Month: Januari 2022

KOTA CIREBON RAIH BEA CUKAI AWARD

 Berperan serta dalam mencapai capaian kinerja Bea Cukai Cirebon.

KOTA CIREBON – Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon Kamis (27/1), menggelar kegiatan Bea Cukai Awards. Award diberikan kesejumlah Pemerintah Daerah dan para Stakeholder diwilayah kerjanya.

Pemerintah Daerah Kota Cirebon meraih penghargaan dengan kategori Pengelolaan DBH CHT dibidang Penegakkan Hukum Tahun 2021.

Kepala Bea Cukai Kota Cirebon Encep Dudi Ginanjar mengatakan, kegiatan Bea Cukai Awards ini digelar sebagai bentuk rasa syukur atas capaian dan peningkatan kinerja Bea Cukai Cirebon pada Tahun 2021. Serta sebagai ungkapan terima kasihnya kepada stakeholder, mitra kerja dan para perusahaan pengguna jasa, yang telah berperan serta dalam mencapai capaian kinerja Bea Cukai Cirebon.

Disampaikannya, Bea Cukai Cirebon yang merupakan instansi pemerintahan dibawah Kementerian Keuangan, mengemban empat fungsi utama yakni, mengumpulkan penerimaan negara, melindungi masyarakat dari barang-barang ilegal, memfasilitasi perdagangan, serta melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat.

Encep memaparkan, hasil kinerjanya dari keseluruhan, penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai yang berhasil dikumpulkan oleh Bea Cukai Cirebon mencapai nilai Rp484 miliar. Angka tersebut memenuhi 129 persen target yang ditetapkan. Selain itu, total penerimaan negara yang dikumpulkan oleh Bea Cukai Cirebon mengalami kenaikan yang signifikan dibanding tahun 2020 yakni sebesar 78 persen.

“Selaras dengan komitmen pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, Bea Cukai Cirebon aktif melakukan berbagai hal. Sesuai tugas dan fungsinya, sepanjang Tahun 2021 Bea Cukai Cirebon memberikan fasilitas kepabeanan berupa Tempat Penimbunan Berikat (TPB) kepada 3 perusahaan. Hingga saat ini, Bea Cukai Cirebon membawahi 23 TPB di wilayah Ciayumajakuning,” ungkapnya.

Pihaknya memfasilitasi perdagangan dan mengumpulkan penerimaan negara, selain itu juga aktif melakukan pemberantasan barang-barang ilegal yang berasal dari luar negeri maupun rokok.

Hal tersebut juga dibuktikan dari sepanjang tahun 2021, terdapat 341 surat bukti penindakan yang diterbitkan oleh Bea Cukai Cirebon. Lebih lanjut, potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari penindakan tersebut adalah senilai Rp2,3 Miliar.

“Capaian tersebut mulai dari hal penerimaan dan penindakan itu merupakan sinergi yang baik untuk kami dan juga para pemangku kepentingan. Dan pada hari inilah kita memberikan apresiasi kepada semua pihak yang turut serta membantu pencapaian target kami,” Iimbuhnya.

Encep berharap, kedepannya seluruh pihak tetap menjaga kerja samanya dengan baik, dan nantinya Bea Cukai Cirebon di Tahun 2022 dapat memperoleh predikat wilayah bersih birokrasi melayani dari Kementerian Keuangan RI.

Ditempat yang sama, Sekda Kota Cirebon Agus Mulyadi selaku perwakilan dari Pemkot Cirebon mengucapkan rasa terimakasih atas pemberian penghargaan, koordinasi dan kerjasama yang baik, dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) dibidang penegakkan hukum Tahun 2021 oleh Bea Cukai Cirebon.

Pria yang akrab disapa Gusmul ini memaparkan, dalam Tahun 2021, Pemkot Cirebon berdasarkan data yang diperoleh DBH CHT telah mencapai Rp1,4 miliar. “Saya berharap kedepannya program tetap dilanjutkan dan juga Pemkot Cirebon akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat, terkait cukai ilegal meski memang Kota Cirebon ini tingkat pelanggaran cukai ilegal cukup rendah,” katanya. (Agus)

SERAH TERIMA LAPORAN PELAKSANAAN FUNGSI, TUGAS, WEWENANG KOMISI INFORMASI KOTA CIREBON TAHUN 2021

Hari ini, Rabu 26 Januari 2021 Komisi Informasi Kota Cirebon baru saja menyerahkan Laporan Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang Komisi Informasi Kota Cirebon tahun 2021 ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon. Bersamaan dengan itu, Komisi Informasi Kota Cirebon juga mengirimkan salinan Laporan Fungsi, Tugas, dan Wewenang Komisi Informasi Kota Cirebon Tahun 2021 kepada Bapak Drs.H. Nashrudin Azis, S.H selaku Wali Kota Cirebon.

Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan atas amanat Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 28 ayat 3 di mana Komisi Informasi bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota, dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten/kota.

 

PROFILE KOMISIONER KOORDINATOR BIDANG EDUKASI, SOSIALIASI DAN ADVOKASI

LUTFIYAH HANDAYANI, S.Sos.I.

Lutfiyah Handayani merupakan satu-satunya perempuan yang menjabat sebagai komisioner Komisi Informasi di Kota Cirebon. Mba Upi, demikian ia akrab disapa, merupakan seorang ibu dengan 2 orang anak. Menjadi seorang ibu tidak mengurangi langkahnya untuk terus beraktivitas di ranah publik. Ia terlibat aktif dalam berbagai gerakan perempuan terutama dalam gerakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Wilayah Cirebon. Pada tahun 2019, ia juga pernah mewakili aktivis perempuan muda Indonesia untuk mengikuti kursus singkat tentang kepemimpinan perempuan di Universitas Sidney, Australia.

Selain aktif dalam gerakan perempuan, ia mempunyai ketertarikan dalam bidang seni budaya, sastra, serta kepenulisan. Hal ini terlihat dalam beberapa organisasi yang pernah ia ikuti dan karya-karya yang dihasilkan. Sejak kuliah hingga sekarang, alumni jurusan Komunikasi Penyiaran Islam STAIN Cirebon (saat ini IAIN Cirebon) ini tercatat pernah mengikuti beberapa organisasi. Diantaranya yaitu pernah menjadi Pimpinan Litbang Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) FatsOen STAIN Cirebon, Ketua Umum Forum Mahasiswa Cirebon, Kabid Pemberdayaan Perempuan Masika ICMI Kota Cirebon, Anggota Lingkar Study Sastra Cirebon, dan Anggota Dewan Kesenian Cirebon.

Beberapa karyanya pernah diterbitkan dalam media lokal maupun nasional. Ia pernah menulis artikel budaya, sosial, dan politik di Kompassuplemen Jabar, Mitra Dialog (sekarang kabar cirebon), Radar Cirebon, dan Fajar Cirebon. Selain itu, ia juga menulis puisi dan beberapa karyanya diterbitkan di Majalah Sastra Horison, Pikiran Rakyat, dan Lampung Post.

Hingga saat ini, ia memiliki pengalaman bekerja di bidang media, penelitian, dan juga pekerja sosial di lembaga non pemerintah. Beberapa diantaranya yaitu ia pernah menjadi reporter di Mitra Dialog pada tahun 2007, Staff Peneliti “Lanskap Budaya” bersama ITB pada tahun 2013, petugas lapangan HIV-AIDS PKBI Kabupaten Cirebon pada 2017-2018, dan Manager Advokasi di WCC Mawar Balqis sebelum akhirnya menjadi Komisioner di Komisi Informasi Kota Cirebon.

PROFILE KOMISIONER KOORDINATOR BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

JAUHARI, S.E.I, M. Si.

J A U H A R I, biasa disapa Bung Jo, lahir di Curup sebuah Kota di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, pada tanggal 7 Juni 1983. Beliau memulai karir sebagai praktisi,  konsern sebagai konsultan kebijakan publik. Komisioner dengan latar belakang pendidikan Sarjana Ekonomi Perbankan Islam, dari IAIN Syekhnurjati Cirebon (tahun 2010),  dan Lulusan dengan predikat dengan pujian (IPK 3,75) dari Pascasarjana Unswagati Cirebon (tahun 2014), Program Magister pada Konsentrasi Administrasi Kebijakan Publik.

Dalam perjalanannya, beliau telah melakukan berbagai  kajian dan penelitian terkait rencana kebijakan-kebijakan pemerintah, menjadi Tim Penyusunan puluhan Naskah Aakdemik Rancangan Peraturan Daerah di Kota Cirebon dan luar Kota Cirebon. Selain itu ia cukup aktif menulis artikel-artikel bergenre sosial politik untuk surat kabar di Cirebon, dan menulis sebuah buku dengan judul “Intrik” Cirebon Raya, Indonesia Raya (ICRIR; terbit tahun 2017). Komisioner Komisi Informasi Kota Cirebon Periode 2021-2025, yang saat ini dipercaya sebagai Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI), selama menjadi mahasiswa juga aktif di berbagai organisasi baik intra maupun ekstra kampus, tercatat pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Mahasiwa STAIN Cirebon (2006-2007) dan menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indoneisa (GMNI Cirebon 2008-2010).

Saat ini secara personal, Jauhari, SEI, M.Si adalah Anggota Masyarakat Standarisasi Indonesia (MASTAN) Nomor Anggota 17-3830, pemegang sertifikat pemahaman SNI ISO/IEC 17065:2012 dan SNI ISO/IEC 17067:2013, serta Audit Internal SNI ISO/IEC 17065:2012, dan pernah menduduki posisi sebagai Management Representative PT. Pusat Sertifikat Produk Indonesia-Jakarta, juga Pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli Fraksi di DPRD Kota Cirebon serta Pengajar di  FISIP Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) .

PROFILE KOMISIONER BIDANG KELEMBAGAAN KOMISI INFORMASI KOTA CIREBON

EKKY BACHTIAR, S.E

Bang AE, begitu panggilan akrabnya, lahir di Cirebon pada 13 Februari 1984. Pendidikan tingginya diselesaikan sebagai Sarjana Ekonomi (SE) pada Jurusan Manajemen Transportasi Darat Sekolah Tinggi Management Transportasi (STMT) Trisakti, serta sedang melanjutkan pendidikan Pascasarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran (UNPAD).

Pada Komisi Informasi Kota Cirebon periode 2021-2025, Bang AE mendapat tugas mengawal Bidang Kelembagaan.

Pengalaman dedikasi profesi sebelumnya dilalui sebagai PNS golongan IIIC(Pelaksana) Dishub Pemkab Cirebon Bidang Angkutan Darat, Dewan Redaksi Koran Fajar Cirebon, serta Direktur CV. SBK.

Pengalaman kaderisasi organisasi dan berbagai penghargaan tercatat diantaranya sebagai Ketua Umum BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Cirebon, Ketua PPAPRI Kabupaten Cirebon, Bendahara Umum PERBAKIN Kabupaten Cirebon, Anggota KONI Kabupapten Cirebon, Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Timur, Sekjen BEM STMT Trisakti, Penghargaan Duta Pariwisata Jaka Rara 2003.

PROFILE WAKIL KETUA KOMISIONER KOMISI INFORMASI KOTA CIREBON

CHANDRA BIMA PRAMANA, S.H, MM.

Chandra Bima Pramana seorang Magister Manajemen yang lahir di Bandung pada tanggal 1 Oktober 1961. Kota Kembang Bandung bagi beliau sangatlah berkesan dan bermakna dikarenakan selain tempat kelahirannya merupakan kota dimana ia dibesarkan hingga menempuh jenjang perkuliahan di Universitas Pasundan Bandung dan memperoleh gelar sarjana Hukum.

Senyum sapa salam merupakan hal yang sangat beliau terapkan di kehidupannya sehingga tak salah beliau dikenal sebagai orang yang ramah tamah dengan semua orang. Beliau merupakan seseorang yang aktif dalam hal apapun, hal itu bisa dibuktikan dari pengalaman-pengalaman karir beserta organisasi yang ia ikuti. Berikut pengalaman-pengalaman kerja Pak Chandra:

  1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
  2. Anggota Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
  3. Sekretaris Dewan Pengawas RSD Gunung Jati;
  4. Anggota Badan Pengawas PD Pembangunan.
  5. Dan beliau juga merupakan seorang advokat pada Firma Hukum HSP.

Selain itu beliau sangat aktif pada organisasi seperti;

  1. DPD Korpri Kota Cirebon;
  2. LKBH Korpri Kota Cirebon.

Berkat kegigihan, semangat, pengalaman dan kerja keras, saat ini beliau dipercaya menjadi wakil Ketua Komisi Informasi Kota Cirebon periode 2021-2025. Maka dari itu dengan diangkatnya beliau menjadi wakil ketua komisi informasi kota Cirebon merupakan satu kebanggan dan rasa syukur yang teramat dalam, dan saat ini pak Chandra adalah kebanggaan Komisi Informasi Kota Cirebon,

PROFILE KETUA KOMISIONER KOMISI INFORMASI KOTA CIREBON

ADI ARIFUDIN, S.HADI ARIFUDIN, S.H

Bapak Adi Arifudin, S. H. atau yang akrab disapa Pak Adi merupakan Ketua Komisi Informasi Kota Cirebon Periode 2021-2025. Pak Adi menempuh pendidikan sarjananya di Jurusan Ilmu Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati pada tahun 2001 hingga tahun 2007. Pada saat berkuliah, Pak Adi aktif di organisasi yang bernama BASIS, atau “Barisan Aksi Solidaritas Mahasiswa untuk Demokrasi.”

 Sebelum menjadi Ketua Komisi Informasi Kota Cirebon, seorang bapak yang lahir dan dibesarkan di Kota Cirebon ini berprofesi sebagai advokat. Beberapa pelatihan hukum pernah diikuti oleh Pak Adi baik pelatihan pada  skala lokal maupun nasional. Salah satunya pada saat masih berstatus menjadi mahasiswa, Pak Adi pernah  mengikuti Training Advokasi Hukum dan HAM yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Bandung (UNISBA) sekira pada tahun 2005.

Pada hari Rabu, 4 Agustus 2021 Pak Adi terpilih menjadi Ketua Komisi Informasi Kota Cirebon melalui mekanisme musyawarah yang dilakukan oleh 5 orang komisioner dengan voting tertutup.  Menurut Pak Adi, dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua Komisi Informasi Kota Cirebon, yang terpenting adalah tetap menjaga marwah dan integritas Komisi Informasi Kota Cirebon sesuai dengan mandat Undang-undang. Pak Adi juga menyampaikan, Sebagai lembaga yang melaksanakan undang-undang tentunya perlu bersinergi dengan semua pihak termasuk pemerintah dan masyarakat agar target dan program kerja tercapai optimal.

KEUTAMAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MENURUT ISLAM

Oleh: Ibnu Abdillah (ASISTEN AHLI KOMISIONER KOTA CIREBON)

Dalam pengelolaan keuangan negara Republik Indonesia yang cukup besar ini, di mana didalamnya terdapat amanah untuk melaksanakan perintah Undang Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (1) yang berbunyi “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Maka, pengemban amanah yang biasa kita sebut sebagai “pejabat pemerintahan” harus mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan yang bersumber dari berbagai macam sumber pendapatan negara tersebut secara professional, transparan dan akuntabel, sehingga pemerintahan tersebut akan memperoleh predikat good governance.

          Terlebih lagi pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang ditetapkan pada tanggal 30 April 2008. Perintah secara teknis untuk para badan publik (lembaga pemerintahan atau non pemerintahan yang sebagian atau seluruhnya menggunakan uang negara) agar bisa menyajikan informasi yang memadai kepada masyarakat luas, semakin jelas perintahnya. Secara konseptual, aturan mengenai kewajiban badan publik untuk menyajikan informasi kepada masyarakat luas sudah cukup ideal. Hanya saja, pelaksanaan aturan tersebut yang masih harus ditingkatkan secara terus menerus.

          Dalam ajaran Islam, keterbukaan informasi juga mencerminkan keluhuran akhlak seseorang atau badan publik. Dalam surah al Maidah ayat 67 yang berbunyi :

 

……ياأيُّهَا الرَسُول بَلِّغ ما أنزَلَ إليكَ من ربِّك, وإن لَّم تَفعَل فَما بَلَّغت رِسالَته, والله يَعصِمُك من النَّاس

 

“Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (perintah-NYA), kamu tidak menyampaikan amanat-NYA. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia,…..”

          Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut, yaitu ayat tersebut memerintahkan Rasul untuk memberikan kabar kepada manusia akan apa-apa yang telah diwahyukan Tuhan kepada Rasul. Ajaklah mereka untuk mengikutinya. Jangan takut disakiti oleh seseorang. Bila kamu takut, maka berarti kamu tidak menyampaikan risalah Allah. Sebab kamu telah diperintahkan untuk menyampaikannya kepada semua.

          Jika ayat tersebut dianalogikan secara sederhana (tidak bermaksud menafsirkan), bahwa menyampaikan informasi yang memang menjadi kewajiban dari seorang pemimpin terhadap rakyat, atau badan publik kepada pengguna informasi publik (masyarakat), sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban penggunaan/pengelolaan keuangan negara, adalah merupakan kewajiban yang bernilai Islami sebagaimana ayat di atas.

          Penyelenggara pemerintahan atau lembaga non pemerintahan yang menggunakan anggaran negara (badan publik), menurut Islam wajib menerapkan konsep shidq (jujur) dan amanah. Masyarakat sebagai pengguna layanan yang diadakan oleh badan publik tersebut tidak akan bisa menjamin terselenggaranya pelayanan publik apabila masyarakat itu sendiri tidak mampu mengetahui untuk apa saja dan bagaimana saja pelayanan tersebut dijalankan.

          Dalam hal ini, berlaku kaidah ushul fiqh :

ما لا يتِمُ الوَاجِب الا به فَهُوَ واجِب

“Tidak akan sempurna suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu yang lain. Maka sesuatu itupun hukumnya menjadi wajib”. Artinya, jika sifat shidq dan amanah dari badan-badan publik adalah keharusan (kewajiban), maka alat untuk menguji shidq dan amanahnya juga menjadi wajib. Alat uji yang dimaksud adalah transparency (keterbukaan) informasi. Jadi, keterbukaan informasi menjadi wajib keberadaannya untuk mendorong badan-badan publik agar bersifat shidq dan amanah.

          Bukan hanya itu, bahwa transparansi atau keterbukaan informasi juga dapat mencegah perilaku korupsi. Ann Florini, seorang penulis buku The Coming Democracy menyatakan bahwa keterbukaan informasi adalah komponen esensial dalam demokrasi. Keterbukaan informasi adalah salah satu perangkat bagi masyarakat untuk mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh pejabat pada suatu badan publik. Di sinilah titik temu antara keterbukaan informasi dengan demokratisasi yang tentu saja demokratisasi tersebut akan mencegah tindakan-tindakan ilegal yang mengarah kepada tindakan korupsi.

Oleh karena itu, jika kita merujuk pada kaidah fiqh:

دَرءُ المَفَاسِد أَولىَ مِن جَلْبِ المَصَالِح فإذا تَعَارَضَ مَفسَدَةٌ وَمَصلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ المَفْسَدَةِ غَالِبًا

 “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, apabila berlawanan antara mafsadah dan maslahah maka didahulukan menolak yang mafsadah”. Maka, keterbukaan informasi merupakan sesuatu yang harus didahulukan untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan koruptif yang merusak. Bahkan, tingkatan keterbukaan informasi sebagai pencegahan lebih utama (lebih tinggi) dibandingkan dengan penindakan kasus-kasus korupsi.

Penindakan kasus-kasus yang merugikan negara atau merugikan masyarakat hanyalah menindak para tersangka yang sudah dibidik oleh penegak hukum, tetapi sama sekali tidak menjamin hilangnya tindakan penyelewengan atas penegakan hukum tersebut. Tetapi, ketika langkah pencegahan digencarkan terus menerus, maka sangat dimungkinkan tindakan-tindakan ilegal dan koruptif berangsur-angsur berkurang. Semakin informatif sebuah lembaga, maka akan semakin sedikit peluang penyelewengannya. Semakin informatif sebuah negara, maka akan semakin baik demokratisasinya.

 

 

PENANDATANGANAN FAKTA INTEGRITAS SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI KOTA CIREBON

Penandatangan Fakta Integritas Sekretariat Komisi Informasi Daerah Kota Cirebon di Kantor Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik secara simbolis diwakili oleh Asisten Ahli Komisioner Ahmad Syakur, S.Kom, dalam acara tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas  Komunikasi Informasi dan Statistik Bpk. Ma’ruf Nuryasa, A,P beserta jajarannya dan seluruh  Asisten Ahli Komisioner Komisi Informasi Kota Cirebon .

Dalam acara tersebut Kepala Dinas  Komunikasi Informasi dan Statistik Bpk. Ma’ruf Nuryasa, A,P memberikan pemaparan singkat yaitu agar kedepan Komisi Informasi Daerah Kota Cirebon Bisa Menjadikan Kota Cirebon Menjadi Kota Informasi dan bisa masuk kategori peringkat Kota Informasi di Jawa Barat.