap mengenai kedudukan dan fungsi Komisi Informasi sebagaimana diatur di dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP berikut dengan PERKI yang mengatur tentang KI, termasuk PERKI tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) dan PERKI tentang Penyelesaian Sengketa Informasi.

Jauhari memaparkan perjalanan penyelesaian sengketa informasi yang sampai hari ini belum menemukan formula untuk menajamkan putusan Majelis Komisioner dalam proses ajudikasi non litigasi. Ada persoalan yang mengganjal, salah satunya adalah terkait dengan hasil mediasi yang menemui titik temu, tetapi setelah diputuskan oleh majelis komisioner, termohon tetap tidak memberikan informasi yang diminta oleh pemohon. Padahal seharusnya dalam sengketa yang telah diputuskan, sebaiknya tidak ada yang merasa dirugikan, apalagi telah menemui kesepakatan pada mediasi.

Dengan posisi lembaga KI yang masih belum mempunyai susunan dan kedudukan secara mandiri, artinya masih menjadi bagian dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika, KI belum mampu berkoordinasi secara strategis dengan lembaga-lembaga penegak hukum, terutama kepolisian. Sehingga KI belum mampu menghubungkan putusan majelis komisioner dengan lembaga terkait, kepolisian misalnya. Jika memungkinkan pun, perlu aturan yang mengikat dari KI Pusat sehingga menjadi produk hukum yang legal.

Menurut praktisi hukum yang dihadirkan, Mukhtaruddin dan Eko Suprijandi bahwa di dalam putusan itu seharusnya ada klausul yang memperjelas konsekuensi akibat tidak dilaksanakannya putusan. Sebagai contoh kasus putusan atas mediasi, harus ada klausul “apabila termohon tidak memberikan informasi kepada pemohon, maka… “ sehingga jelas kedudukannya. Hanya saja memang mengingat lembaga KI ini adalah lembaga penyelesaian sengketa yang sifatnya kuasi peradilan. Ini sungguh menarik untuk didiskusikan lebih dalam. Tetapi prinsipnya, harus ada formula agar putusan majelis komisioner ini dapat memenuhi keinginan termohon maupun pemohon, apalagi selesai dengan cara mediasi.

Diskusi berlangsung dinamis dan kritis dengan pemaparan berbagai contoh-contoh kasus sengketa informasi yang pernah diputus oleh Komisi Informasi. Diskusi ini akan menjadi bahan untuk KI Kota Cirebon dalam menyusun metode penyelesaian sengketa informasi agar hak-hak pengguna informasi yang mengajukan permohonan terpenuhi dan badan publik yang menjadi termohon pun tidak merasa keberatan atas putusan majelis komisioner.

PEMERINTAH PROVINSI SE-INDONESIA DEKLARASI JOGJA UNTUK KETERBUKAAN INFORMASI


Kemenkopolhukam berkolaborasi dengan Komisi Informasi Pusat menginisiasi Deklarasi Jogja untuk Keterbukaan Informasi Publik pada Kamis, 8 September 2022.Penandatanganan deklarasi Jogja ini dilakukan oleh 34 Pemerintah Provinsi se-Indonesia untuk berkomitmen mendukung agenda keterbukaan informasi publik. Penandatanganan juga dilakukan oleh Kemenkopolhukam, Kemendagri, Kemenkominfo, dan Komisi Informasi Pusat.

Deputi VII Kemenkopolhukam, Marsda TNI Arief Mustofa sebagai penyelenggara menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan upaya mengoptimalkan program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas demokrasi.”Kualitas demokrasi di Indonesia harus terus diupayakan dan ditingkatkan, salah satu caranya dengan meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik. Kalau Pemilu dan Pemilihan Serentak itu mekanisme yang sudah ada untuk seleksi pemimpin. Akan tetapi, modal dasarnya dengan Keterbukaan Informasi Publik. Wajib hukumnya,” kata Masda TNI Arief Mustofa dalam keterangan persnya kepada wartawan. Arief juga menyampaikan pemerintah memiliki program prioritas nasional dalam RPJMN diantaranya berupa Indeks Keterbukaan Informasi Publik.

Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandhiyudha mengapresiasi Kemenkopolhukan atas penyelenggaraan ini karena peran kepala daerah dan pemerintah daerah sangat strategis.”Agenda keterbukaan informasi publik hanya bisa optimal kalau kita memiliki kepala daerah dan/atau pemerintah daerah yang berkomitmen pada Keterbukaan Informasi Publik. Hadirnya deklarasi Jogja ini adalah langkah pertama yang sangat monumental, titik tolak dari sebuah perjalanan panjang dengan cita-cita konsolidasi demokrasi yang kian berkualitas,” kata Arya Sandhiyudha dalam kesempatan yang sama.

Arya menyebutkan bahwa pemilihan Yogyakarta sebagai tempat deklarasi juga dapat menjadi modal diplomasi. Menurutnya, dunia perlu tahu bahwa positioning demokrasi Indonesia memiliki keunikan dalam pendekatan keterbukaan informasi publik diantara negara-negara demokrasi dunia.

“Itu terlihat dari sambutan Gubernur Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono, bukti demokrasi Pancasila dan demokrasi NKRI juga menjadi komitmen daerah se-istimewa Yogyakarta yang mungkin dipersepsi dunia sulit menemukan model kerajaan yang berkelindan dengan demokrasi, apalagi komitmen keterbukaan informasi publik,” ujar Arya.

SELAMAT HARI OLAHRAGA NASIONAL 2022

“Salam olahraga untuk atlet bangsa yang mengabdikan jiwa-raga demi nama baik Indonesia di kancah dunia. Mari jadikan momen ini untuk membudayakan olahraga di tengah kehidupan bernegara karena di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat.”

SELAMAT HARI JADI POLWAN KE 74

Halo Sedulur Transparansi!
Selamat Hari Polisi wanita ke – 74, 1 September 2022 

Lapor! Esa dan Keluarga Besar Komisi Informasi Kota Cirebon Mengucapkan Terimakasih atas Perjuangan seluruh Polwan di Indonesia, Jaya selalu srikandi-srikandi terbaik Bangsa dan teruslah mengabdi untuk Negeri.

Menjaga dengan ketegasan mengatur dengan kelembutan.

#komisiinformasikotacirebon #komisiinformasi
#keterbukaaninformasipublik #goodgovernance
#kotacirebon #cirebonjeh #kuduweru #kotainformatif #infocirebon 

#cirebonsehati #cirebonsmartcity #selamatharipolwan #polisiwanita

REFLEKSI 1 TAHUN KINERJA KOMISIONER KOMISI INFORMASI KOTA CIREBON

Halo sedulur Transparansi!

Hari ini Esa merasa bersemangat!

Karena, Komisi Informasi Kota Cirebon menggelar Refleksi Satu Tahun Kinerja Komisioner periode 2021-2025 lho!

Dengan tema “Menggagas Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Menuju Kota Cirebon Informatif Tahun 2022”..

Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Kota Cirebon sekaligus sekretaris Komisi Informasi Kota Cirebon, perangkat dari DKIS dan Ibu Hj. Setia Herawaty, S.sos., M.Si selaku perwakilan dari PPID yakni Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cirebon.

Refleksi digelar sebagai ikhtiar muhasabah atas kilasan peristiwa dan perjalanan kegiatan Komisi Informasi Kota Cirebon selama satu tahun ke belakang. Refleksi juga merupakan ruang untuk ber evaluasi bagi khususnya dalam mengawal Keterbukaan Informasi Publik di Kota Cirebon.

Nah.. Refleksi bagus dilakukan untuk menjaga ritme ya Sedulur Transparansi!😁

#komisiinformasikotacirebon #komisiinformasi
#keterbukaaninformasipublik #goodgovernance
#kotacirebon #cirebonjeh #kuduweru #kotainformatif #infocirebon #cirebonsehati #cirebonsmartcity #refleksikinerja1tahun #refleksi

SELAMAT HARI DEPARTEMEN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Departemen Luar Negeri memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga kemerdekaan Republik Indonesia yang didirikan pada 19 Agustus 1945.

Departemen Luar Negeri ialah lembaga negara pertama yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia, yakni dua hari setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia, Itulah mengapa setiap tanggal 19 Agustus selalu diperingati sebagai Hari Departemen Luar Negeri. Tujuan adanya Departemen Luar Negeri ialah untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari dunia internasional.

Mengingat kala itu, Indonesia baru saja memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 oleh Bung Karno.Tidak hanya itu, tugas dan fungsi Departemen Luar Negeri ialah untuk melakukan diplomasi, rekonsiliasi sehingga perdamaian dunia dapat terwujud.