Month: Agustus 2022

REFLEKSI 1 TAHUN KINERJA KOMISIONER KOMISI INFORMASI KOTA CIREBON

Halo sedulur Transparansi!

Hari ini Esa merasa bersemangat!

Karena, Komisi Informasi Kota Cirebon menggelar Refleksi Satu Tahun Kinerja Komisioner periode 2021-2025 lho!

Dengan tema “Menggagas Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Menuju Kota Cirebon Informatif Tahun 2022”..

Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Kota Cirebon sekaligus sekretaris Komisi Informasi Kota Cirebon, perangkat dari DKIS dan Ibu Hj. Setia Herawaty, S.sos., M.Si selaku perwakilan dari PPID yakni Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cirebon.

Refleksi digelar sebagai ikhtiar muhasabah atas kilasan peristiwa dan perjalanan kegiatan Komisi Informasi Kota Cirebon selama satu tahun ke belakang. Refleksi juga merupakan ruang untuk ber evaluasi bagi khususnya dalam mengawal Keterbukaan Informasi Publik di Kota Cirebon.

Nah.. Refleksi bagus dilakukan untuk menjaga ritme ya Sedulur Transparansi!😁

#komisiinformasikotacirebon #komisiinformasi
#keterbukaaninformasipublik #goodgovernance
#kotacirebon #cirebonjeh #kuduweru #kotainformatif #infocirebon #cirebonsehati #cirebonsmartcity #refleksikinerja1tahun #refleksi

SELAMAT HARI DEPARTEMEN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Departemen Luar Negeri memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga kemerdekaan Republik Indonesia yang didirikan pada 19 Agustus 1945.

Departemen Luar Negeri ialah lembaga negara pertama yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia, yakni dua hari setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia, Itulah mengapa setiap tanggal 19 Agustus selalu diperingati sebagai Hari Departemen Luar Negeri. Tujuan adanya Departemen Luar Negeri ialah untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari dunia internasional.

Mengingat kala itu, Indonesia baru saja memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 oleh Bung Karno.Tidak hanya itu, tugas dan fungsi Departemen Luar Negeri ialah untuk melakukan diplomasi, rekonsiliasi sehingga perdamaian dunia dapat terwujud.

 

E-MONEV 2022 UNTUK MENILAI KEPATUHAN KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK

“Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2022 dimaksudkan untuk menilai sejauhmana Badan Publik, khususnya Badan Publik negara, menjalankan kewajiban-kewajiban layanan informasi kepada masyarakat”, demikian disampaikan Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro dalam jumpa pers Launching Kick Off E-Monev KIP 2022 yang dihadiri Wakil Ketua KI Pusat Arya Sandhiyudha, Ketua Bidang Kelembagaan Handoko Agung Saputro (PJ E-Monev 2022), Ketua Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik Gede Narayana, Ketua Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi Samronnajah Ismail, Ketua Bidang Penelitian dan Dokumentasi Rospita Vici Paulyn, dan Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Syawaludin di Hotel Pullman Central Park Jakarta Barat, Rabu (10/08/2022).

Lebih lanjut Donny menyampaikan, kegiatan Monev KIP 2022 akan menilai 371 Badan Publik yang terdiri dari Badan Publik tingkat Kementerian, Lembaga Negara, Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi Negeri, Lembaga Non Struktural, Badan Usaha Milik Negara dan partai politik. “Faktanya, belum semua Badan-Badan Publik tersebut memahami keterbukaan informasi yang pastinya berdampak kepada hak public mendapatkan informasi, “ demikian tegasnya.

Dalam kegiatan Monev KIP 2022 ini, demikian Donny menambahkan, penilaian kepatuhan keterbukaan informasi akan menekankan pada aspek sarana prasarana, jenis informasi, kualitas informasi, digitalisasi, komitmen organisasi, inovasi dan strategi serta aspek pengadaan barang dan jasa. Adapun kegiatan penilaian terdiri dari tahap pengisian kuesioner dan presentasi uji public. “Menjelang uji publik, kelak KI Pusat akan meminta masukan tanggapan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar keputusan KI Pusat memiliki kreadibilitas”.

Agar pelaksanaan Monev KIP 2022 berlangsung secara terbuka dan akuntable, instrument penilaian menggunakan system elektronik e-monev. Dengan system ini, Badan Publik dan juga masyarakat luas dapat mengakses serta mengawasi proses penilaian. Instrumen e-monev ini sekaligus sebagai basis data dalam uji coba penyusunan peta digital yang menggambarkan pelaksanaan keterbukaan informasi baik tingkat pusat maupun daerah.

Selanjutnya Donny menegaskan agar setiap Badan Publik yang menjadi objek Monev KIP 2022 bersikap kooperatif dalam bentuk menjawab dan mengikuti semua tahapan. Sebab kesertaan Badan Publik mengikuti Monev 2022 adalah bentuk lain dari komitmen Badan Publik untuk terbuka.