REFLEKSI SATU DEKADE UU KETERBUKAAN INFORMASI

Hari Keterbukaan Informasi Nasional – Jakarta, 30 April 2018

Satu dekade, sepuluh tahun sudah, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi  Publik disyahkan oleh DPR RI.  Sepuluh tahun sudah UU KIP ini diimplementasikan, ternyata masih menyisakan berbagai pekerjaan rumah. Setidaknya itulah yang disampaikan oleh Komisioner KI Pusat Cecep Suryadi dalam sambutannya mengawali Seminar Refleksi Satu Dekade Keterbukaan Informasi di Ruang Anantakupa Kemen Kominfo, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, 30 April 2018.

Pekerjaan rumah itu adalah bagaimana UU KIP ini selain menjamin hak-hak memperoleh informasi publik, tetapi juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain itu juga KI Pusat  mendorong agar Parpol sebagai trend setter keterbukaan informasi di Indonesia.

Senada dengan itu, Dirjen Komunikasi dan Informasi Publik Kemen Kominfo Niken Widiastuti, menyebutkan selama 10 tahun sinergi antara Kominfo dan KI Pusat bisa terus ditingkatkan. Dirjen juga mengingatkan agar tunggakan kasus yang belum selesai oleh KI Pusat terdahulu bisa diselesaikan oleh KI Pusat priode ke 3 ini. Selain itu, Kemen Kominfo juga mendorong dengan gencar agar badan-badan publik di pusat dan daerah segera membentuk struktur PPID, agar pelayanan informasi kepada pemohon informasi bisa maksimal.

Auto Kritik Futurik UU KIP

Pembicara utama refleksi 10 UU KIP, Paulus Widiatmoko, yang menjadi Ketua Pansus pembentukan UU KIP pada saat itu, menjelaskan sejarah pembentukan UU KIP yang dimulai adanya gagasan perlunya regulasi yang mengatur akses atas informasi oleh para aktifis NGO.

Ada beberapa point UU KIP yang kemudian perlu menjadi kajian kembali. Diantaranya adalah bagaimana UU KIP dianggap diskriminatif karena hanya Badan Publiklah yang tunduk kepada UU KIP ini, padahal di beberapa negara UU Keterbukaan Informasi berlaku juga pada Badan Non Publik (swasta/private). Alasanya adalah banyak juga badan-badan privat tersebut menguasai akses publik yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, menurut Paulus, UU KIP juga tidak mengatur akses informasi horizontal, antar badan publik. Misalnya Komisi Informasi mengakses informasi ke KPU, atau antara satu Dinas mengakses ke Dinas lainnya. Hal ini penting diatur karena biasanya tiap Badan Publik punya kebijakan sendiri, karena memang belum ada aturannya.

Kritik lainnya disampaikan oleh Arifuddin Jalil, Ketua Komisi Propinsi Kepulauan Riau, yang mengatakan kelemahan UU KIP adalah dalam proses eksekusinya pasca putusan yang masih dianggap lemah oleh sebagian pihak.

Refleksi kemudian diakhiri dengan kebulatakan tekad bersama, untuk memperkuat UU KIP dengan mendorong revisi UU KIP menjadi lebih baik.

Hadir dalam refleksi terbut, Komisioner KI Pusat,  KI Propinsi, KI Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia. Dari Kota Cirebon, hadir Komisioner Erlinus Thahar, Nurhenda, Nuryani dan Toto Suharto.

MEMPERTEGAS PERAN  KOMISI INFORMASI DAN PERS SEBAGAI  PENGAWAL KETERBUKAAN INFORMASI

Laporan : Erlinus Thahar,- HPN di Padang 7-9 Februari 2018

Hari Pers Nasional (HPN) 2018 bukan tanpa alasan diselenggarakan di Padang, Sumatra Barat.  Ranah Minang ini, tercatat banyak melahirkan tokoh-tokoh pers nasional seperti Jamaludin Malik Adinegoro, Rosihan Anwar, Rohana Kudus, dan lainnya. Sementara itu, dengan diadakannya Kota Padang, HPN 2018 ini menjadi sejarah pula, karena pertamakalinya Komisi Informasi (Pusat dan Daerah) terlibat langsung dalam perayaan HPN ini.

Demikian yang disampaikan oleh Syamsurizal SE, Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatra Barat dalam sambutannya, membuka dialog Publik, “Hantam Hoax dengan Keterbukaan Informasi” di Audiotorium Gubernuran Sumatra Barat (8/2/2018).

Hadir  sebagai narasumber adalah Rosarita Niken Widastuti (Dirjen IKP Kemenkominfo), Arief Suditomo (Anggota Komisi I DPR RI),  J. Sasongko (Kepala Litbang PWI Pusat) dan Tulus Subarjono (Ketua KI Pusat).

Dalam paparannya, Rosarita Niken Widiastuti menyebutkan bahwa hasil survey menyebutkan bahwa bentuk saluran penyebaran berita hoax terbesar yaitu dari media sosial, berkisar 92,4 %. Sehingga, menurutnya, kita harus berhati-hati dan bijak menggunakan media sosial.

“Daripada menyebar berita yang tidak benar atau hoax lebih baik kita memberikan informasi yang lebih produktif, dan mulai hari ini setiap kita mendapatkan informasi dari manapun, cobalah informasi tersebut dicek terlebih dahulu, karena kita harus, “saring sebelum sharing.”, tegas Rosarita Niken Widastuti, yang sebelum menjadi dirjen adalah seorang penyiar senior RRI.

Di sisi lain, J. Sasongko menjelaskan bahwa ditengah tsunami informasi dan hoax melalui media sosial, media konvensional harus bisa bertahan, dan yang bisa membuat bertahan adalah dengan menjadi media yang dipercaya publik. Publik harus diberikan informasi  benar.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Tulus Subarjono mengungkapkan, menangkal hoax ini perlu gotong royong. Karena kalau tidak tidak ditangkal maka akan memecah belah bangsa. Dalam hal ini, pemerintah  juga harus memahami keterbukaan informasi publik. Sehingga tidak ditemukan penyelewengan informasi.

Deklarasi Forwartindo

Di hari dan tempat sama, dalam upaya menjadikan kegiatan jurnalistik dan gerakan keterbukaan informasi menjadi seirama para Komisioner KI Se-Indonesia yang berlatar belakang wartawan dan pemerhati keterbukaan informasi mendeklarasikan berdirinya Forum Wartawan Pemerhati Transparansi Indonesia (Forwartindo).  Hendra J Kede, Komisioner KI Pusat terpilih menjadi Ketua Forwartindo dan Rosarita Niken Widastuti (Dirjen IKP Kemenkominfo) sebagai Ketua Dewan Penasihat Forwartindo.

“Forwartindo menjadi wadah cair yang punya kepengurusan di pusat sampai di daerah dalam memberikan kontribusi untuk keterbukaan atau transparansi badan publik publik di Indonesia. Keterbukaan informasi publik adalah obat mujarab untuk menghabisi informasi hoax yang terus menggurita dan menjadi racun bagi negara kita,” jelas Hendra J. Kede.

Sengketa Informasi sebagai Bahan Materi Liputan

Sehari sebelumnya, diskusi Publik juga diadakan di Gedung Rektorat UNP (Universitas Negeri Padang) dengan tema, “Mengembangkan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik sebagai Bahan Materi Liputan” (7/2/2018). Dalam diskusi publik di UNP ini hadir sebagai pembicara adalah Prof. Ganefri (Rektor UNP), Arif Adi Kuswardoyo (Komisioner KI Pusat) dan Meta Darmasaputra (Pemred Portal Katadata.Com).

“Kampus harus menjadi contoh memproduksi informasi dan data yang baik,” tegas Arif, Komisioner KI. Adanya simpang siur antara pemberitaan dan informasi karena permasalahan di bidang publikasi di badan publik pemerintaan.

“Parahnya lagi,  data atau informasi dari  kementrian-kementrian hingga kini masih banyak yang kurang informatif”.

Sementara Meta Darmasaputra (Pimred Katadata.Com), mengatakan bahwa sudah saatnya dunia kampus bisa menjadi contoh aktual dan terbaik dengan mengeluarkan data dan informasi yang benar dan luar biasa, untuk mengimbangi hoax yang beredar di masyarakat.

Media Pers Masih Dibutuhkan

Di puncak acara HPN 2018, yang dadakan di Danau Cimpago Pantai Padang,  Presiden RI Joko Widodo (9/2/2018) mengatakan bahwa  keberadaan pers dirasa semakin diperlukan untuk menjadi pilar penyampaian kebenaran.

“ Eksistensi peran Pers saat ini semakin diperlukan sebagai corong penegak aspirasi rakyat yang selalu menjadi mitra kritisnya jalannya pemerintahan. Untuk itu teruslah berada dan mengawal demokrasi ini dengan mengedepankan etika dan kode etik Pers,” tegas Jokowi  di depan ribuan undangan yang hadir.

Puncak acara HPN 2018 itu selain dihadiri oleh sejumlah mentri  kabinet kerja Jokowi, hadir juga Panglima TNI, Kapolri, Ketua DPR RI, Ketua MPR dan para duta besar negara sahabat. Ketua dan Komisioner KI Pusat, sejumlah Komisioner KI Provinsi/Kota/Kabupaten juga ikut hadir, menjadi saksi sejarah, untuk mengukuhkan peran Komisi Informasi dalam perkembangan Pers di Indonesia, khusunya dalam mengawal keterbukaan informasi di Indonesia.  

TRANSPARANSI PILKADA 2018

Oleh: Erlinus Thahar Ketua Komisi Informasi Kota Cirebon

Oleh: Erlinus Thahar
Ketua Komisi Informasi Kota Cirebon

Pilkada serentak 2018, tinggal beberapa bulan lagi. Sejumlah provinsi dan daerah (Kota dan Kabupaten) menggeliat, mempersiapkan diri menyelenggarakan Pilkada, sebagai ajang memilih Kepala Daerah, termasuk dalam hal ini Kota Cirebon dan Kabupaten di Cirebon.

Bisa dipastikan, kontestasi Pilkada ini, membuat suhu politik mau tidak mau beranjak panas. Sejumlah partai sudah mengelus-ngelus kandidatnya, melakukan komunikasi politik, tentunya untuk saling menjajaki dan berkoalisi. Sejumlah tokoh pun, sudah memantaskan diri sebagai bakal calon, dengan mendaftar di sejumlah partai hingga memasang baliho.

Dari sisi penyelenggara, tahapan demi tahapan dilalui. Di Jawa Barat, terkait Pilkada Gubernur dan Pilkada Bupati/Walikota sudah membentuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) hingga Panwascam. Begitu juga dengan KPU, melalui KPUD, membentuk Panitia Pemilu Kecamatan (PPK)dan  jajaran dibawahnya, sebagai persiapan penyelenggaraan Pilkdada Serentak 2018 nanti.

Semua proses, baik dari sisi kontestan (bakal calon, partai pengusung) maupun penyelenggara (KPU, KPUD, Bawaslu, Panwaslu), mengacu kepada UU Pemilu No. 7 Tahun 2017. Tahapan demi tahapan tersebut sebagai proses kepemiluan, berjalan sesuai dengan regulasi yang ada, semata-mata agar semua proses hingga hasil menghasilkan produk yang legitimate, baik Gubernur maupun Bupati/Walikota  yang terpilihnya.

Produk kepemiluan yang legitimate, yang sah secara undang-undang, yang kemudian mempeoleh dukungan masyarakat, dihasilkan jika semua pihak menjaga agar meminimalisir berbagai pelanggaran kepemiluan. Salah satu cara untuk meminimalisir pelanggaran tersebut adalah dengan menjaga transparansi dalam setiap tahapan proses kepemiluan. Hal ini tentunya mengacu pada UU Pemilu No.7 /2017 dan UU No.14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi. Karena semua proses kepemiluan adalah proses penyelenggaraan negara, yang menjadi subjek dalam UU Keterbukaan Informasi.

Peran Komisi Informasi Publik dalam Pilkada

Oleh karena itu, masyarakat (publik) memiliki hak untuk mengakses akses informasi proses-proses kepemiluan sebagai kontrol sosial dan partisipasi publik, selain berpartisipasi sebagai “pemilih dan yang dipilih”. Ketika masyarakat (publik) merasa tidak puas, maka disinilah peran Komisi Informasi Publik, masyarakat bisa melakukan pengaduan kepada Komisi Informasi Publik.

Sengketa pemilu dan sengketa informasi kepemiluan  adalah dua hal yang berbeda. Sengketa pemilu, adalah sengketa terkqait hasil-hasil pemilu dan prosesnya, biasanya berlanjut ke Mahkamah Konstitusi. Sementara sengketa informasi kepemiluan adalah sengketa yang diajukan oleh parapihak yang terlibat dalam proses kepemiluan terkait hak untuk memperoleh informasi tentang kepemiluan oleh penyelenggara Pemilu (KPU) dan pengawas Pemilu (Bawaslu/Panwaslu).  Sengketa informasi pemilu, adalah yang terkait dengan transparasi informasi penyelenggaraan pemilu, sengketa inilah yang akan menjadi kewenangan Komisi Informasi untuk menyelesaikannya sesuai dengan UU. No. 14/2008.

Misalnya saja dalam  tahap proses rekrutmen penyelenggara Pemilu, baik oleh  KPU/KPUD maupun Bawaslu/Panwaslu dan jajaran dibawahnya. Tidak dipungkiri lagi, tahapan-tahapan proses tersebut, meski sudah ada aturan, juklak dan juknisnya, yang secara normatif sudah ada garis besarnya, menjadi tahapan krusial yang tidak terlepas dari berbagai kepentingan sejumlah pihak.

Munculnya guggatan-gugatan, laporan-laporan, terhadap proses rekrutment, bisa menjadi indikator bahwa proses di tahapan ini tidak berjalan transparan. Gugatan-gugatan ini, laporan-laporan ini, meskipun sering diabaikan, bahkan tidak berpengaruh pada hasil proses tahapan, setidaknya berpengaruh pada kredibilitas penyelenggara. Meskipun sepertinya masyarakat dipaksa menerima, lalu tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi hal ini akan mencederai proses kepemiluan secara keseluruhan.

Oleh karena dalam tahapan ini, yang perlu dijaga adalah independensi lembaga itu masing-masing. Indepedensi itu bisa dijaga misalnya dengan mengungkap semua data tentang calon penyelenggara secara terbuka, atau paling tidak bisa diakses oleh publik. Misalnya informasi tentang kriteria yang dikehendaki, hingga hasil penilaian. Berdasarkan catatan berbegai sengketa kepemiluan yang dibawa ke Komisi Informasi, informasi hasil penilaian peserta itulah yang sering menjadi objek sengketa, karena munculnya ketidakpuasan para peserta rekrutmen.

Transparansi informasi kepemiluan juga terkait transparanjsi informasi penyelenggaara kepemiluan, hasil pemilu, penindaskan pelanggaran pemilu, angaran pemilu, dana kampanye pemilu dan evaluai penyelenggaraan pemilu. Semua informasi tersebut, seyogyanya selalu tersedia setiap waktu dan mudah diakses oleh publik. Salah satunya, kita bisa melihatnya melalui website KPU/KPUD dan Bawaslu/Panwaslu saat ini.

“Aspek transparansi sudah kita bangun sejak Pemilu 2014. Publik sudah dapat dengan mudah dan cepat mengetahui hasil pemilu di setiap TPS. Berapa jumlah pemilih, siapa yang menang dan perolehan suaranya berapa, datanya sudah tersedia,” jelas Ketua KPU Arief Budiman saat peluncuran Pilkada Serentak tahun 2018 di ruang utama kantor KPU, Juni 2017 lalu. Arief Budiman juga menjelaskan selain memperkuat integritas dan transparansi, KPU juga berupaya dari waktu ke waktu meningkatkan pelayanan kepada pemilih dan peserta pemilihan, dengan meluncurkan juga tagline “KPU Melayani”. Salah satu pelayanan yang paling fundamental adalah pelayanan informasi.

Dengan demikian, jelaslah betapa strategisnya prinsip transparansi informasi kepemiliuan tersebut.  yang berpengaruh besar dalam kualitas penyelenggaraan pemilu dan legitimasinya. Hal itu juga tertuang dalam MOU antara Komisi Informasi RI dan KPU RI No. 02/MoU. KIP/ XI/2016 dan No. 14/KB/KPU/2016.

Dalam catatan Komisi Informasi Kota Cirebon, dalam hal transparansi proses Pilkada, KPU Kota Cirebon, sampai sejauh ini masih dalam track yang sesuai dengan MoU tersebut di atas. Komisi Informasi Kota Cirebon, juga mencatat dari sekian Badan Publik yang ada di Kota Cirebon, KPU Kota Cirebon adalah satu-satunya Badan Publik (BP) yang mengirimkan dengan sukarela  Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik oleh PPID-nya ke Komisi Informasi Kota Cirebon untuk tahun 2017.

Kita tentu menunggu di proses-proses selanjutnya, baik oleh KPU maupun Panwaslu Kota Cirebon. Selain bisa melihat hasil pemilukada yang transparan, juga melahirkan pemimpin terpilih  yang terbaik.*****

RAKORNAS KI SE-INDONESIA KE-8 MAKASSAR 16-18 NOVEMBER 2017: MEMBANGUN DEMOKRASI DAN MENCEGAH KORUPSI

 

75a6a331e4607a11d82dd19dbda3c9afb640d2ccSebagai pelaksana UU 14/2008 mengawal Keterbukaan Informasi di Indonesia, Komisi Informasi Se-Indonesia diingatkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasil Limpo (SYL) agar keterbukaan informasi publik diwujudkan untuk kemajuan bangsa dan negara yang utuh menuju kesejahteraan rakyat. Hal tersebut disampaikan oleh SYL ketika membuka Rakornas KI Se-Indonesia Ke 8 di Makassar yang berlangsung pada tanggal 16-18 November 2017.

Rakornas yang diikuti oleh KI Pusat, 30 KI Provinsi, 4 KI Kabupaten dan 1 KI Kota ini, kali ini bertemakan,”Keterbukaan Informasi Publik, membangun Demokrasi dan Mencegah Korupsi.” Bukan tidak ada alasan dengan tema tersebut di atas. Maraknya kasus-kasus korupsi di berbagai level dan menjelang tahun politik 2018 (Pilkada Serentak) dan 2019 (Pileg dan Pilpres), menjadi perhatian sendiri bagi Komisi Informasi Se-Indonesia. Komisi Informasi (KI) Kota Cirebon turut hadir sebagai peserta dengan mengirimkan 4 Komisioner (Erlinus Thahar, Nuryani, Nurhendra dan Dadang Suherman) dan Sekretaris Wawan Supramuka.

Rakornas 2017 ini juga menghasilkan rumusan-rumusan strategi Komisi nInformasi mengawal keterbukaan informasi publik demi terciptanya Good Governance di semua Badan Publik (BP) yang bebas korupsi.

Selama 3 hari, para komisioner merumuskan rekomendasi-rekomedasi yang akan dilaksanakan oleh KI Pusat dan KI Seluruh Indonesia. Salah satu rekomendasi yang penting adalah perlunya KI melakukan MOU dengan sejumlah lembaga negara, seperti KPK dan Komisi Yudisial dalam bidang pencegahan korupsi, dengan KPU RI terkait transparansi proses kepemiluan.

Di sisi lain, Tenaga Ahli Menkominfo Freddy H. Tulung, perlu dilakukannya sejumlah riset dan penelitian untuk memastikan peningkatan partisipasi publik dalam penentuan kebijakan publik seiring dengan terbitnya UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini.

Para peserta Rakornas melakukan rapat-rapat di masing-masing bidang (Eksternal, Kelembagaan, Advokasi Sosialisasi Edukasi dan PSI). Pada akhir kegiatan Rakornas,  selain melahirkan  sejumlah rekomendasi, pada sidang pleno akhir, ditunjuklah KI Kalimantan Selatan sebagai tuan rumah  Rakornas KI Ke -9 yang dijadwalkan berlangsung bulan Juni 2018.*****

PENGUATAN KAPASITAS KOMISIONER DAN SEKRETARIAT KI KOTA CIREBON DI BIDANG PSI DAN MEDIASI OLEH KI PUSAT

WhatsApp Image 2018-01-03 at 13.21.28Komisi Informasi, sesuai dengan UU 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Bab I Pasal 1 ayat 4, bertugas menyelesaikan sengketa informasi publik (PSI)  melalui mediasi atau ajudikasi non ligitasi.

Oleh karenanya, dalam proses PSI ini, Komisi Informasi, melakukan berbagai kegiatan yang seperti halnya proses peradilan, ada pemeriksaan berkas, register sengketa, pemeriksaan, mediasi dan persidangan, baik oleh Majelis Komisioner maupun kepaniteraan Komisi Informasi.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut dibutuhkan keahlian, pengetahuan, dan kecakapan. Oleh karena itulah, maka pada tanggal 01-02 November 2017 lalu, bertempat di ruang serbaguna Komisi Informasi Kota Cirebon diselenggarakan Bimbingan Teknis PSI dan Mediasi yang dilaksanakan berkat kerjasama KI Kota Cirebon dan KI Pusat. Bimtek ini selain diikuti oleh seluruh Komisioner dan Sekretariat KI Kota Cirebon, juga diikuti oleh KI Kabupaten Cirebon.

WhatsApp Image 2017-12-12 at 09.09.25Dalam paparannya, mengawali kegiatan, Komisioner Komisi Informasi (KI) Pusat Henny S. Widyaningsih mengatakan bahwa perlunya kepiawaian mengelola persidangan oleh  Majelis Komisioner dalam melaksanakan tugasnya, selain soal teknis tetapi kemampuan bernalar, terutama ketika melakukan pemeriksaan. Salah satu indikator, kualitas Majelis Komisioner, sesungguhnya ada di hasil putusan-putusannya, terutama apakah benar-benar menegakkan semangat keterbukaan informasi atau tidak.

Sementara, Fathul Ulum, narasumber TA (Tenaga Ahli) KI Pusat, Majelis Komisioner perlu jam terbang dalam melaksanakan persidangan, trik-trik memeriksa dan memberikan pertanyaan, selain bisa dipelajari juga harus sering dilatih.

Sementara Agus Wijayanto Nugroho, narasumber TA KI Pusat lainnya, menekankan pentingnya menjaga netralitas mediator. Baik dari sisi posisioning, timing, gestur dan tatanan berbicara ketika memimpin proses mediasi.

Para peserta sangat antusias  mengikuti Bimtek tersebut, hal itu terlihat proses Bimtek berlangsung interaktif, banyak pertanyaan yang dilontarkan peserta terkait PSI dan Mediasi. ****

RAKERNIS KOMISI INFORMASI TAHUN 2017: MEMPERKOKOH EKSISTENSI KI DENGAN AKSI NYATA MERESPON ISU AKTUAL TERKAIT KETERBUKAAN INFORMASI

Foto Rakernis 2017

Selama  tujuh tahun Komisi Informasi sebagai ujung tombak pelaksanaan UU KIP,  selalu diperlukan tindakan nyata terhadap isu-isu aktual terkait keterbukaan informasi di masyarakat, baik di pusat maupun di daerah.  Hal inilah yang menjadi topik utama pembahasan di Rakernis (Rapat Kerja Teknis) Komisi Informasi  seluruh Indonesia di  Hotel Salak Tower, Bogor, 28-30 September 2017 lalu.

Dihadiri tak kurang 7 Komisioner Pusat, 58 orang perwakilan dari 29 KI Propinsi, 10 orang dari 5 Komisi Kabupaten dan 2 orang dari 1 Komisi Informasi Kota, Rakernis menjadi  forum untuk mempertajam usulan-usulan, aspirasi-aspirasi dan gagasan-gagasan perbaikan performa dan kinerja Komisi Informasi sebagai lembaga pelaksana UU KIP sebagai bahan persiapan menuju Rakornas KI 2017, yang rencananya akan dilaksanakan di Makasar bulan November 2017. Dari Kota Cirebon menghadirkan 3 Komisioner ki koTA Cirebon yaitu Erlinus Thahar, Nurhendra dan Dadang Suherman.

Rakernis ini juga berbarengan dengan peringatan Right To Know Day (RKTD) atau Hari Hak Untuk Tashu Sedunia Tahun 2017, yang diawali dengan kegiatan Debat Mahasiswa, yang dihadiri juga oleh delegasi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan DPR RI di IPB International Converntion Center, di mana Walikota Bogor Bima Arya juga hadir memberikan sambutan dan dukungan.

Berikut beberapa rekomendasi dari Rakernis KI 2017:

  1. Bidang ASE (Advokasi Sosialisasi Edukasi)
  • Pengarusutamaan Publikasi Kegiatan KI  (Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota.
  • Memperkuat eksistenki KI dengan melibatkan masyarakat secara langsung
  • Menyusun Strategi ASE
  • Memperkuat Keterbukaan Informasi  Publik di sektor Politik dengan mengadakan workshop KIP dengan stakeholder politik (KPU, Bawaslu, Parpol dan Kesbangpol)

 

  1. Bidang PSI (Penyelesaian Sengketa Informasi)
  • Perlunya keseragamana format putusan,  atribut persidangan,  admisnistrasi persidangan
  • Adanya SOP tentang Penanganan/Prosedur PSI
  • Revisi Perki  (Peraturan Komisi Informasi) Nomor 1 Tahun 2013
  • Perlu Sinergitas KIP dengan KI Provinsi, Kabupaten/Kota dalam merevisi Perki
  • Diperlukan Jaminan Hukum bagi Majelis Komisioner
  • Perlu adanya Revisi Perki Nomor 1 Tahun 201

 

  1. Bidang Kelembagaan
  • Perlunya penguatan struktur kesekretariatan Komisi Informasi
  • Perlunya standarisasi kesetaraan eselonisasi  Anggota Komisi Informasi Propinsi, Kabupaten dan Kota
  • Perlunya Fatwa MA tentang tafsir periodisasi Ketua dan Wakil Ketua
  • Meninjau  ulang sejumlah Perki

 

  1. Bidang Comitte
  • Tanggal Rakornas  2017, 16-18 November 2017
  • Lokasi di Makasar
  • Adanya jadwal Rapat Steering Comitte pra Rakornas
  • Adanya susunan acara
  • Adanya Branding Media
  • Adanya Draft TOR Keseluruhan dibuat oleh KI Pusat

Hasil rekomendasi ini akan terus dibahas oleh Tim 11 sebagai perwakilan KI Propinsi/Kabupaten/Kota dengan KI Pusat sampai pelaksanaan Rakornas 2017 nanti

Memaknai Right To Know Day (Hari Hak untuk Tahu Sedunia) Tahun 2017

(Oleh : Erlinus Thahar, Ketua Komisi Informasi Kota Cirebon)

55025649e740bd0255621aedfe345d314a750eb7

Hari ini, 28 September 2017, diperingati secara serentak di seluruh dunia sebagai  Right To Know Day (RTKD) atau  Hari Hak Untuk Tahu Sedunia. Tahun ini, RTKD mengambil tema, Right to Information: Open and accountable government and the media’s role (Hak Informasi, Pemerintahan Terbuka dan Akutabilitas dan  Peran Media).

Hak Untuk Tahu (Right To Know), yang mungkin kita kenal sebagai hak atas informasi adalah salah satu hak azazi manusia  yang Indonesia dijamin oleh Konstitusi (UUD 45 Pasal 28 F),  UU 39/1999 Tentang HAM dan UU 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Apa yang menjadi tema RTKD 2017 ini, menjadi sangat relevan dengan realitas birokrasi dan penyelenggaraan negara di Indonesia. Maraknya kasus-kasus korupsi baik ditingkat nasional, di daerah-daerah, bahkan sampai ke desa-desa, disinyalir oleh banyak pihak  disebabkan tidak terbukanya informasi atas kebijakan-kebijakan publik oleh penyelenggara negara.  Berbagai kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang dilakukan KPK yang melibatkan sejumlah  Kepala Daerah dan juga kasus-kasus Anggaran Dana Desa (ADD) yang menyebabkan 270 lebih Kepala Desa terjerat hukum, disebabkan karena tertutupnya proses-proses pengambilan kebijakan publik dan dijauhkan dari partisipasi publik. Kondisi inilah kemudian diambil sebagai kesempatan oleh sebagian pihak untuk mengambil keuntungan di atasnya.

Dengan alasan itulah maka penting untuk mengampanyekan Right To Know ini,bukan hanya karena kita sudah memiliki Undang-undang 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik semata, tetapi sudah harus menjadi kesadaran bersama dalam bernegara dan berbangsa.

Peran Media Massa

RKTD Tahun 2017 ini juga  menonjolkan peran Media. Media, dalam hal ini yang dimaksud adalah media massa (cetak maupun elekstronik) yang memegang peranan penting dalam keterbukaan informasi, terutama dalam hal mengedukasi masyarakat untuk menggunakan haknya untuk mengakses informasi. Media juga selama ini juga sudah sangat berperan dalam penyebaran informasi tentang berbagai kebijakan publik untuk dikritisi dan diperbincangkan.

Namun, keberadaan media sosial juga perlu dicermati. Dua tahun belakangan ini, badai informasi melalui media sosial kecepatannya melebihi kecepatan media massa konvensional. Hak untuk atas sebuah informasi tidak hanya sekadar bagaimana memperoleh informasi tersebut, tetapi juga menyebarkannya. Di media sosial, otoritas penyebaran informasi menjadi milik publik, meskipun ada batasan-batasan seperti yang dimaksud dalam UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Kebebasan memperoleh informasi dan menyebarkannya, membuat validitas informasi yang berkembang di media sosial bisa saja dipertanyakan.

Sebagian pihak mengatakan, media sosial sebagai bentuk perlawanan, namun sesungguhnya tidak selalu demikian. Media sosial bisa saja menjadi kontrol bagi media massa yang sebagian dicurigai tidak obyektif.

Meski belakangan media sosial dianggap lebih ampuh dalam membangun opini masyarakat, tidak serta merta media massa kehilangan perannya.  Justru disinilah peran penting media massa, UU Pers yang menjamin kerja-kerja jurnalistik Media Massa dalam menggali informasi publik, sesungguhnya bisa melakukan sinergitas  dengan UU 14/2008. Oleh karena itu penting bagi media massa untuk menjaga objektivitas, sehingga bisa menjadi rujukan ketika media sosial menyebarkan berita-berita hoax.

UU 14/2008 Tentang Keterbukaan Infomasi Publik

Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) No. 14 Tahun 2008, disyahkan pada tanggal 30 April 2008. Undang-undang ini merupakan upaya panjang para pejuang keterbukaan informasi publik di negeri, karena rancangan undasng-undang ini hampir 10 tahun mengendap di DPR RI.

Undang-undang ini, menjamin hak masyarakat  atas akses informasi di badan-badan publik baik pemerintah dan non pemerintah. Bagian penting  dari undang-undang diantaranya  adalah menekankan pada kesiapan dari badan publik untuk  menyediakan informasi baik setiap waktu, berkala dan serta merta. Informasi Publik itu harus akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Informasi dapat diakses dengan baik, mudah dan efesien.

Terkait tema RKTD 2017 ini, kesiapan itu menjadi dasar mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. Terbuka dalam akses informasi dan akuntabel dalam proses penyelenggaraan negara.  Kesiapan badan publik ini menjadi penting, karena dengan adanya UU 14/2008 maka diharapkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik pemerintah di berbagai tingkatan menjadi tinggi. Tentu akan menjadi masalah jika badan-badan  publiknya belum siap, baik SDM dan infrastrukturnya.

Sejak disyahkan,  UU No. 14/2008 ini, dalam  kurun waktu 9 tahun ini, seharusnya badan-badan publik seharusnya jauh lebih siap. Tinggi rendahnya jumlah sengketa publik, memang tidak selalu menggambarkan tinggi rendahnya tingkat pelayanan akses informasi publik. Jumlah sengketa yang fluktuatif (sample: KI Pusat), berturut tahun 2013 (377 sengketa teregister), 2014 (1354 sengketa teregister), 2015 (71 sengketa teregister) dan 2016 (64 sengketa teregister) setidaknya menggambarkan ada ketidakpuasan masyarakat akan keterbukaan informasi di berbagai badan publik.

Dari tahun ke tahun, trend jumlah sengketa informasi menurut data di atas terlihat menurun. Harapannya adalah,  penurunannya ini karena makin meningkatnya tingkat keterbukaan pelayanan informasi di  badan-badan publik. Tetapi bisa juga karena kurangnya sosialisasi UU No. 14/2008 ini karena belum masifnya kesadaran bahwa UU No. 14/2008 sebagai Undang-undang yang memiliki nilai strategis tersendiri.

Tetapi, adalah hal yang menarik, ketika KI Pusat menangani sengketa yang kontroversial, misalnya penanganan sengketa informasi terhadap akses informasi dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir, dengan kasus ini KI menjadi trending topik (Laporan Tahunan KI Pusat 2016). Ini membuktikan, dalam upaya meningkatkan atensi masyarakat terhadap keterbukaan infomasi, penanganan sengketa yang memiliki dampak psikologi dan sosial yang luas semacam ini, harus benar-benar ditangani secara paripurna, setidaknya bisa menjadi ujian strategis keberadaan Komisi informasi sebagai penjamin keterbukaan informasi.

Keterbukaan Publik Di Kota Cirebon

Kota Cirebon, sesungguhnya bisa menjadi salah satu ikon keterbukaan informasi, paling tidak di tingkat Kota/Kabupaten se-Indonesia. Betapa tidak, karena Kota Cirebon adalah satu-satunya Kota yang memiliki Komisi Informasi sejak dibentuk 4 Mei 2011 lalu. Ada 4 Komisi Informasi tingkat Kota/Kabupaten se-Indonesia, Kota Cirebon adalah satu-satunya Kota di Indonesia yang memiliki Komisi Informasi. Kita patut berbangga dengan hal ini, karena menunjukan adanya komitmen antara Pemerintah, DPRD dan civil society di Kota Cirebon dalam mewujudkan pemerintah yang terbuka dan akuntabel.

Namun, ikon itu tidak akan berbunyi apa-apa, jika kemudian badan-badan publiknya tidak siap untuk terbuka dalam akses informasi. Demikian juga jika masyarakat tidak aktif untuk melakukan pengawasan. Dua hal inilah yang menjadikan icon keterbukaan informasi itu menjadi bermakna.

Keterbukaan informasi itu sendiri hanyalah sebuah alat untuk mencapai tujuan yang sebenarnya,  yaitu kemaslahatan masyarakat Cirebon. Dengan keterbukaan informasi, semua kebijakan publik yang diambil oleh Pemerintah Kota Cirebon, bisa dikritisi dan diawasi, tentunya dengan pengawasan yang kontruktif, yang memberikan solusi. Bukan pengawasan yang mencari-cari kesalahan.

Oleh karena, itu keberadaan Komisi Informasi di Kota Cirebon, adalah sarana yang tepat untuk mengaktualkan bentuk partisipasi masyarakat. Dengan mengaplikasikan UU 14/2008, apa yang menjadi harapan, yaitu proses pengawasan publik  dalam penyelenggaraan negara yang konstruktif bisa terwujud. Kontruktif dalam arti bahwa proses-proses pengawasan itu melalui koridor yang jelas dan terjamin secara undang-undang. Karena keberadaan Komisi Informasi sesungguhnya menjamin salah satu hak azazi manusia, yaitu  hak mengakses informasi (right to know) terjamin oleh negara.

Dalam konteks Kota Cirebon, harapan besar ini, tentu bukan pekerjaan main-main. Dukungan berbagai pihak dan kesamaan visi dalam membangun Cirebon dengan pemerintahan yang terbuka dan akuntable, menjadi hal yang mutlak menjadi cita-cita bersama. Melalui keterbukaan informasi, kita bisa mencegah berbagai persoalan yang menjadi penghambat pembangunan, seperti prilaku koruptif dan pengabaian pada hak-hak publik.

Menekan prilaku koruptif, meningkatkan pemenuhan hak-hak publik, akuntabilitas  dan transparansi  penyelenggaraan negara, adalah berbagai bentuk dan cara memaknai Righ To Know Day (Hari Hak Untuk Tahu) yang diperingati di seluruh dunia hari ini. ***

Komisi Informasi (KI) Provinsi Jambi Studi Banding Ke KI Kota Cirebon

okSemangat keterbukaan informasi yang makin meningkat di kalangan masyarakat, telah mendorong Komisi Informasi Provinsi Jambi untuk segera membentuk Komisi Informasi tingkat Kota dan Kabupaten di wilayah Provinsi Jambi.

Hal itulah yang disampaikan oleh  Wakil Ketua Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jambi Budi Alfian di Ruang Sidang Komisi Informasi Kota Cirebon (16/3) ketika menjelaskan maksud dan tujuan kunjungan ke Komisi Informasi Kota Cirebon. Banyaknya sengketa  informasi yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Jambi membuat Komisi Informasi Provinsi Jambi berniat menginisiasi pembentukan Komisi Informasi Kabupaten Kota di Provinsi Jambi. Komisi Informasi Kota Cirebon dipilih karena menurut penilaian Komisi Informasi Provinsi Jambi merupakan satu-satunya Kota di Indonesia yang memiliki Komisi Informasi.

Dalam proses pembentukan Komisi Informasi Kota Cirebon, menurut Ketua Komisi Informasi Kota Cirebon Erlinus Thahar, yang paling penting adalah niat baik Pemerintaah  dan DPRD Kota Cirebon dalam mewuujudkan keterbukaan informasi di Kota Cirebon. Karena Kota Cirebon mengalami perkembangan pesat dalam berbagai hal dan perlunya peningkatan pengawasan publik terhadadap kebijakan publik, maka membentuk Komisi Informasi Kota Cirebon adalah salah satu wujud komitmen implementasi UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

SOSIALISASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PT KAI

IMG-20170314-WA0002 Komisi Informasi Kota Cirebon mendapat undangan dari PT KAI DAOP 3 Cirebon untuk hadir sebagai narasumber pada sosilisasi keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan PT KAI. Komisi Informasi Kota Cirebon mengutus Komisioner Mohamad Beni Isnaeni sebagai narasumber dan di bantu oleh Staf Ahli Komisi Informasi Kota Cirebon RM. Kadiroedin dalam sosialisasi tersebut.

Sosialisasi Keterbukaan Infomasi Publik di PT KAI diikuti hampir 50 orang peserta yang antara lain di hadiri Vice President DAOP 3 Cirebon, Deputi, Manager, Kepala Stasiun (KS), dan juga dihadiri Sapto sebagai PPID Pusat (Manager Humas). Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di gedung pertemuan PT KAI Daop 3 Cirebon pada hari senin tanggal 13 Maret 2017 jam 09.00 – 12.00 WIB.

IMG-20170314-WA0006Menurut Sapto (narasumber PT KAI) Keterbukaan Informasi tidak semata-mata milik Badan Publik (PT KAI) tapi  senantiasa  menjaga keseimbangan antara menutup informasi  dan membukanya bagi kepentingan publik dan disadari bahwa menyusun daftar informasi publik tidaklah mudah, kesulitan muncul karena apa yang dianggap sebagai informasi terbuka dan tertutup dimasing-masing badan publik tidaklah sama, begitu juga di PT.KAI.

Di sisi lain, UU Komisi Informasi Publik sendiri hanya menyebutkan katagori umum, tetapi tidak menyebutkan katagori khusus dan informasi yang dikecualikan. Hal ini yang sering memunculkan perdebatan di kalangan pemohon informasi dan badan publik yang menguasai informasi tersebut.

Berkaitan dengan hal ini, menurut. M Beni Isnaeni (narasumber Komisi Informasi Kota Cirebon) maka perlu disusun Panduan Penyusunan Informasi yang terbuka dan dikecualikan, terutama Badan Publik Negara baik di Tingkat Pusat dan Daerah yang mengemban amanat masyarakat dalam pengelolaan negara. Hal ini  bertujuan untuk mewujudkan kerangka acuan dan pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun  daftar informasi yang terbuka maupun dikecualikan.

Pada sesi tanya jawab 3 peserta memberikan pertanyaan yg berkaitan dengan nformasi yang dikecualikan dan standarisasi pelayanan informasi publik di PT KAI dan lebih menarik setiap peserta yg bertanya mendapat bingkisan dari panitia. (KD)

PROSES SELEKSI STAF AHLI KOMISI INFORMASI KOTA CIREBON

CIMG1880Komisi Informasi Kota Cirebon membuka lowongan untuk Staf Ahli atau Asisten Komisioner Komisi Informasi, pendaftaran dibuka  dari tanggal 22 – 27 Desember 2016 melalui surat lamaran langsung atau melalui email. Peserta yang melamar berjumlah 286 orang peserta dari berbagai jurusan baik Universitas Negeri dan Swasta di Indonesia.

Peserta yang lolos Tahap Administrasi sebanyak 226 orang peserta dan berhak mengikuti Tes Tahap I, dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2017 , jam 08.00-10.00 WIB , dengan materi psikotest tertulis.

Daftar Nama Peserta Seleksi Tes Staf Ahli

No

Nama

No

Nama

1

Taufik Hidayat 115 Feti Apriyanti

2

Abdul Goni 116 Muhamad Irfan Nurfajar

3

Galih Adityo Putro 117 Sisca Carlina

4

Reri Anis Manangsang 118 Niken Ayu Lestari

5

Nida Robbani 119 Nano Nugraha

6

Melan Agustin 120 Yuliana Dewi

7

Putri Malena 121 Ari Wibowo

8

Heni Diana 122 Alvin Fachrully Septiano

9

Agus Gumalan 123 Muhammad Faisal

10

Dian Sumarni 124 Wiki Windari

11

Kiky Widyawati 125 Muh. Syahrul Iqbal

12

Sri Mulyani 126 Iim Rohimatun Nahdiyah

13

Asep Setiadi 127 Riyan Febriyana

14

Komarujaeni 128 Suheri

15

Suci Wisudawati Oktaviani 129 Desi Dwi Avianti Putri

16

Martin Agusti Pratomo 130 Widi Lindyasari

17

Gigih Mampuni 131 Irma Wulandari

18

Roudlotur Rokhmah 132 Rini Triani

19

Abdul Muhith 133 Aris Risdiana

20

Sapta Ramdhani 134 Helmi Gufron

21

Yogi Alfiansyah 135 Ikbal Jamaludin

22

Ade Hermawan 136 Desti Ariska

23

Adhitama Muhammad Rizki 137 Taufiq

24

Tiyas Wahyuningsih 138 Santosa

25

Faisal Pandu Laksmana 139 Sasro Aryono

26

Windi 140 Muhammad Caisar Aditya

27

Putri Sharidewi 141 Annaa Hayyu Nuur Syifa

28

Rakhmat Hidayat 142 Arif Sidik

29

Yanto Triyanto 143 Yayan Heryana

30

Suwarno 144 Asep Sudrajat

31

Khamim Ma’ruf 145 Farhan Hanafiah

32

Galih Ginanjar Sugih Harto 146 Ahmad Ali

33

Emma Hijriati 147 Yogi Amin

34

Said 148 Desi Kurnia

35

Ahmad Syakur 149 Diah Tri Andarini

36

Mohamad Rofi Assgaf 150 Bangkit Zulbachri Nusajati

37

Nisa Mawaddahni 151 Syafa’atin Novitasari

38

Faizal Amir 152 Lia Awaliah

39

Yogi Samudin 153 Eni Nur’aeni

40

Uswatun Safitri 154 Dida Yuda Prasetia Raharja

41

Ikbal Jamaludin 155 Riyan Saputra

42

Muhammad Riyadi 156 Zaki Arrojabi

43

Nazarita Khaerunnisa 157 Atika Kumala Dewi

44

Akhmad Muzambik 158 Annisa Rengganis

45

Erix Exvrayanto 159 Faesal Mahmud Simangunsong

46

Dias Grahayu Pamungkas 160 Sony Anugrah Saptono

47

Muhammad Fuad Salim 161 Eviana Putri Sumantri

48

Iyan Permana 162 Didit Kennur

49

Roni Nurdin 163 Afifatul Muawanah

50

Muchammad Rizki Ichwani 164 Sintia Dewiana

51

Deni Lesmana 165 Muh Asep Zainus Sholah

52

Diah Ayu Saraswati 166 Sitin Nuriyyah

53

Gufta Ananda 167 Saprudin

54

Jubaedah 168 Saeful Hasanudin

55

Ibnu Pratama 169 Agus Gunawan

56

Solihin Sobana 170 Fadlurrahman

57

Lian Anggraeni 171 Candra Setia Gunawan

58

Feti Apriyanti 172 Muh Farid Hamzah

59

Dodi Haryadi 173 Angga Prabowo

60

Rudiyana 174 Syulif Rukhul Khuriah

61

Asep Saputra 175 Novitri Fadhilah

62

Hadi Suryono 176 Memen Suhendra

63

Abdul Jari 177 Nia Kurnia Utami

64

Windi Haryadi 178 Mahyudin Giri

65

Iyan Hidayatush Shibyan 179 Hestie Agustin Arieska Luvian

66

Lien Nur Fadillah 180 Mira Andelia

67

Dani 181 Citra Suci Lestari

68

Intan Lestari 182 Mega Puspita

69

Hendriansyah Wijaya 183 Rokhimatun Jannah

70

Feby Trisetyo Wardhana 184 Rd. Muhammad Nur Habibie

71

Irma Wulandari 185 Mira Safirra

72

Gita Asri Oktaviani 186 Widiyawati

73

Fathul Adnan Nauval 187 Fournia Yuniati

74

Irwan Bajri 188 Mega Aprilia

75

Pipit Pitriyanti 189 Rohmat Khoeri Hatta

76

Luqman Burhanuddin Itsnan 190 Wildan

77

Muhamad Irsyad Dul Ibad 191 Eko Sugiyanto

78

Herwin Pranata 192 Deba Gumintang

79

Yogi Muhamad Sutisna 193 Desi Permatasari

80

Sujaji 194 Meidah Azhari

81

Cindy Agustina 195 Ade Lukman Nurul Hakim

82

Khotibul Umam 196 Abdullah

83

Siti Nuraminah 197 Luvi Nurul Fatikhah

84

Tatang Machfudi 198 Sigit Tamtomo

85

Azri Khaerul Imamah 199 Yasir Fatahillah

86

Andri Rengga Pratama 200 Asep Destryana

87

Ohan Suhargo 201 Jamaludin

88

Nakiah Dimitri Kertanegara 202 Ratna Fuji Asih

89

Imelda Alwiyah Agustin 203 Zahrotul Munawaroh

90

Angga Him Aknih 204 Eko Wahyu Rohadi

91

Ahmad Suadi 205 Muchamad Iksan

92

Adi Setiadi 206 Asep Mufidah

93

Rina 207 Sudirman

94

Anglingsasi M. P. Basuki 208 Anintia Triandini

95

Dedi 209 Raihan Alfi Makarim

96

Sonny Ikhwanudin 210 Gugun Abdul Mughni

97

Siti Fitriani Rahmawati 211 Ari Prakoso

98

Erlina 212 Budi Risnawan

99

Aimatus Sa’diyah 213 Farid Hanafia

100

Andrian Rahman 214 Susilawati

101

Raden Muhammad Kadiroedin 215 Sudirman

102

Ikhsanuddin 216 Purbo Laksono

103

Ahmad Faiz 217 Riani Anggina Suro

104

Anggi Giantoro 218 Zaenal Agus Yani

105

Adzan Fajar Maulana 219 Rifena Pangestuweni

106

Mukhodim 220 Yoana Natalia

107

Iman Khusu Firdaus 221 Fiqi Rizqi Azfan S. S.

108

Atika Nofitri 222 Akhmad Syarif

109

Nandang Abdurrohman 223 Irni Riyani

110

Media Esa Wahyuna 224 Nilam Yuliawati

111

Wawan Wahyu 225 Dhanny Dwi Ariestiady

112

Nur Muhammad Fajri 226 Dyane Poetry

113

Nina Karlina    

114

Yoga Swanda Gautama    

 

Hasil tes Tahap I sebanyak 18 orang peserta yang lolos , dan berhak mengikuti tes Tahap II, yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2017 jam 8.45 WIB sampai dengan selesai, dengan materi pengetahuan umum dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang di laksanakan di Kantor Komisi Informasi Kota Cirebon.

Daftar Peserta Yang Lolos Seleksi Tes Tahap I

No

NAMA PESERTA

1

AHMAD SYAKUR

2

MUHAMAD ROFI ASSGAF

3

IYAN PERMANA

4

DENI LESMANA

5

LIAN AGGRAENI

6

GITA ASRI OKTAVIANI

7

IRWAN BAJRI

8

RADEN M. KADIROEDIN

9

IKHSANUDDIN

10

ATIKA NOFITRI

11

FARHAN HANAFI

12

SINTIA DEWIANA

13

AGUS GUNAWAN

14

MAHYUDIN GIRI

15

ASEP MUFIDAH

16

SUDIRMAN

17

FARID HANAFIAH

18

SUDIRMAN

 

Peserta yang lolos tes Tahap II berjumlah 5 orang dan berhak mengikuti tes Tahap III, yang dilaksanakan di Kantor Komisi Informasi pada tanggal 24 Februari 2017 jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, materi tes adalah Wawancara dan Presentasi Alur Sengketa Informasi.

Daftar Peserta Yang Lolos Seleksi Tes Tahap II

No

NAMA PESERTA

1

AHMAD SYAKUR

2

GITA ASRI OKTAVIANI

3

RADEN M. KADIROEDIN

4

FARHAN HANAFI

5

FARID HANAFIAH

 

Dan peserta yang lolos Tes Terakhir adalah satu orang yang akan menjadi Staf Ahli atau Asisten Komisioner Komisi Informasi Kota Cirebon yaitu RADEN MUHAMMAD KADIROEDIN.

Selama proses tes Staf Ahli berlangsung berkaitan dengan hasil disetiap Tahapan Tes di informasikan melalui sms dan telepon langsung kepada peserta yang lolos tes.