SOSIALISASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PT KAI DAOP III CIREBON

Kesadaran PT KAI dalam menerapkan betapa pentingnya keterbukaan informasi publik dalam membangun performanya, rupanya tidak main-main. Dengan permohonan informasi mencapai tak kurang 300 permohonan informaai pertahun, sebagai BUMN rupanya cukup seksi.

Untuk melayani hal tersebut, PT KAI DAOP III Cirebon melaksanakan sosialisasi keterbukaan informasi bagi jajarannya pada tanggal 12 September 2019.

Untuk kali kedua, setelah tahun 2017 KI Kota Cirebon diundang sebagai narasumber. Ada sekitar 48 orang dari jajaran PT KAI DAOP III Cirebon yang hadir mengikuti kegiatan sosialisasi dengan antusias.

Wakil Ketua KI Kota Cirebon Nurhendra menyoroti tentang pentingnya Keterbukaan Informasi di lingkungan Badan Publik agar sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 sehingga pelayanan publik lebih transparan dan informatif.

Sementara Komisioner KI Kota Cirebon Toto Suharto menegaskan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di era Keterbukaan Informasi Publik sangatlah strategis, sehingga perlu adanya pengembangan serta teknik dalam hal pelayanan informasi kepada publik oleh setiap satuan kerja di lingkungan PPID.

Sosialisasi dibuka oleh President PT KAI DAOP III Cirebon Tamsil Nurhamedi. Dalam kegiatan sosialisasi para peserta sangat antusias mengikuti. Salah satu bahasan adalah prosedur penyelesaian permohonan informasi publik yang sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 agar semangat Keterbukaan Informasi Publik bisa sejalan dengan pelayanan PT KAI DAOP III Cirebon.

Apa yang dilaksanakan oleh PT KAI dalam memperkuat pemahaman dan implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap jajarannya, patut diapreasi dan ditiru oleh BUMN atau Badan Publik (BP) lainnya. Apalagi dilakukan sebagai inisiatif sendiri. (noes)

KUNJUNGAN PPID PT KAI PUSAT KE KOMISI INFORMASI KOTA CIREBON

PT KAI pada tahun 2018 lalu, mendapat penghargaan oleh Komisi Informasi (KI) Pusat sebagai BUMN paling Informatif. Sebagai salah satu BUMN milik Pemerintah, tentu ini prestasi yang tidak datang begitu saja. Kesadaran tentang pentingnya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, apalagi bagi BUMN seperti PT KAI yang melayani masyarakat luas. Hal ini diwujudkan pertamakali dengan munculnya Peraturan Direksi yang mengatur secara teknis pelaksanaan keterbukaan ìnformasi di lingkungan PT KAI pada tahun 2010.

Hal tersebut persis yang disampaikan oleh PPID PT KAI Pusat Edy Kuswardojo, yang berkunjung ke Kantor KI Kota Cirebon pada Hari Rabu tanggal 11 September 2019 yang kedatangannya didampingi Manager Humas DAOP III Cirebon PT KAI dan sejumlah stafnya.

Kunjungan ini tentu menjadi kehormatan bagi KI Kota Cirebon. Disambut oleh semua komisioner KI Kota Cirebon, sebagai apresiasi terhadap PT KAI yang sudah menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dalam pelayanan informasinya kepada publik.

” Kami mengapresiasi kunjungan ini, ” tutur Ketua KI Erlinus Thahar, ” Kita akan tularkan prestasi PT KAI ini sebagai inspirasi bagi BUMN lainnya, juga bagi BUMD dan Badan Publik (BP) di Kota Cirebon”.

Dalam kunjungan tersebut juga disampaikan oleh delegasi PT KAI untuk mengundang KI Kota Cirebon sebagai narasumber dalam sosialisasi keterbukaan informasi publik di lingkungan PT KAI DAOP III Cirebon. (noes)

RAKERNIS KOMISI INFORMASI (KI) SE-INDONESIA KE 9 TAHUN 2019 DI BANDUNG

Kali ini Rakernis Komisi Informasi Se-Indonesia yang berlangsung di Hotel Coutyard Marriot, Bandung 29-31 Juli 2019, mengambil tema yang update dengan kekinian: “Optimalisasi Keterbukaan Informasi Mewujudkan Indonesia Berdaya Saing Global”.
Ketua KI Pusat Gede Narayana menyatakan bahwa hal itu bisa diwujudkan dengan memastikan keterbukaan informasi di bidang demokrasi ekonomi, penegakan hukum yang berkeadilan dan pemerintahan yang partisipatif. Melalui Rakernis kita semua merumuskan beberapa rencana aksi untuk mewujudkannya.
Rakernis yang dihadiri oleh 32 KI Provinsi dan 5 KI Kabupaten/Kota, dalam pembukaannya dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil selaku tuan rumah, Sekjen Kementrian Komunikasi dan Informatika Niken Widiastuti, Ketua DPRD Ineu Purwadewi Sundari. Pelaksanaan Rakernis merupakan rangkaian persiapan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KI seluruh Indonesia ke-10, yang rencananya akan digelar di Provinsi Bangka Belitung.
Hadir sebagai peserta dari KI Kota Cirebon, Erlinus Thahar, Nurhendra, Nuryani dan Akbarudin Sucipto, yang ikut berperan aktif baik di rapat komisi maupun rapat pleno. Salah satu hasilnya adalah Kota Cirebon kandidat tuan rumah Rakernis Ke 10 tahun 2020 nanti. (noes)

PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI YANG KE-1 TAHUN 2019, MOMENTUM PENINGKATAN PELAYANAN INFORMASI BADAN PUBLIK PEMKOT CIREBON

Keterbukaan Informasi Publik adalah keniscayaan, ditengah makin kritisnya masyarakat dan makin terbukanya akses informasi. Dalam hal ini, sebagai pelaksanaan dan penerapan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dilingkungan Badan Publik Kota Cirebon, Komisi Informasi (KI) Kota Cirebon dan DKIS (Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik) Kota Cirebon melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan Informasi Publik di 36 Badan Publik (BP) Pemkot Cirebon, yang terdiri dari 5 BUMD, 5 kecamatan, 2 Kantor, 24 Dinas dan Badan. Sekaligus melakukan pemeringkatan yang hasilnya akan diumumkan pada perayaan Ultah Kota Cirebon September 2019 nanti. “ Kegiatan ini untuk pertamakalinya dilaksanakan di Kota Cirebon, sebagai wujud kesungguhan kami (Pemkot Kota Cirebon) dalam mewujudkan transparansi dalam pelayanan Informasi Publik” jelas Rasyid Adianto, S.Sos sebagai PPID Utama Pemkot Cirebon.

Kegiatan ini bisa menjadi momentum, agar Badan Publik menyiapkan dan memperbaiki kualitas pelayanan informasi publiknya.” Hal senada juga disampaiikan oleh Ketua KI Kota Cirebon Erlinus Thahar, “Kami sangat mensuport kegiatan ini, karena memang sudah ditunggu banyak pihak, untuk bisa mengukur standar kualitas pelayanan informasi Publik di lingkungan Badan Publik Kota Cirebon. Semoga bisa menjadi agenda tahunan, untuk mewujudkan penyelenggaran pemerintahan yang transparan dan akuntabel”.

 

Adapun penilaian meliputi sarana dan prasarana, konten website diantaranya Informasi Publik yang ditampilkan di website dan sebagainya. Kegiatan Monev dan pemeringkatan tersebut dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh KI Kota Cirebon dan DKIS Kota Cirebon yang mendatangi 36 SKPD atau Badan Publik Kota Cirebon sejak 9 Juli 2019 hingga 20 Agustus 2019. (noes)

KUNJUNGAN KELEMBAGAAN KI KOTA CIREBON KE KI PROVINSI JAWA BARAT

Berdasarkan Pasal 29 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan dalam upaya mewujudkan Komisi Informasi Kota Cirebon yang mandiri, Komisioner dan Sekretariat Komisi Informasi Kota Cirebon melaksanakan kunjungan kelembagaan ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam rangka peningkatan koordinasi dan kemampuan dukungan Sekretariat Komisi Informasi Kota Cirebon terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang. Sekretariat Komisi Informasi Kota Cirebon mampu mendukung kinerja dan program kerja dari komisioner Komisi Informasi Kota Cirebon dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.Penguatan dan peningkatan kemampuan Sekretariat Komisi Informasi Kota Cirebon dapat memberikan dukungan penuh terkait tata kelola, keuangan, teknis dan administrasi.

MENUNGGU GEBRAKAN KOMISI INFORMASI (KI) DI RAKORNAS KI KE 9 BANJARMASIN 2018

Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional) Komisi Informasi Se-Indonesia ke 9 yang akan berlangsung di Banjarmasin tanggal 27-30 Agustus 2018 nanti bertepatan dengan momentum jelang Pilpres dan Pileg 2019, menjadikan Rakornas ini sebagai sesuatu yang strategis, baik bagi Komisi Informasi secara internal, maupun eksistensinya bagi demokrasi di Indonesia.

Sudah 8 tahun UU No. 14/2008 sejak efektif diundangkan. Selain KI Pusat, dari sisi kuantitas ada 31 dari 34 propinsi di Indonesia sudah memiliki Komisi Infomasi (3 propinsi yang belum memiliki KI yaitu Papua Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku Utara) ditambah dengan 5 KI Kabupaten-Kota. Namun dari sisi peran dalam konteks penyelenggaraan negara dalam mengawal keterbukaan informasi perlu ada pengembangan dari tafsir-tafsir yang sudah ada.

Dalam UU 14/2008 pasal 23 sudah jelas, tugas dan fungsi Komisi Informasi adalah menjalankan UU ini, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik. Secara formal, itulah tugas Komisi informasi. Namun jika hanya berhenti pada tugas dan fungsi tersebut di atas, Komisi Informasi, seperti kehilangan rohnya. Undang-undang Keterbukaan informasi lahir karena semangat reformasi dan demokrasi, dimana rakyat dimungkinkan terlibat langsung proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Oleh karena itu, maka tepatlah, jika Rakornas KI  Ke 9 mengambil tema “Transparansi dalam Kepemiluan”, dimana bangsa Indonesia dalam beberapa bulan ke depan akan melaksanakan hajat besar kedaulatan rakyat melalui Pilpres-Pileg 2019. Harapannya adalah dalam Rakornas kali ini, ada tafsir konkret peran Komisi Informasi dalam kepemiluan. Kita tentu tidak ingin mengambil peran Bawaslu dalam proses pengawasan Pemilu dan juga peran DKKP dalam menjaga etik penyelengara Pemilu.

Tafsir konkret itu adalah misalnya, merumuskan posisi KI dalam kepemiluan dan batasan informasi pemilu apa saja yang bisa disengketakan di Komisi Informasi. Kita juga perlu merumuskan standart pelayanan informasi pemilu dan batas waktu meresponnya. Batas waktu ini penting, karena kalau mengikuti proses menurut UU KIP dan Perki 1 Tahun 2013, akan kehilangan momentun sebuah sengketa informasi mengingat pelaksanaan Pemilu adalah sebuah event dengan waktu terbatas.

Keberanian KPU dalam membuat aturan untuk melarang mantan napi korupsi ikut serta sebagai calon legislatif, sesungguhnya patut diapresiasi. Meskipun banyak kritik yang menuding bahwa KPU telah melebihi kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang dan berujung pada judicial review (JR) ke MK atas aturan tersebut, tetapi KPU saya kira telah berhasil mewujudkan semangat bahwa demokrasi harus menghasilkan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Terlepas dari hasil JR di MK apa,  KPU telah melakukan sebuah upaya dimana kemudian KPU tidak  hanya jadi EO (Event Organizer) plat merah dalam penyelengaraan Pemilu, tetapi juga menjaga integritas produk hasil pemilu itu sendiri.

Semangat seperti inilah yang ditunggu di Rakornas  KI ke 9 ini, agar Rakornas tidak hanya menjadi ritual silaturahmi para Komisioner se-Indonesia semata. Gebrakan dan terobosan perlu didorong, karena Komisi Informasi masih perlu meneguhkan eksistensi dalam tata kelola pemerintahan bangsa ini. Kita tentu  menunggu ide dan gagasan cemerlang  para Komisioner KI se-Indonesia di Rakornas 9 Tahun 2018 di Banjarmasin ini, agar transparasi menjadi virus positif penyelengaraan negara di seluruh wilayah Indonesia.

*) Penulis adalah Ketua Komisi Informasi Kota Cirebon

Workshop Keterbukaan Informasi, Upaya membumikan UU KIP

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sudah berusia 8 tahun, sudah saatnya masyarakat memanfaatkan UU ini untuk mengawasi kebijakan publik yang dilakukan pemerintah melalui badan-badan publiknya,  tegas Komisioner KI Propinsi Jawa Barat Ijang Faisal dalam Workshop Keterbukaan Informasi di Gedung Bakorwil Cirebon, 26 Juli 2018.

Workshop mengundang berbagai 100 orang unsur masyarakat di Kota Cirebon dari kalangan LSM, Ormas,  Wartawan, Komunitas dan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat).

Workshop membahas implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008, prosedur permohonan informasi dan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi. Salah satu segmen keterbukaan informasi yang menjadi sorotan adalah keterbukaan informasi di bidang pendidikan yang dipaparkan oleh narasumber Anne Friday Safaria  yang juga Komisioner KI Jawa Barat. Keterbukaan informasi meliputi kebijakan-kebijakan pendidikan maupun anggaran pendidikan.

Dalam upaya membumikan UU KIP Dr. Hj. Diah Fatma Sjoraida, SE, Msi menyebutkan diperlukanya edukasi bagi masyarakat seperti halnya workshop keterbukaan informasi ini. Beliau juga menjelaskan dampak bagi keterbukaan informasi publik adalah terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik dan munculnya kepercayaan publik pada penyelenggara negara dan pemangku kebijakan publik. (noes)

KUNJUNGAN KI KABUPATEN CIREBON, MENJAGA KOMITMEN KETERBUKAAN INFORMASI DI DAERAH

Di Indonesia, Komisi Informasi untuk tingkat Provinsi mencapai 30 Provinsi dari 33 Provinsi. Sementara untuk tingkat Kabupaten/Kota baru ada 5, yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Kabupaten Toli-Toli.  Opsi “jika dibutuhkan” dalam Pasal 24 Ayat 1 UU No. 14 Tahun 2008, mengakibatkan tidak semua Kabupaten/Kota membentuk Komisi Informasi di daerahnya masing-masing. Sementara yang merencanakan untuk membentuk sesungguhnya sudah banyak juga. Jika dihitung berdasarkan kunjungan beberapa daerah yang melakukan kunjungan ke KI Kota Cirebon adalah Jambi, Banten dan Bandung, sudah menyatakan akan membentuk.

Political will Kepala Daerah dan DPRD sangat menentukan sekali dalam menjaga eksistensi Komisi Informasi (KI) baik di Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Bagaimana tidak, dana operasional Komisi Informasi di daerah, sepenuhnya dibiayai oleh ABPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 6 UU No.14 Tahun 2008, dimana penentu kebijakannya adalah Kepala Daerah dan DPRD.

Hal inilah yang dialami oleh KI Kabupaten Cirebon, sebagaimana yang terungkap dalam kunjungannya ke Kantor KI Kota Cirebon Kamis, 19 Juli 2018. Meski usia pembentukannya tidak berselang lama dengan KI Kota Cirebon,  soal pendanaan dan dukungan Pemkab Cirebon masih dianggap minim.

Namun hal itu tidak mengurangi semangat para Komisioner KI Kabupaten Cirebon, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua KI Kabupaten Cirebon Tatang Suwardi yang didampingi empat Komisioner lainnya, Eris Suhendi, Ahmad Yusron, Tati Suharti dan Sayidi dan 2 orang dari Sekretariat KI Kabupaten Cirebon. Walaupun dengan  dukungan minim, KI Kabupaten Cirebon telah menyelesaikan 10 kasus untuk periode kedua ini yang baru dilantik 22 Januari 2018 lalu. Dijelaskan juga oleh Tatang, bahwa berkat upaya-upaya semua pihak, dalam anggaran selanjutnya, pihak Pemkab sudah berjanji untuk meningkatkan pagu anggarannya.

Dalam kunjungan tersebut, dibahas berbagai hal penanganan penyelesaian sengketa, pengelolaan anggaran dan penyusunan program kerja.

Kunjungan ini disambut langsung okeh Ketua KI Kota Cirebon Erlinus Thahar didampingi 4 komisioner lainnya, Nuryani, Nurhendra, Dadang Suherman dan Toto Suharto. Kegiatan dipandu dengan baik oleh Catur Wulan dari Sekretariat KI Kota Cirebon.

Dari kegiatan ini diharapkan menjadi moment kolaborasi yang baik dalam mendorong keterbukaan informasi di seantero Cirebon dan sekitarnya. (noes)

SIDANG PSI, SALAH SATU POTRET KETERBUKAAN INFORMASI DI KOTA CIREBON

Salah satu tupoksi (tugas pokok dan fungsi) Komisi Informasi menurut UU No.14 Tahun 2008 Pasal 23 salah satunya adalah menyelesaikan (menerima, memeriksa dan memutuskan) sengketa informasi publik.

Komisi Informasi (KI) Kota Cirebon, yang terbentuk pada tahun 2012, di periode kedua ini (2016-2020) di 18 bulan pertama sudah menyelesaikan 6 kasus sengketa informasi, terkait badan publik di Kota Cirebon. Badan publik yang disengketakan meliputi badan publik Pemkot, Sekretariat DPRD, Dinas PU hingga BUMD.

Beragamnya badan publik  yang disengketakan, di satu sisi menunjukan bahwa implementasi UU No.14 Tahun 2008 masih perlu terus didorong, terutama peningkatan kesadaran dikalangan badan publik akan pentingnya keterbukaan informasi, sebagai indikator clean government.

Di sisi lain, tentunya perlu didorong juga daya kritis masyarakat dalam mengawasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh badan publik, agar kebijakan-kebijakan tersebut tepat sasaran dan efektif. Maka perlu penguatan masyarakat, agar memahami proses-proses pengawasan masyarakat diantaranya melalui keterbukaan informasi.

Keterbukaan Informasi Pendidikan

Salah satu sengketa yang mendapat sorotan media adalah sengketa Informasi di bidang pendidikan  antara Nurmin  terhadap manajemen SMPN 7 Kota Cirebon.

Meskipun ditepis oleh manajemen SMPN 7 Kota Cirebon bahwa mereka tidak melakukan pungli (pungutan liar), tetap saja butuh transparansi kemana aliran dana masyarakat yang dihimpun oleh sekolah yang didukung oleh komite sekolahnya.

Tidak dipungkiri tentunya, pungutan-pungutan di berbagai sekolah sering dikeluhkan masyarakat, walaupun atas nama peningkatan mutu sekolah. Anggaran terbatas di dunia pendidikan juga sering menjadi alasan, masih banyaknya pungutan-pungutan di sekolah-sekolah. Jika alasannya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan, salah satu cara meminimalisir keluhan masyarakat itu adalah transparansi dalam pengelolaan anggaran  baik yang bersumber dari APBN/APBD maupun yang berasal dari masyarakat.

Keterbukaan BUMD

Badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai badan usaha milik pemerintah daerah, selain perusahaan yang harus menarik keuntungan dalam usahanya sebagai pendapatan daerah, juga memiliki tanggungjawab sosial, apalagi yang dikelolanya adalah bagian sarana publik seperti pasar-pasar tradisional.

Oleh karenanya, ketika mengambil kebijakan, keberadaan BUMD diatur oleh undang – undang dan peraturan di daerah. Kebijakan BUMD dalam hal ini yang disengketakan di KI Kota Cirebon, yakni Perumda Pasar Kota Cirebon, dianggap tidak transparan terkait penetapan harga jual sewa kios Pasar Perumnas, dimana bangunan yang berdiri sekarang ini adalah bantuan Pemkot Kota Cirebon dan Pemprov Jabar total hampir Rp. 4,5 Milyar. Salah satu pedagang, Jusdianto mempertanyakan informasi dasar hukum penetapan harga yang mencapai Rp. 8 jt/m itu ke Perumda, namun tidak ditanggapi oleh Perumda Pasar sehingga disidangkan di KI Kota Cirebon.

Sengketa ini akhirnya bisa diselesaikan melalui mediasi. Perumda akhirnya memenuhi hampir semua permintaan informasi Jusdianto.

Hasil Putusan PSI

Dari 6 penyelesaian sengketa informasi (PSI) tersebut di atas, 3 perkara (50%) diselesaikan dengan mediasi, 1 perkara (16,5%) diselesaikan dengan putusan ajudikasi dan 2 perkara (33%) melalui putusan sela (ditolak, tidak dilanjutkan).

Satu PSI yaitu antara Yayasan Komunal melawan Pemkot cq. BPPKD Kota Cirebon terkait permintaan dokumen mutasi di lingkungan Pemkot  dimana putusan KI Kota Cirebon melalui ajudikasi naik banding ke PTUN.

Beragamnya topik sengketa informasi yang masuk di KI Kota Cirebon, bisa menjadi salah satu potret keterbukaan informasi di Kota Cirebon. Keterbukaan informasi, telah menjadi kepentingan bersama, yang menyentuh berbagai aspek kehidupan. Jadi, tidak ada lagi kebijakan yang ditutup-tutupi, apalagi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. (noes)

REFLEKSI SATU DEKADE UU KETERBUKAAN INFORMASI

Hari Keterbukaan Informasi Nasional – Jakarta, 30 April 2018

Satu dekade, sepuluh tahun sudah, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi  Publik disyahkan oleh DPR RI.  Sepuluh tahun sudah UU KIP ini diimplementasikan, ternyata masih menyisakan berbagai pekerjaan rumah. Setidaknya itulah yang disampaikan oleh Komisioner KI Pusat Cecep Suryadi dalam sambutannya mengawali Seminar Refleksi Satu Dekade Keterbukaan Informasi di Ruang Anantakupa Kemen Kominfo, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, 30 April 2018.

Pekerjaan rumah itu adalah bagaimana UU KIP ini selain menjamin hak-hak memperoleh informasi publik, tetapi juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain itu juga KI Pusat  mendorong agar Parpol sebagai trend setter keterbukaan informasi di Indonesia.

Senada dengan itu, Dirjen Komunikasi dan Informasi Publik Kemen Kominfo Niken Widiastuti, menyebutkan selama 10 tahun sinergi antara Kominfo dan KI Pusat bisa terus ditingkatkan. Dirjen juga mengingatkan agar tunggakan kasus yang belum selesai oleh KI Pusat terdahulu bisa diselesaikan oleh KI Pusat priode ke 3 ini. Selain itu, Kemen Kominfo juga mendorong dengan gencar agar badan-badan publik di pusat dan daerah segera membentuk struktur PPID, agar pelayanan informasi kepada pemohon informasi bisa maksimal.

Auto Kritik Futurik UU KIP

Pembicara utama refleksi 10 UU KIP, Paulus Widiatmoko, yang menjadi Ketua Pansus pembentukan UU KIP pada saat itu, menjelaskan sejarah pembentukan UU KIP yang dimulai adanya gagasan perlunya regulasi yang mengatur akses atas informasi oleh para aktifis NGO.

Ada beberapa point UU KIP yang kemudian perlu menjadi kajian kembali. Diantaranya adalah bagaimana UU KIP dianggap diskriminatif karena hanya Badan Publiklah yang tunduk kepada UU KIP ini, padahal di beberapa negara UU Keterbukaan Informasi berlaku juga pada Badan Non Publik (swasta/private). Alasanya adalah banyak juga badan-badan privat tersebut menguasai akses publik yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, menurut Paulus, UU KIP juga tidak mengatur akses informasi horizontal, antar badan publik. Misalnya Komisi Informasi mengakses informasi ke KPU, atau antara satu Dinas mengakses ke Dinas lainnya. Hal ini penting diatur karena biasanya tiap Badan Publik punya kebijakan sendiri, karena memang belum ada aturannya.

Kritik lainnya disampaikan oleh Arifuddin Jalil, Ketua Komisi Propinsi Kepulauan Riau, yang mengatakan kelemahan UU KIP adalah dalam proses eksekusinya pasca putusan yang masih dianggap lemah oleh sebagian pihak.

Refleksi kemudian diakhiri dengan kebulatakan tekad bersama, untuk memperkuat UU KIP dengan mendorong revisi UU KIP menjadi lebih baik.

Hadir dalam refleksi terbut, Komisioner KI Pusat,  KI Propinsi, KI Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia. Dari Kota Cirebon, hadir Komisioner Erlinus Thahar, Nurhenda, Nuryani dan Toto Suharto.