Berita

PEMERINTAH PROVINSI SE-INDONESIA DEKLARASI JOGJA UNTUK KETERBUKAAN INFORMASI


Kemenkopolhukam berkolaborasi dengan Komisi Informasi Pusat menginisiasi Deklarasi Jogja untuk Keterbukaan Informasi Publik pada Kamis, 8 September 2022.Penandatanganan deklarasi Jogja ini dilakukan oleh 34 Pemerintah Provinsi se-Indonesia untuk berkomitmen mendukung agenda keterbukaan informasi publik. Penandatanganan juga dilakukan oleh Kemenkopolhukam, Kemendagri, Kemenkominfo, dan Komisi Informasi Pusat.

Deputi VII Kemenkopolhukam, Marsda TNI Arief Mustofa sebagai penyelenggara menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan upaya mengoptimalkan program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas demokrasi.”Kualitas demokrasi di Indonesia harus terus diupayakan dan ditingkatkan, salah satu caranya dengan meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik. Kalau Pemilu dan Pemilihan Serentak itu mekanisme yang sudah ada untuk seleksi pemimpin. Akan tetapi, modal dasarnya dengan Keterbukaan Informasi Publik. Wajib hukumnya,” kata Masda TNI Arief Mustofa dalam keterangan persnya kepada wartawan. Arief juga menyampaikan pemerintah memiliki program prioritas nasional dalam RPJMN diantaranya berupa Indeks Keterbukaan Informasi Publik.

Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandhiyudha mengapresiasi Kemenkopolhukan atas penyelenggaraan ini karena peran kepala daerah dan pemerintah daerah sangat strategis.”Agenda keterbukaan informasi publik hanya bisa optimal kalau kita memiliki kepala daerah dan/atau pemerintah daerah yang berkomitmen pada Keterbukaan Informasi Publik. Hadirnya deklarasi Jogja ini adalah langkah pertama yang sangat monumental, titik tolak dari sebuah perjalanan panjang dengan cita-cita konsolidasi demokrasi yang kian berkualitas,” kata Arya Sandhiyudha dalam kesempatan yang sama.

Arya menyebutkan bahwa pemilihan Yogyakarta sebagai tempat deklarasi juga dapat menjadi modal diplomasi. Menurutnya, dunia perlu tahu bahwa positioning demokrasi Indonesia memiliki keunikan dalam pendekatan keterbukaan informasi publik diantara negara-negara demokrasi dunia.

“Itu terlihat dari sambutan Gubernur Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono, bukti demokrasi Pancasila dan demokrasi NKRI juga menjadi komitmen daerah se-istimewa Yogyakarta yang mungkin dipersepsi dunia sulit menemukan model kerajaan yang berkelindan dengan demokrasi, apalagi komitmen keterbukaan informasi publik,” ujar Arya.

SELAMAT HARI OLAHRAGA NASIONAL 2022

“Salam olahraga untuk atlet bangsa yang mengabdikan jiwa-raga demi nama baik Indonesia di kancah dunia. Mari jadikan momen ini untuk membudayakan olahraga di tengah kehidupan bernegara karena di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat.”

SELAMAT HARI JADI POLWAN KE 74

Halo Sedulur Transparansi!
Selamat Hari Polisi wanita ke – 74, 1 September 2022 

Lapor! Esa dan Keluarga Besar Komisi Informasi Kota Cirebon Mengucapkan Terimakasih atas Perjuangan seluruh Polwan di Indonesia, Jaya selalu srikandi-srikandi terbaik Bangsa dan teruslah mengabdi untuk Negeri.

Menjaga dengan ketegasan mengatur dengan kelembutan.

#komisiinformasikotacirebon #komisiinformasi
#keterbukaaninformasipublik #goodgovernance
#kotacirebon #cirebonjeh #kuduweru #kotainformatif #infocirebon 

#cirebonsehati #cirebonsmartcity #selamatharipolwan #polisiwanita

REFLEKSI 1 TAHUN KINERJA KOMISIONER KOMISI INFORMASI KOTA CIREBON

Halo sedulur Transparansi!

Hari ini Esa merasa bersemangat!

Karena, Komisi Informasi Kota Cirebon menggelar Refleksi Satu Tahun Kinerja Komisioner periode 2021-2025 lho!

Dengan tema “Menggagas Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Menuju Kota Cirebon Informatif Tahun 2022”..

Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Kota Cirebon sekaligus sekretaris Komisi Informasi Kota Cirebon, perangkat dari DKIS dan Ibu Hj. Setia Herawaty, S.sos., M.Si selaku perwakilan dari PPID yakni Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cirebon.

Refleksi digelar sebagai ikhtiar muhasabah atas kilasan peristiwa dan perjalanan kegiatan Komisi Informasi Kota Cirebon selama satu tahun ke belakang. Refleksi juga merupakan ruang untuk ber evaluasi bagi khususnya dalam mengawal Keterbukaan Informasi Publik di Kota Cirebon.

Nah.. Refleksi bagus dilakukan untuk menjaga ritme ya Sedulur Transparansi!😁

#komisiinformasikotacirebon #komisiinformasi
#keterbukaaninformasipublik #goodgovernance
#kotacirebon #cirebonjeh #kuduweru #kotainformatif #infocirebon #cirebonsehati #cirebonsmartcity #refleksikinerja1tahun #refleksi

SELAMAT HARI DEPARTEMEN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Departemen Luar Negeri memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga kemerdekaan Republik Indonesia yang didirikan pada 19 Agustus 1945.

Departemen Luar Negeri ialah lembaga negara pertama yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia, yakni dua hari setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia, Itulah mengapa setiap tanggal 19 Agustus selalu diperingati sebagai Hari Departemen Luar Negeri. Tujuan adanya Departemen Luar Negeri ialah untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari dunia internasional.

Mengingat kala itu, Indonesia baru saja memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 oleh Bung Karno.Tidak hanya itu, tugas dan fungsi Departemen Luar Negeri ialah untuk melakukan diplomasi, rekonsiliasi sehingga perdamaian dunia dapat terwujud.

 

E-MONEV 2022 UNTUK MENILAI KEPATUHAN KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK

“Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2022 dimaksudkan untuk menilai sejauhmana Badan Publik, khususnya Badan Publik negara, menjalankan kewajiban-kewajiban layanan informasi kepada masyarakat”, demikian disampaikan Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro dalam jumpa pers Launching Kick Off E-Monev KIP 2022 yang dihadiri Wakil Ketua KI Pusat Arya Sandhiyudha, Ketua Bidang Kelembagaan Handoko Agung Saputro (PJ E-Monev 2022), Ketua Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik Gede Narayana, Ketua Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi Samronnajah Ismail, Ketua Bidang Penelitian dan Dokumentasi Rospita Vici Paulyn, dan Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Syawaludin di Hotel Pullman Central Park Jakarta Barat, Rabu (10/08/2022).

Lebih lanjut Donny menyampaikan, kegiatan Monev KIP 2022 akan menilai 371 Badan Publik yang terdiri dari Badan Publik tingkat Kementerian, Lembaga Negara, Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi Negeri, Lembaga Non Struktural, Badan Usaha Milik Negara dan partai politik. “Faktanya, belum semua Badan-Badan Publik tersebut memahami keterbukaan informasi yang pastinya berdampak kepada hak public mendapatkan informasi, “ demikian tegasnya.

Dalam kegiatan Monev KIP 2022 ini, demikian Donny menambahkan, penilaian kepatuhan keterbukaan informasi akan menekankan pada aspek sarana prasarana, jenis informasi, kualitas informasi, digitalisasi, komitmen organisasi, inovasi dan strategi serta aspek pengadaan barang dan jasa. Adapun kegiatan penilaian terdiri dari tahap pengisian kuesioner dan presentasi uji public. “Menjelang uji publik, kelak KI Pusat akan meminta masukan tanggapan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar keputusan KI Pusat memiliki kreadibilitas”.

Agar pelaksanaan Monev KIP 2022 berlangsung secara terbuka dan akuntable, instrument penilaian menggunakan system elektronik e-monev. Dengan system ini, Badan Publik dan juga masyarakat luas dapat mengakses serta mengawasi proses penilaian. Instrumen e-monev ini sekaligus sebagai basis data dalam uji coba penyusunan peta digital yang menggambarkan pelaksanaan keterbukaan informasi baik tingkat pusat maupun daerah.

Selanjutnya Donny menegaskan agar setiap Badan Publik yang menjadi objek Monev KIP 2022 bersikap kooperatif dalam bentuk menjawab dan mengikuti semua tahapan. Sebab kesertaan Badan Publik mengikuti Monev 2022 adalah bentuk lain dari komitmen Badan Publik untuk terbuka.