PPID Kota Cirebon Membangun Sinergi Dalam Layanan Informasi Publik

  DSCF4313Dalam rangka membangun sinergi antara PPID Utama dan PPID Pembantu di berbagai  Badan Publik dibawah Pemerintah Kota Cirebon, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DKIS) Kota  Cirebon mengadakan rapat koordiansi  PPID di lingkungan Pemkot Cirebon, pada tanggal 23 Februari 2017, di Ruang Adipura Kencana Balaikota Cirebon.

Dalam sambutannya, Sekda Kota Cirebon Drs. Asep Dedi yang juga membuka kegiatan tersebut mengatakan pentingnya sinergi antar PPID di lingkungan Pemkot Cirebon, dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi publik.

DSCF4315

Untuk mendukung peningkatan layanan informasi tersebut, Kadis DKIS Iing Daiman SIP, Msi akan sudah merancang sistem integrasi informasi yang akan mengintregrasikan semua data informasi  publik di masing-masing  PPID  dalam sebuah server yang akan dikelola oleh PPID Utama yang dalam hal ini PPID DKIS Kota Cirebon.

DSCF4318

Sementara, Ketua Komisi Informasi Kota Cirebon, Erlinus Thahar, yang menjadi salah satu narasumber, menekankan pentingnya pemahaman para PPID dalam hal implementasi Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi. PPID Menjadi ujung tombak bagaimana pelayanan informasi bisa menjadi  salah tolok ukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Pemkot Kota Cirebon.

Narasumber lainnya dari PPID Pemkot Bandung,  menekankan pentingnya efesiensi pelayanan informasi dan kesiapan PPID dalam memperbaharui secara berkesinambungan berbagai informasi publik terutama yang tidak dikecualikan.

PENANGANAN SENGKETA INFORMASI HARUS TUNTAS

0a4b8e6e40b908e619ae440867ff2917092e8ae0Berbagai tantangan dihadapi ke depan dengan persoalan yang lebih beragam dan kompleks, penting bagi para Komisioner Komisi Informasi Kota Cirebon untuk meng-update kapasitas dan perkembangan kasus-kasus sengketa Informasi dan penyelesaiannya.

Atas dasar itulah, Komisioner Komisi Informasi (KI) Kota Cirebon Jawa Barat dipimpin Ketua Komisi Informasi Kota Cirebon Erlinus Thahar bersama Wakilnya Nuryani dan seluruh anggotanya Nurhendra, Dadang Suherman, dan Mohamad Beni Isnaeni melakukan konsultasi ke Komisi Informasi Pusat (KIP). Delegasi Komisi Informasi Kota Cirebon ini diterima Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Evy Trisulo didampingi Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat Annie Londa dan Aditya Nuriyah di Ruang Rapat lantai 5 KIP Jakarta pada Rabu (22/2).

Menurut Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Evi Trisulo, setiap kasus yang masuk dalam permohonan penyelesaian sengketa informasi harus diselesaikan secara tuntas oleh Komisi Informasi setelah kasus tersebut diregister. Tidak ada jalan lain menghapus register tersebut yaitu dengan menyelesaikan kasus tersebut apakah melalui mediasi maupun sidang ajudikasi non ligitasi.

Dalam kesempatan kunjungan tersebut, Komisi Informasi Kota Cirebon mengusulkan agar Komisi Informasi Pusat membuka kembali pelatihan bagi panitera dan mediator. Serta mendorong Komisi Informasi menjadi lembaga vertikal seperti halnya Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Penyiaran Indonesia agar memudahkan koordinasi, apalagi dengan makin konpleksnya kasus-kasus sengketa informasi.

KOMISI INFORMASI MENJADI PINTU KEADILAN KETERBUKAAN INFORMASI

IMG-20170324-WA0003 3Sebagai lembaga yang mengawal kerterbukaan informasi seperti yang diamanahkan oleh UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, penguatan kelembagaan menjadi salah satu program yang  penting dilakukan. Penguatan kelembagaan itu bisa dilakukan dengan peningkatan kapasitas Komisioner dan Sekretariat melalui sharing dan koordinasi dengan lembaga vertikal.

Hal inilah yang menjadi maksud kunjungan kelembagaan  para Komisioner dan Sekretariat Komisi Informasi Kota Cirebon ke Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Barat, pada tanggal  30 Januari 2017 di Bandung.

Dalam kunjungan yang disambut oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Dan Satriyana itu para Komisioner dan Sekretariat Komisi Informasi Kota Cirebon berdiskusi berbagai hal seputar tugas pokok dan fungsi Komisioner dan Sekretariat serta bagaimana membangun relasi antara keduanya.  “Komisi Informasi harus tetap menjaga marwahnya sebagai pintu keadilan bagi para penggiat keterbukaan informasi,” tegas Dan Satriyana, menyikapi perkembangan keterbukaan informasi saat ini.

PENGUMUMAN PENERIMAAN STAFF AHLI PADA KOMISI INFORMASI KOTA CIREBON

logo-garuda-pancasila-warna-emas

KOMISI INFORMASI KOTA CIREBON

Berkenaan dengan kebutuhan tenaga bantu bagi Komisioner pada sekretariat non pns/asn bidang Administrasi Persidangan Majelis dan hal-hal yang berkaitan dalam kinerja Komisi Informasi Kota Cirebon dalam rangka meningkatkan pelayanan yang maksimal pada masyarakat khususnya Kota Cirebon periode Anggaran 2017 untuk posisi ;

Staff Ahli

Persyaratan :

  • Pendidikan min. S1 dari berbagai disiplin ilmu
  • Memiliki kemampuan komunikasi dan presentasi yang baik
  • Mampu mengorganisir dokumen dan fasilitator dalam hal Ajudikasi non Litigasi
  • Mampu mengoperasikan komputer (internet)
  • Menguasai perundang-undangan yang terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik

Lamaran dilengkapi CV, Referensi/Keterangan Kerja dan dokumen/sertificate lainnya (bila ada)

ditujukan Kepada Komisioner KI Kota Cirebon Jalan ARAFURU (Komplek TNI-AL Dewa Ruci) Kota Cirebon 45131

Email komisiinformasi@cirebonkota.go.id

atau  beny.isnaeni@gmail.com

Lamaran paling lambat tanggal 27 Desember 2016

 

KETUA KOMISI INFROMASI KOTA CIREBON

Ttd

ERLINUS THAHAR, A.Md

PELANTIKAN KOMISIONER KOMISI INFORMASI KOTA CIREBON PERIODE 2016 – 2020

Walikota Cirebon Nasirudin Aziz SH ketika melantik anggota Komisioner Komisi Informasi Kota Cirebon Periode 2016-2020 di ruang Adipura Balaikota Cirebon.

Walikota Cirebon Nasirudin Aziz SH melantik Anggota Komisioner Komisi Informasi Kota Cirebon Periode 2016-2020 di ruang Adipura Balaikota Cirebon.

Keterbukaan Informasi adalah salah satu syarat clean goverment, oleh karena itu keberadaan Komisi Informasi Kota Cirebon memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam mengawal Keterbukaan Informasi di Kota Cirebon sebagaimana yang diamanahkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Demikian sambutan Walikota Cirebon Drs. Nasirudin Aziz SH ketika melantik anggota Komisioner Komisi Informasi Kota Cirebon Periode 2016-2020 di ruang Adipura Balaikota Cirebon 5 Desember 2016 lalu. Sesuai dengan Keputusan Walikota No. 067.05/KEP.47-DISHUB.INKOM/2016 berikut adalah nama-nama Komisioner Komisi Informasi Kota Cirebon 2016-2020 :

1. Drs. Nurhendra, AMKL
2. Erlinus Thahar, A.md
3. Nuryani, S.Ag
4. Dadang Suherman, S.Sy
5. Mohamad Beni Isnaeni, ST

Di sisi lain, M. Zen Al Faqih selaku Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat juga menjelaskan peran strategis Komisi Informasi sebagai lembaga peradilan sengketa informasi yang memiliki tanggung jawab besar menjamin Keterbukaan Informasi di Kota Cirebon. Harapannya, Komisi Informasi mampu mengawal kebijakan-kebijakan publik agar lebih pro rakyat, transparan dan akuntabel.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Cirebon Edi Suripno, Sekda Kota Cirebon Asep Dedi, Ketua KPU Emirzal Hamdani, Kapolres Cirebon Kota yang diwakili Kompol Wahyudi dan sejumlah SKPD Kota Cirebon.

KI Kota Cirebon Selenggarakan Sosialisasi UU KIP

       Bertepatan dengan peringatan Hari Hak Untuk Tahu se-dunia (Right to Know Day) yang jatuh setiap tanggal 28 September.  Komisi Informasi Kota Cirebon (KI Kota Cirebon) menyelenggarakan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada Hari Kamis, (28/9)  kepada Jajaran PPID Pembantu di Badan Publik Pemerintah dan  PPID pada Badan Publik Non Pemerintah di Kota Cirebon.  Tema sosialisasi yang diambil dalam kegiatan ini “Optimalisasi Peran PPID Dalam Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon”.

       Dalam kegiatan sosialisasi tersebut menghadirkan Narasumber Ir. Vicky Sunarya selaku PPID Utama Badan Publik Pemerintah Kota Cirebon dan para komisioner Komisi Informasi  Daerah Kota Cirebon.  Dalam kata sambutannya pada acara pembukaan, Kepala Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kota Cirebon Drs. H. Atang Dahlan,M.Si, mengatakan Kehadiran UU KIP memiliki konsekuensi bahwa setiap badan publik tidak lagi berwenang menyembunyikan beragam informasi publik kepada masyarakat kecuali kategori informasi yang dirahasiakan. Pelayanan informasi yang prima akan mendorong partisipasi masyarakat yang selanjutnya akan mendorong akuntabilitas pejabat publik maupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya.

cimg7682       Kegiatan sosialisasi ini merupakan agenda tahunan yang dilakukan oleh Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE) KI Daerah Kota Cirebon.  Semoga kegiatan ini bisa mendorong keterbukaan informasi di Kota Cirebon.  Saat ini masyarakat sudah semakin sadar akan hak-haknya  dalam mendapatkan informasi sehingga harus diimbangi dengan kemampuan dan pelayanan yang lebih baik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).  Jika hal ini tidak dilakukan tentu saja akan berujung pada sengketa informasi di Komisi Informasi. (Mardeko/KKI  ASE).

RAKERNIS KE-6 KOMISI INFORMASI Se-INDONESIA

       Komisi Informasi sebagai ujung tombak dari pelaksanaan UU KIP, perlu melakukan tindakan nyata terhadap isu-isu aktual terkait Keterbukaan Informasi di masyarakat baik di pusat maupun di daerah.  Pelaksanaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) ke-6 Komisi Informasi se-Indonesia yang dilaksanakan di Hotel Grand Savero  Bogor pada tanggal 1-3 September 2016, dilakukan dengan persiapan pembahasan isu-isi aktual terkait Keterbukaan Informasi pada Rapat Pimpinan Komisi Informasi se-Indonesia pada awal Agustus 2016.

      Rakernis ke-6 yang mengambil tema “Harmonisasi Pengarusutamaan Keterbukan Informasi” dihadiri oleh peserta +- 130 orang terdiri dari Komisioner Komisi Informasi Pusat, perwakilan Komisioner Komisi Informasi Provinsi, perwakilan Komisioner Komisi Informasi Kabupaten/kota, Tenaga ahli dan asisten ahli Komisi Informasi Pusat dan tenaga sekretariat Komisi Informasi Pusat.  Perwakilan dari Komisi Informasi Kota Cirebon dihadiri oleh 3 (tiga) orang komisioner, yaitu Drs. Nurhendra, AMKL, Toto Suharto,M,Si dan Mardeko, SP.,MM.

cimg7563            Perwakilan Komisioner KI Kota Cirebon Saat menghadiri Rakernis ke-6, dari kiri Toto Suharto,M.Si, Drs. Nurhendra,AMKL & Mardeko,SP.,MM

       Sebelumnya pada rapat pimpinan (Pra-Rakernis)  telah digali isu-isu yang sedang berkembang di daerah masing-masing sesuai dengan kearifan loal budaya untuk dirumuskan menjadi pokok pembahasan pada Rakernis ke-6.  Dalam Rakernis tersebut telah dibahas 3 (tiga) isu yang meliputi :

(1) Review UU KIP yang dikoordinir oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat & Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;

(2) Pengarusutamaan Isu Aktual Keterbukaan Informasi, yang dikoordinir oleh Komisi Informasi Sumatera Barat & Kalimantan Barat;

(3) Penguatan peran Komisi Informasi dalam Penyelenggaraan Demokrasi (Pemilu) yang dikoordinir oleh Komisi Informasi Provinsi Lampung & Komisi Informasi Provinsi DIY.

       Hasil dari Rakernis ke-6 diharapkan menjadi tolak ukur atau acuan sebagai roadmap menuju Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi ke-7 yang akan berlangsung pada bulan Oktober 2017 di Provinsi Sumatera Selatan. (Mardeko)

PERINGATAN HARI HAK UNTUK TAHU Se-DUNIA (RIGHT to KNOW DAY)

DISKUSI. Abdulhamid Dipopramono, Ketua Komisi Informasi  Pusat RI  (Duduk paling tengah)   menjawab pertanyaan dari pemandu acara pada Diskusi Publik “Budaya Transparansi Cegah Korupsi untuk Indonesia Baru”.

DISKUSI. Abdulhamid Dipopramono, Ketua Komisi Informasi Pusat RI (Duduk paling tengah) menjawab pertanyaan dari pemandu acara pada Diskusi Publik “Budaya Transparansi Cegah Korupsi untuk Indonesia Baru”.

GELORA BUNG KARNO (GBK).  Peringatan  Hari Hak untuk Tahu (Right to Know Day)  yang diperingati di seluruh dunia pada tanggal 28 September kembali digelar oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia atas kerjasama dengan Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementrian  Komunikasi Informatika, Kementrian Keuangan, Kementrian Pertanian dan Freedom of Informatin Network Indonesia (FOINI).  Kegiatan agenda tahunan yang secara internasional mulai diperingati sejak 28 September 2002 di Sofia, Bulgaria dalam sebuah pertemuan para pembela hak akses atas Informasi Publik.  Mereka mengusulkan dan menyepakati satu hari didedikasikan  untuk mempromosikan ke seluruh dunia tentang kebebasan memperoleh informasi.  Seperti disampaikan oleh Abdulhamid Dipopramono (Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia),  “ Tujuan dari diadakannya peringatan Hari Hak Untuk Tahu ini adalah untuk memunculkan kesadaran global akan hak individu dalam mengakses Informasi Badan Publik/Pemerintahan dan mengkampanyekan bahwa akses terhadap informasi adalah hak asasi manusia”.

Peringatan Hari Hak untuk Tahu yang diperingati pada Hari Minggu tanggal 28 September 2014 bertempat di Halaman Parkir Pintu 7 Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta dengan tema “ Budaya Transparansi Cegah Korupsi untuk Indonesia Baru” tampak meriah dihadiri oleh pejabat di lingkungan Kementrian Komunikasi Informatika yaitu Direktur Komunikasi Publik Ditjen IJK Komunikasi Informatika Tulus Subardiyono, Kepala Badan Pusat Informasi dan Humas (BPIH) Kemkominfo Ismail Cawidu, Deputi ANRI, perwakilan LSM, para Komisioner KI Pusat, perwakilan  komisioner Provinsi dan perwakilan Komisioner kota/kabupaten.  Turut hadir Komisioner KI dari Kota Cirebon diwakili oleh  Akbarudin  Sucipto (Ketua KI), Nurhendra dan Mardeko (Anggota KI Kota Cirebon).  Pesan moral dari peringatan Hari Hak untuk Tahu ini adalah untuk menggugah kesadaran masyarakat bahwa akses  informasi terhadap badan publik selaku penyelenggara negara hak warga negara untuk mengetahuinya sebagai konsekuensi dari negara yang menganut prinsif  demokrasi.

FOTO BERSAMA.   Mardeko (Komisioner KI) dan Dadang Kusnandar (berpeci) peserta dari Kota Cirebon, meraih  Juara pertama Lomba penulisan opini keterbukaan informasi  Publik Tingkat Nasional Tahun 2014.

FOTO BERSAMA. Mardeko (Komisioner KI) dan Dadang Kusnandar (berpeci) peserta dari Kota Cirebon, meraih Juara pertama Lomba penulisan opini keterbukaan informasi Publik Tingkat Nasional Tahun 2014.

Rangkaian acara yang dikemas dalam Peringatan acara tersebut tersebut yang diawali dengan senam pagi bersama dengan masyarakat, pagelaran kesenian rakyat lenong Betawi, Ekspo keterbukaan informasi publik, diskusi publik  yang menampilkan pembicara dari Komisi Informasi Pusat RI, Kementrian Kominfo, LSM Fitra diwakili oleh Uchok Sky Khadafi dan pembicara lainnya, pernyataan ikrar bersama, pengumuman pemenang lomba penulisan opini tentang keterbukaan informasi Publik dan pencoblosan balon hitam lambang ketertutupan dan pelepasan balon putih tanda keterbukaan.  Pada saat pembacaan pengumuman pemenang lomba penulisan opini, tentu saja menjadi menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga Cirebon, dimana Dadang Kusnandar seorang Jurnalis Cirebon yang piawai dalam menulis essai dan opini melalui karyanya yang diterbitkan melalui Harian Umum Fajar Cirebon berhasil meraih pengghargaan sebagai Juara pertama tingkat nasional. Opini yang berjudul “Lah, Sapa Sing Maca Bung”  yang dimuat di Harian Umum Fajar Cirebon edisi Jum’at (19/9), ditetapkan sebagai pemenang.  Juara kedua diraih oleh Rajiful Mamduh dari Jawa Pos dengan judul opini “ Keterbukaan Informasi Kurangi Demonstrasi” dan Juara ketiga diraih oleh Inno Jemabut dari Sinar Harapan Jakarta dengan judul opini “ Laporan Bohong Sail Komodo”.

Kritik sosial yang dibangun oleh Dadang Kusnandar lewat tulisannya, menampilkan pesan dan kesan yang apa adanya terhadap kondisi realita masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik tentu sangat menggugah kita semua, masyarakat sebagai pengguna informasi dan Komisi Informasi sebagai pengawal UU No. 14 tahun 2008.  Hak memperoleh Informasi adalah kebutuhan masyarakat yang dijamin oleh undang-undang, sudah saatnya lembaga publik membudayakan transparansi dalam menjalankan pemerintahan untuk menuju “good and clean governance”.  (Mardeko/KKI)

 

CATATAN RAPAT KOORDINASI NASIONAL KOMISI INFORMASI

Diskusi. Dr. Rumadi selaku moderator memimpin diskusi dalam Seminar yang menampilkan pembicara Abraham Samad (KPK) dan Hamdan Zoelfa (MK).

Diskusi. Dr. Rumadi selaku moderator memimpin diskusi dalam Seminar yang menampilkan pembicara Abraham Samad (KPK) dan Hamdan Zoelfa (MK).

LOMBOK. Forum Rakornas yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat dan panitia lokal Komisi Informasi Nusa Tenggara,  secara resmi  dibuka oleh Armida Alisjahbana, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Kepala Bappenas. Turut  hadir dalam acara tersebut Gubernur Nusa Tenggara Barat KH. M. Zainul Majdi dan segenap unsur  Muspida Pemerintah setempat.  Dalam sambutannya Gubernur Nusa Tenggara Barat menyatakan menyambut baik dilaksanakannya Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Komisi Informasi di Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Barat secara umum dalam pemerintahannya sudah lebih terbuka dan meminta kepada Komisi Informasi untuk memberikan masukan hal-hal apa saja yang masih perlu dibuka untuk menunjang Keterbukaan  Pemerintahan di Nusa Tenggara Barat.

Semaraknya kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi, dalam sesi seminar menampilkan Abraham Samad selaku Ketua Komisi Pemberantasan Koruptor (KPK) Republik Indonesia yang membahas makalah “Keterbukaan Informasi Publik sebagai Upaya Pencegahan Korupsi dan Penciptaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” serta Hamdan Zoelfa, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia yang menyampaikan makalah “Keterbukaan Informasi Publik dan Jaminan Hak Konstitusi Warga Negara”, dari pembahasan materi seminar tersebut, disimpulkan bahwa perlu ada upaya strategis lanjutan dengan mensinergikan kerjasama antara lembaga Komisi Informasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya sama-sama untuk memerangi Korupsi.  Lebih lanjut Abraham Samad, mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi siap bekerjasama dengan Komisi Informasi dan kalau perlu bentuk kerjasama ini dituangkan dalam Memorandum Of Understanding (MOU), maraknya korupsi di negeri ini karena masih tersumbatnya saluran informasi yang berkaitan masalah pengelolaan anggaran yang ada di badan-badan publik. Hamdan Zoelfa, dalam komentarnya saat disinggung oleh peserta tentang rencana peninjauan kembali terhadap Undang-undang No. 14 tahun 2008, khususnya pasal 29 tidak memberikan komentar yang panjang karena takut dianggap mendahului putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Tabuh Gendang Belek.    KH. M. Zainul Majdi (Gubernur NTB), Armida Alisjahbana (Kepala Bappenas),dan Abdulhamid Dipopramono (Ketua KI Pusat) secara bersama-sama menabuh gendang belek yang merupakan gendang khas Lombok tanda dibukanya secara resmi Rakornas KI.

Tabuh Gendang Belek. KH. M. Zainul Majdi (Gubernur NTB), Armida Alisjahbana (Kepala Bappenas),dan Abdulhamid Dipopramono (Ketua KI Pusat) secara bersama-sama menabuh gendang belek yang merupakan gendang khas Lombok tanda dibukanya secara resmi Rakornas KI.

Dalam seminar sesi 2, turut hadir perwakilan dari Menteri Komunikasi Informatika yang membahas makalah yang berjudul “Mendorong Keterbukaan Informasi Publik Melalui Masyarakat Informasi” serta perwakilan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Kepala Bappenas yang menyampaikan makalah “RPJN dan Fase-fasenya serta Peran Keterbukaan Informasi Publik dalam Pencapaiannya”.

Rapat Pleno Rapat Koordinas Nasional yang dimulai pada hari Sabtu, 13 September 2014, dibuka oleh Ketua KI pusat, Abdul Hamid dipopramono diawali dengan penyampaian Hasil Pelaksanaan Rekomendasi Rapat Koordinas Nasional Tahun 2013.  Kemudian acara dilanjutkan dengan Penyampaian Pelaksanaan Program Komisi Informasi Provinsi dan Kabupaten/Kota.  Dari Penyampaian Pelaksanaan Program Komisi Informasi baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota masih terlihat di beberapa Komisi Informasi Provinsi maupun Kabupaten/Kota belum sepenuhnya didukung oleh keberadaan Sekretariat baik Sarana dan Prasarana maupun Personilnya.  Sehingga sinyalemen untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap pasal 29 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Sekretariat dan Penata Kelolaan Komisi Informasi aromanya begitu kental dalam perdebatan antar para Komisioner.

Serius.  Para Kosioner tengah serius mengikuti sidang pleno pembahasan dari presentasi masing-masing komisi.

Para Komisioner tengah serius mengikuti Sidang Pleno Pembahasan dari Presentasi masing-masing Komisi.

 

Dalam pembahasan Rapat Komisi, terbagi dalam empat Komisi, Komisioner Komisi Informasi Kota yang hadir dalam Rapat Koordinas Nasional tersebut  meliputi : Akbarudin Sucipto tergabung dalam Komisi Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI), Nuryani tergabung dalam Komisi Rekomendasi, Nurhendra tergabung dalam  Komisi Kelembagaan, Toto Suharto dan Mardeko tergabung dalam Komisi Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi (ESA).

Program-program yang dihasilkan berupa Rekomendasi  dari Rapat Koordinas Nasional Komisi Informasi Lombok  dan merupakan tugas kedepan yang harus dilaksanakan oleh jajaran Komisi Informasi baik di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.  Banyak rumusan-rumusan Strategis yang dihasilkan untuk menjadikan lembaga Komisi Informasi sebagai lembaga yang  terdepan dalam mengawal Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan menjadi lembaga yang kuat, mandiri dan independen. Dalam kesempatan Rapat Koordinas Nasional tersebut disepakati pula empat Provinsi dan empat Kota sebagai calon penyelenggara Rakornas tahun 2015, diantaranya Aceh, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Palu. (Mardeko,S.P Komisioner Komisi Informasi Kota Cirebon)

FORUM KOMUNIKASI KOMISI INFORMASI

Oleh: Mardeko S.P (Komisioner Komisi Informasi Kota Cirebon Bidang ASE)

Oleh: Mardeko S.P
(Komisioner Komisi Informasi Kota Cirebon Bidang ASE)

Mataram.  Ajang forum silaturahmi  yang dikemas dalam perhelatan akbar melalui wadah Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi Se-Indonesia  telah diselenggarakan pada tanggal 11-14 September 2014 bertempat di Hotel Grand Legi Mataram, Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB).  Tidak kurang dari 180 orang peserta yang terdiri dari unsur Komisioner Komisi Informasi Se-Indonesia, Sekretariat dan utusan Pemerintah dari beberapa Provinsi  hadir dalam perhelatan akbar tersebut.   Antusiasme peserta untuk menghadiri  acara ini mulai nampak pada saat acara Pra-rakornas.  Acara yang digagas oleh Direktorat Komunikasi Publik Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia  bertajuk Forum Komunikasi Komisi Informasi dikemas dalam acara diskusi dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas kemampuan Komisi Informasi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi dan Percepatan Implementasi Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  Yang menarik dalam acara tersebut tampak hadir Pakar Keterbukaan Informasi Publik, Paulus Widiyanto.  Sosok Paulus Widiyanto tentu tidak asing dengan dunia Keterbukaan informasi publik, ikut mengawal lahirnya Undang-undang No. 14 tahun 2008 menjadikan diskusi lebih menarik.

FORUM DISKUSI.    Paulus Widiyanto (Ketiga dari kanan) menyampaikan makalah  dalam forum Diskusi Komunikasi Informasi.

FORUM DISKUSI. Paulus Widiyanto (Ketiga dari kanan) menyampaikan makalah dalam forum Diskusi Komunikasi Informasi.

Perjalanan jauh yang melelahkan yang ditempuh oleh peserta menuju Kota Mataram, terasa terobati dengan uraian materi yang mengupas tafsiran makna yang tersirat dalam Undang-undang tersebut. Menurut Paulus Widiyanto, satu hal yang harus menjadi catatan bagi Komisioner dalam menelaah Undang-undang Komisi Informasi tersebut adalah “Pikiran harus jernih dan tidak boleh terkontaminasi oleh kepentingan tertentu”.