Workshop Keterbukaan Informasi, Upaya membumikan UU KIP

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sudah berusia 8 tahun, sudah saatnya masyarakat memanfaatkan UU ini untuk mengawasi kebijakan publik yang dilakukan pemerintah melalui badan-badan publiknya,  tegas Komisioner KI Propinsi Jawa Barat Ijang Faisal dalam Workshop Keterbukaan Informasi di Gedung Bakorwil Cirebon, 26 Juli 2018.

Workshop mengundang berbagai 100 orang unsur masyarakat di Kota Cirebon dari kalangan LSM, Ormas,  Wartawan, Komunitas dan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat).

Workshop membahas implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008, prosedur permohonan informasi dan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi. Salah satu segmen keterbukaan informasi yang menjadi sorotan adalah keterbukaan informasi di bidang pendidikan yang dipaparkan oleh narasumber Anne Friday Safaria  yang juga Komisioner KI Jawa Barat. Keterbukaan informasi meliputi kebijakan-kebijakan pendidikan maupun anggaran pendidikan.

Dalam upaya membumikan UU KIP Dr. Hj. Diah Fatma Sjoraida, SE, Msi menyebutkan diperlukanya edukasi bagi masyarakat seperti halnya workshop keterbukaan informasi ini. Beliau juga menjelaskan dampak bagi keterbukaan informasi publik adalah terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik dan munculnya kepercayaan publik pada penyelenggara negara dan pemangku kebijakan publik. (noes)

KUNJUNGAN KI KABUPATEN CIREBON, MENJAGA KOMITMEN KETERBUKAAN INFORMASI DI DAERAH

Di Indonesia, Komisi Informasi untuk tingkat Provinsi mencapai 30 Provinsi dari 33 Provinsi. Sementara untuk tingkat Kabupaten/Kota baru ada 5, yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Kabupaten Toli-Toli.  Opsi “jika dibutuhkan” dalam Pasal 24 Ayat 1 UU No. 14 Tahun 2008, mengakibatkan tidak semua Kabupaten/Kota membentuk Komisi Informasi di daerahnya masing-masing. Sementara yang merencanakan untuk membentuk sesungguhnya sudah banyak juga. Jika dihitung berdasarkan kunjungan beberapa daerah yang melakukan kunjungan ke KI Kota Cirebon adalah Jambi, Banten dan Bandung, sudah menyatakan akan membentuk.

Political will Kepala Daerah dan DPRD sangat menentukan sekali dalam menjaga eksistensi Komisi Informasi (KI) baik di Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Bagaimana tidak, dana operasional Komisi Informasi di daerah, sepenuhnya dibiayai oleh ABPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 6 UU No.14 Tahun 2008, dimana penentu kebijakannya adalah Kepala Daerah dan DPRD.

Hal inilah yang dialami oleh KI Kabupaten Cirebon, sebagaimana yang terungkap dalam kunjungannya ke Kantor KI Kota Cirebon Kamis, 19 Juli 2018. Meski usia pembentukannya tidak berselang lama dengan KI Kota Cirebon,  soal pendanaan dan dukungan Pemkab Cirebon masih dianggap minim.

Namun hal itu tidak mengurangi semangat para Komisioner KI Kabupaten Cirebon, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua KI Kabupaten Cirebon Tatang Suwardi yang didampingi empat Komisioner lainnya, Eris Suhendi, Ahmad Yusron, Tati Suharti dan Sayidi dan 2 orang dari Sekretariat KI Kabupaten Cirebon. Walaupun dengan  dukungan minim, KI Kabupaten Cirebon telah menyelesaikan 10 kasus untuk periode kedua ini yang baru dilantik 22 Januari 2018 lalu. Dijelaskan juga oleh Tatang, bahwa berkat upaya-upaya semua pihak, dalam anggaran selanjutnya, pihak Pemkab sudah berjanji untuk meningkatkan pagu anggarannya.

Dalam kunjungan tersebut, dibahas berbagai hal penanganan penyelesaian sengketa, pengelolaan anggaran dan penyusunan program kerja.

Kunjungan ini disambut langsung okeh Ketua KI Kota Cirebon Erlinus Thahar didampingi 4 komisioner lainnya, Nuryani, Nurhendra, Dadang Suherman dan Toto Suharto. Kegiatan dipandu dengan baik oleh Catur Wulan dari Sekretariat KI Kota Cirebon.

Dari kegiatan ini diharapkan menjadi moment kolaborasi yang baik dalam mendorong keterbukaan informasi di seantero Cirebon dan sekitarnya. (noes)

SIDANG PSI, SALAH SATU POTRET KETERBUKAAN INFORMASI DI KOTA CIREBON

Salah satu tupoksi (tugas pokok dan fungsi) Komisi Informasi menurut UU No.14 Tahun 2008 Pasal 23 salah satunya adalah menyelesaikan (menerima, memeriksa dan memutuskan) sengketa informasi publik.

Komisi Informasi (KI) Kota Cirebon, yang terbentuk pada tahun 2012, di periode kedua ini (2016-2020) di 18 bulan pertama sudah menyelesaikan 6 kasus sengketa informasi, terkait badan publik di Kota Cirebon. Badan publik yang disengketakan meliputi badan publik Pemkot, Sekretariat DPRD, Dinas PU hingga BUMD.

Beragamnya badan publik  yang disengketakan, di satu sisi menunjukan bahwa implementasi UU No.14 Tahun 2008 masih perlu terus didorong, terutama peningkatan kesadaran dikalangan badan publik akan pentingnya keterbukaan informasi, sebagai indikator clean government.

Di sisi lain, tentunya perlu didorong juga daya kritis masyarakat dalam mengawasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh badan publik, agar kebijakan-kebijakan tersebut tepat sasaran dan efektif. Maka perlu penguatan masyarakat, agar memahami proses-proses pengawasan masyarakat diantaranya melalui keterbukaan informasi.

Keterbukaan Informasi Pendidikan

Salah satu sengketa yang mendapat sorotan media adalah sengketa Informasi di bidang pendidikan  antara Nurmin  terhadap manajemen SMPN 7 Kota Cirebon.

Meskipun ditepis oleh manajemen SMPN 7 Kota Cirebon bahwa mereka tidak melakukan pungli (pungutan liar), tetap saja butuh transparansi kemana aliran dana masyarakat yang dihimpun oleh sekolah yang didukung oleh komite sekolahnya.

Tidak dipungkiri tentunya, pungutan-pungutan di berbagai sekolah sering dikeluhkan masyarakat, walaupun atas nama peningkatan mutu sekolah. Anggaran terbatas di dunia pendidikan juga sering menjadi alasan, masih banyaknya pungutan-pungutan di sekolah-sekolah. Jika alasannya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan, salah satu cara meminimalisir keluhan masyarakat itu adalah transparansi dalam pengelolaan anggaran  baik yang bersumber dari APBN/APBD maupun yang berasal dari masyarakat.

Keterbukaan BUMD

Badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai badan usaha milik pemerintah daerah, selain perusahaan yang harus menarik keuntungan dalam usahanya sebagai pendapatan daerah, juga memiliki tanggungjawab sosial, apalagi yang dikelolanya adalah bagian sarana publik seperti pasar-pasar tradisional.

Oleh karenanya, ketika mengambil kebijakan, keberadaan BUMD diatur oleh undang – undang dan peraturan di daerah. Kebijakan BUMD dalam hal ini yang disengketakan di KI Kota Cirebon, yakni Perumda Pasar Kota Cirebon, dianggap tidak transparan terkait penetapan harga jual sewa kios Pasar Perumnas, dimana bangunan yang berdiri sekarang ini adalah bantuan Pemkot Kota Cirebon dan Pemprov Jabar total hampir Rp. 4,5 Milyar. Salah satu pedagang, Jusdianto mempertanyakan informasi dasar hukum penetapan harga yang mencapai Rp. 8 jt/m itu ke Perumda, namun tidak ditanggapi oleh Perumda Pasar sehingga disidangkan di KI Kota Cirebon.

Sengketa ini akhirnya bisa diselesaikan melalui mediasi. Perumda akhirnya memenuhi hampir semua permintaan informasi Jusdianto.

Hasil Putusan PSI

Dari 6 penyelesaian sengketa informasi (PSI) tersebut di atas, 3 perkara (50%) diselesaikan dengan mediasi, 1 perkara (16,5%) diselesaikan dengan putusan ajudikasi dan 2 perkara (33%) melalui putusan sela (ditolak, tidak dilanjutkan).

Satu PSI yaitu antara Yayasan Komunal melawan Pemkot cq. BPPKD Kota Cirebon terkait permintaan dokumen mutasi di lingkungan Pemkot  dimana putusan KI Kota Cirebon melalui ajudikasi naik banding ke PTUN.

Beragamnya topik sengketa informasi yang masuk di KI Kota Cirebon, bisa menjadi salah satu potret keterbukaan informasi di Kota Cirebon. Keterbukaan informasi, telah menjadi kepentingan bersama, yang menyentuh berbagai aspek kehidupan. Jadi, tidak ada lagi kebijakan yang ditutup-tutupi, apalagi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. (noes)

REFLEKSI SATU DEKADE UU KETERBUKAAN INFORMASI

Hari Keterbukaan Informasi Nasional – Jakarta, 30 April 2018

Satu dekade, sepuluh tahun sudah, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi  Publik disyahkan oleh DPR RI.  Sepuluh tahun sudah UU KIP ini diimplementasikan, ternyata masih menyisakan berbagai pekerjaan rumah. Setidaknya itulah yang disampaikan oleh Komisioner KI Pusat Cecep Suryadi dalam sambutannya mengawali Seminar Refleksi Satu Dekade Keterbukaan Informasi di Ruang Anantakupa Kemen Kominfo, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, 30 April 2018.

Pekerjaan rumah itu adalah bagaimana UU KIP ini selain menjamin hak-hak memperoleh informasi publik, tetapi juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain itu juga KI Pusat  mendorong agar Parpol sebagai trend setter keterbukaan informasi di Indonesia.

Senada dengan itu, Dirjen Komunikasi dan Informasi Publik Kemen Kominfo Niken Widiastuti, menyebutkan selama 10 tahun sinergi antara Kominfo dan KI Pusat bisa terus ditingkatkan. Dirjen juga mengingatkan agar tunggakan kasus yang belum selesai oleh KI Pusat terdahulu bisa diselesaikan oleh KI Pusat priode ke 3 ini. Selain itu, Kemen Kominfo juga mendorong dengan gencar agar badan-badan publik di pusat dan daerah segera membentuk struktur PPID, agar pelayanan informasi kepada pemohon informasi bisa maksimal.

Auto Kritik Futurik UU KIP

Pembicara utama refleksi 10 UU KIP, Paulus Widiatmoko, yang menjadi Ketua Pansus pembentukan UU KIP pada saat itu, menjelaskan sejarah pembentukan UU KIP yang dimulai adanya gagasan perlunya regulasi yang mengatur akses atas informasi oleh para aktifis NGO.

Ada beberapa point UU KIP yang kemudian perlu menjadi kajian kembali. Diantaranya adalah bagaimana UU KIP dianggap diskriminatif karena hanya Badan Publiklah yang tunduk kepada UU KIP ini, padahal di beberapa negara UU Keterbukaan Informasi berlaku juga pada Badan Non Publik (swasta/private). Alasanya adalah banyak juga badan-badan privat tersebut menguasai akses publik yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, menurut Paulus, UU KIP juga tidak mengatur akses informasi horizontal, antar badan publik. Misalnya Komisi Informasi mengakses informasi ke KPU, atau antara satu Dinas mengakses ke Dinas lainnya. Hal ini penting diatur karena biasanya tiap Badan Publik punya kebijakan sendiri, karena memang belum ada aturannya.

Kritik lainnya disampaikan oleh Arifuddin Jalil, Ketua Komisi Propinsi Kepulauan Riau, yang mengatakan kelemahan UU KIP adalah dalam proses eksekusinya pasca putusan yang masih dianggap lemah oleh sebagian pihak.

Refleksi kemudian diakhiri dengan kebulatakan tekad bersama, untuk memperkuat UU KIP dengan mendorong revisi UU KIP menjadi lebih baik.

Hadir dalam refleksi terbut, Komisioner KI Pusat,  KI Propinsi, KI Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia. Dari Kota Cirebon, hadir Komisioner Erlinus Thahar, Nurhenda, Nuryani dan Toto Suharto.

MEMPERTEGAS PERAN  KOMISI INFORMASI DAN PERS SEBAGAI  PENGAWAL KETERBUKAAN INFORMASI

Laporan : Erlinus Thahar,- HPN di Padang 7-9 Februari 2018

Hari Pers Nasional (HPN) 2018 bukan tanpa alasan diselenggarakan di Padang, Sumatra Barat.  Ranah Minang ini, tercatat banyak melahirkan tokoh-tokoh pers nasional seperti Jamaludin Malik Adinegoro, Rosihan Anwar, Rohana Kudus, dan lainnya. Sementara itu, dengan diadakannya Kota Padang, HPN 2018 ini menjadi sejarah pula, karena pertamakalinya Komisi Informasi (Pusat dan Daerah) terlibat langsung dalam perayaan HPN ini.

Demikian yang disampaikan oleh Syamsurizal SE, Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatra Barat dalam sambutannya, membuka dialog Publik, “Hantam Hoax dengan Keterbukaan Informasi” di Audiotorium Gubernuran Sumatra Barat (8/2/2018).

Hadir  sebagai narasumber adalah Rosarita Niken Widastuti (Dirjen IKP Kemenkominfo), Arief Suditomo (Anggota Komisi I DPR RI),  J. Sasongko (Kepala Litbang PWI Pusat) dan Tulus Subarjono (Ketua KI Pusat).

Dalam paparannya, Rosarita Niken Widiastuti menyebutkan bahwa hasil survey menyebutkan bahwa bentuk saluran penyebaran berita hoax terbesar yaitu dari media sosial, berkisar 92,4 %. Sehingga, menurutnya, kita harus berhati-hati dan bijak menggunakan media sosial.

“Daripada menyebar berita yang tidak benar atau hoax lebih baik kita memberikan informasi yang lebih produktif, dan mulai hari ini setiap kita mendapatkan informasi dari manapun, cobalah informasi tersebut dicek terlebih dahulu, karena kita harus, “saring sebelum sharing.”, tegas Rosarita Niken Widastuti, yang sebelum menjadi dirjen adalah seorang penyiar senior RRI.

Di sisi lain, J. Sasongko menjelaskan bahwa ditengah tsunami informasi dan hoax melalui media sosial, media konvensional harus bisa bertahan, dan yang bisa membuat bertahan adalah dengan menjadi media yang dipercaya publik. Publik harus diberikan informasi  benar.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Tulus Subarjono mengungkapkan, menangkal hoax ini perlu gotong royong. Karena kalau tidak tidak ditangkal maka akan memecah belah bangsa. Dalam hal ini, pemerintah  juga harus memahami keterbukaan informasi publik. Sehingga tidak ditemukan penyelewengan informasi.

Deklarasi Forwartindo

Di hari dan tempat sama, dalam upaya menjadikan kegiatan jurnalistik dan gerakan keterbukaan informasi menjadi seirama para Komisioner KI Se-Indonesia yang berlatar belakang wartawan dan pemerhati keterbukaan informasi mendeklarasikan berdirinya Forum Wartawan Pemerhati Transparansi Indonesia (Forwartindo).  Hendra J Kede, Komisioner KI Pusat terpilih menjadi Ketua Forwartindo dan Rosarita Niken Widastuti (Dirjen IKP Kemenkominfo) sebagai Ketua Dewan Penasihat Forwartindo.

“Forwartindo menjadi wadah cair yang punya kepengurusan di pusat sampai di daerah dalam memberikan kontribusi untuk keterbukaan atau transparansi badan publik publik di Indonesia. Keterbukaan informasi publik adalah obat mujarab untuk menghabisi informasi hoax yang terus menggurita dan menjadi racun bagi negara kita,” jelas Hendra J. Kede.

Sengketa Informasi sebagai Bahan Materi Liputan

Sehari sebelumnya, diskusi Publik juga diadakan di Gedung Rektorat UNP (Universitas Negeri Padang) dengan tema, “Mengembangkan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik sebagai Bahan Materi Liputan” (7/2/2018). Dalam diskusi publik di UNP ini hadir sebagai pembicara adalah Prof. Ganefri (Rektor UNP), Arif Adi Kuswardoyo (Komisioner KI Pusat) dan Meta Darmasaputra (Pemred Portal Katadata.Com).

“Kampus harus menjadi contoh memproduksi informasi dan data yang baik,” tegas Arif, Komisioner KI. Adanya simpang siur antara pemberitaan dan informasi karena permasalahan di bidang publikasi di badan publik pemerintaan.

“Parahnya lagi,  data atau informasi dari  kementrian-kementrian hingga kini masih banyak yang kurang informatif”.

Sementara Meta Darmasaputra (Pimred Katadata.Com), mengatakan bahwa sudah saatnya dunia kampus bisa menjadi contoh aktual dan terbaik dengan mengeluarkan data dan informasi yang benar dan luar biasa, untuk mengimbangi hoax yang beredar di masyarakat.

Media Pers Masih Dibutuhkan

Di puncak acara HPN 2018, yang dadakan di Danau Cimpago Pantai Padang,  Presiden RI Joko Widodo (9/2/2018) mengatakan bahwa  keberadaan pers dirasa semakin diperlukan untuk menjadi pilar penyampaian kebenaran.

“ Eksistensi peran Pers saat ini semakin diperlukan sebagai corong penegak aspirasi rakyat yang selalu menjadi mitra kritisnya jalannya pemerintahan. Untuk itu teruslah berada dan mengawal demokrasi ini dengan mengedepankan etika dan kode etik Pers,” tegas Jokowi  di depan ribuan undangan yang hadir.

Puncak acara HPN 2018 itu selain dihadiri oleh sejumlah mentri  kabinet kerja Jokowi, hadir juga Panglima TNI, Kapolri, Ketua DPR RI, Ketua MPR dan para duta besar negara sahabat. Ketua dan Komisioner KI Pusat, sejumlah Komisioner KI Provinsi/Kota/Kabupaten juga ikut hadir, menjadi saksi sejarah, untuk mengukuhkan peran Komisi Informasi dalam perkembangan Pers di Indonesia, khusunya dalam mengawal keterbukaan informasi di Indonesia.  

TRANSPARANSI PILKADA 2018

Oleh: Erlinus Thahar Ketua Komisi Informasi Kota Cirebon

Oleh: Erlinus Thahar
Ketua Komisi Informasi Kota Cirebon

Pilkada serentak 2018, tinggal beberapa bulan lagi. Sejumlah provinsi dan daerah (Kota dan Kabupaten) menggeliat, mempersiapkan diri menyelenggarakan Pilkada, sebagai ajang memilih Kepala Daerah, termasuk dalam hal ini Kota Cirebon dan Kabupaten di Cirebon.

Bisa dipastikan, kontestasi Pilkada ini, membuat suhu politik mau tidak mau beranjak panas. Sejumlah partai sudah mengelus-ngelus kandidatnya, melakukan komunikasi politik, tentunya untuk saling menjajaki dan berkoalisi. Sejumlah tokoh pun, sudah memantaskan diri sebagai bakal calon, dengan mendaftar di sejumlah partai hingga memasang baliho.

Dari sisi penyelenggara, tahapan demi tahapan dilalui. Di Jawa Barat, terkait Pilkada Gubernur dan Pilkada Bupati/Walikota sudah membentuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) hingga Panwascam. Begitu juga dengan KPU, melalui KPUD, membentuk Panitia Pemilu Kecamatan (PPK)dan  jajaran dibawahnya, sebagai persiapan penyelenggaraan Pilkdada Serentak 2018 nanti.

Semua proses, baik dari sisi kontestan (bakal calon, partai pengusung) maupun penyelenggara (KPU, KPUD, Bawaslu, Panwaslu), mengacu kepada UU Pemilu No. 7 Tahun 2017. Tahapan demi tahapan tersebut sebagai proses kepemiluan, berjalan sesuai dengan regulasi yang ada, semata-mata agar semua proses hingga hasil menghasilkan produk yang legitimate, baik Gubernur maupun Bupati/Walikota  yang terpilihnya.

Produk kepemiluan yang legitimate, yang sah secara undang-undang, yang kemudian mempeoleh dukungan masyarakat, dihasilkan jika semua pihak menjaga agar meminimalisir berbagai pelanggaran kepemiluan. Salah satu cara untuk meminimalisir pelanggaran tersebut adalah dengan menjaga transparansi dalam setiap tahapan proses kepemiluan. Hal ini tentunya mengacu pada UU Pemilu No.7 /2017 dan UU No.14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi. Karena semua proses kepemiluan adalah proses penyelenggaraan negara, yang menjadi subjek dalam UU Keterbukaan Informasi.

Peran Komisi Informasi Publik dalam Pilkada

Oleh karena itu, masyarakat (publik) memiliki hak untuk mengakses akses informasi proses-proses kepemiluan sebagai kontrol sosial dan partisipasi publik, selain berpartisipasi sebagai “pemilih dan yang dipilih”. Ketika masyarakat (publik) merasa tidak puas, maka disinilah peran Komisi Informasi Publik, masyarakat bisa melakukan pengaduan kepada Komisi Informasi Publik.

Sengketa pemilu dan sengketa informasi kepemiluan  adalah dua hal yang berbeda. Sengketa pemilu, adalah sengketa terkqait hasil-hasil pemilu dan prosesnya, biasanya berlanjut ke Mahkamah Konstitusi. Sementara sengketa informasi kepemiluan adalah sengketa yang diajukan oleh parapihak yang terlibat dalam proses kepemiluan terkait hak untuk memperoleh informasi tentang kepemiluan oleh penyelenggara Pemilu (KPU) dan pengawas Pemilu (Bawaslu/Panwaslu).  Sengketa informasi pemilu, adalah yang terkait dengan transparasi informasi penyelenggaraan pemilu, sengketa inilah yang akan menjadi kewenangan Komisi Informasi untuk menyelesaikannya sesuai dengan UU. No. 14/2008.

Misalnya saja dalam  tahap proses rekrutmen penyelenggara Pemilu, baik oleh  KPU/KPUD maupun Bawaslu/Panwaslu dan jajaran dibawahnya. Tidak dipungkiri lagi, tahapan-tahapan proses tersebut, meski sudah ada aturan, juklak dan juknisnya, yang secara normatif sudah ada garis besarnya, menjadi tahapan krusial yang tidak terlepas dari berbagai kepentingan sejumlah pihak.

Munculnya guggatan-gugatan, laporan-laporan, terhadap proses rekrutment, bisa menjadi indikator bahwa proses di tahapan ini tidak berjalan transparan. Gugatan-gugatan ini, laporan-laporan ini, meskipun sering diabaikan, bahkan tidak berpengaruh pada hasil proses tahapan, setidaknya berpengaruh pada kredibilitas penyelenggara. Meskipun sepertinya masyarakat dipaksa menerima, lalu tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi hal ini akan mencederai proses kepemiluan secara keseluruhan.

Oleh karena dalam tahapan ini, yang perlu dijaga adalah independensi lembaga itu masing-masing. Indepedensi itu bisa dijaga misalnya dengan mengungkap semua data tentang calon penyelenggara secara terbuka, atau paling tidak bisa diakses oleh publik. Misalnya informasi tentang kriteria yang dikehendaki, hingga hasil penilaian. Berdasarkan catatan berbegai sengketa kepemiluan yang dibawa ke Komisi Informasi, informasi hasil penilaian peserta itulah yang sering menjadi objek sengketa, karena munculnya ketidakpuasan para peserta rekrutmen.

Transparansi informasi kepemiluan juga terkait transparanjsi informasi penyelenggaara kepemiluan, hasil pemilu, penindaskan pelanggaran pemilu, angaran pemilu, dana kampanye pemilu dan evaluai penyelenggaraan pemilu. Semua informasi tersebut, seyogyanya selalu tersedia setiap waktu dan mudah diakses oleh publik. Salah satunya, kita bisa melihatnya melalui website KPU/KPUD dan Bawaslu/Panwaslu saat ini.

“Aspek transparansi sudah kita bangun sejak Pemilu 2014. Publik sudah dapat dengan mudah dan cepat mengetahui hasil pemilu di setiap TPS. Berapa jumlah pemilih, siapa yang menang dan perolehan suaranya berapa, datanya sudah tersedia,” jelas Ketua KPU Arief Budiman saat peluncuran Pilkada Serentak tahun 2018 di ruang utama kantor KPU, Juni 2017 lalu. Arief Budiman juga menjelaskan selain memperkuat integritas dan transparansi, KPU juga berupaya dari waktu ke waktu meningkatkan pelayanan kepada pemilih dan peserta pemilihan, dengan meluncurkan juga tagline “KPU Melayani”. Salah satu pelayanan yang paling fundamental adalah pelayanan informasi.

Dengan demikian, jelaslah betapa strategisnya prinsip transparansi informasi kepemiliuan tersebut.  yang berpengaruh besar dalam kualitas penyelenggaraan pemilu dan legitimasinya. Hal itu juga tertuang dalam MOU antara Komisi Informasi RI dan KPU RI No. 02/MoU. KIP/ XI/2016 dan No. 14/KB/KPU/2016.

Dalam catatan Komisi Informasi Kota Cirebon, dalam hal transparansi proses Pilkada, KPU Kota Cirebon, sampai sejauh ini masih dalam track yang sesuai dengan MoU tersebut di atas. Komisi Informasi Kota Cirebon, juga mencatat dari sekian Badan Publik yang ada di Kota Cirebon, KPU Kota Cirebon adalah satu-satunya Badan Publik (BP) yang mengirimkan dengan sukarela  Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik oleh PPID-nya ke Komisi Informasi Kota Cirebon untuk tahun 2017.

Kita tentu menunggu di proses-proses selanjutnya, baik oleh KPU maupun Panwaslu Kota Cirebon. Selain bisa melihat hasil pemilukada yang transparan, juga melahirkan pemimpin terpilih  yang terbaik.*****

RAKORNAS KI SE-INDONESIA KE-8 MAKASSAR 16-18 NOVEMBER 2017: MEMBANGUN DEMOKRASI DAN MENCEGAH KORUPSI

 

75a6a331e4607a11d82dd19dbda3c9afb640d2ccSebagai pelaksana UU 14/2008 mengawal Keterbukaan Informasi di Indonesia, Komisi Informasi Se-Indonesia diingatkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasil Limpo (SYL) agar keterbukaan informasi publik diwujudkan untuk kemajuan bangsa dan negara yang utuh menuju kesejahteraan rakyat. Hal tersebut disampaikan oleh SYL ketika membuka Rakornas KI Se-Indonesia Ke 8 di Makassar yang berlangsung pada tanggal 16-18 November 2017.

Rakornas yang diikuti oleh KI Pusat, 30 KI Provinsi, 4 KI Kabupaten dan 1 KI Kota ini, kali ini bertemakan,”Keterbukaan Informasi Publik, membangun Demokrasi dan Mencegah Korupsi.” Bukan tidak ada alasan dengan tema tersebut di atas. Maraknya kasus-kasus korupsi di berbagai level dan menjelang tahun politik 2018 (Pilkada Serentak) dan 2019 (Pileg dan Pilpres), menjadi perhatian sendiri bagi Komisi Informasi Se-Indonesia. Komisi Informasi (KI) Kota Cirebon turut hadir sebagai peserta dengan mengirimkan 4 Komisioner (Erlinus Thahar, Nuryani, Nurhendra dan Dadang Suherman) dan Sekretaris Wawan Supramuka.

Rakornas 2017 ini juga menghasilkan rumusan-rumusan strategi Komisi nInformasi mengawal keterbukaan informasi publik demi terciptanya Good Governance di semua Badan Publik (BP) yang bebas korupsi.

Selama 3 hari, para komisioner merumuskan rekomendasi-rekomedasi yang akan dilaksanakan oleh KI Pusat dan KI Seluruh Indonesia. Salah satu rekomendasi yang penting adalah perlunya KI melakukan MOU dengan sejumlah lembaga negara, seperti KPK dan Komisi Yudisial dalam bidang pencegahan korupsi, dengan KPU RI terkait transparansi proses kepemiluan.

Di sisi lain, Tenaga Ahli Menkominfo Freddy H. Tulung, perlu dilakukannya sejumlah riset dan penelitian untuk memastikan peningkatan partisipasi publik dalam penentuan kebijakan publik seiring dengan terbitnya UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini.

Para peserta Rakornas melakukan rapat-rapat di masing-masing bidang (Eksternal, Kelembagaan, Advokasi Sosialisasi Edukasi dan PSI). Pada akhir kegiatan Rakornas,  selain melahirkan  sejumlah rekomendasi, pada sidang pleno akhir, ditunjuklah KI Kalimantan Selatan sebagai tuan rumah  Rakornas KI Ke -9 yang dijadwalkan berlangsung bulan Juni 2018.*****

PENGUATAN KAPASITAS KOMISIONER DAN SEKRETARIAT KI KOTA CIREBON DI BIDANG PSI DAN MEDIASI OLEH KI PUSAT

WhatsApp Image 2018-01-03 at 13.21.28Komisi Informasi, sesuai dengan UU 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Bab I Pasal 1 ayat 4, bertugas menyelesaikan sengketa informasi publik (PSI)  melalui mediasi atau ajudikasi non ligitasi.

Oleh karenanya, dalam proses PSI ini, Komisi Informasi, melakukan berbagai kegiatan yang seperti halnya proses peradilan, ada pemeriksaan berkas, register sengketa, pemeriksaan, mediasi dan persidangan, baik oleh Majelis Komisioner maupun kepaniteraan Komisi Informasi.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut dibutuhkan keahlian, pengetahuan, dan kecakapan. Oleh karena itulah, maka pada tanggal 01-02 November 2017 lalu, bertempat di ruang serbaguna Komisi Informasi Kota Cirebon diselenggarakan Bimbingan Teknis PSI dan Mediasi yang dilaksanakan berkat kerjasama KI Kota Cirebon dan KI Pusat. Bimtek ini selain diikuti oleh seluruh Komisioner dan Sekretariat KI Kota Cirebon, juga diikuti oleh KI Kabupaten Cirebon.

WhatsApp Image 2017-12-12 at 09.09.25Dalam paparannya, mengawali kegiatan, Komisioner Komisi Informasi (KI) Pusat Henny S. Widyaningsih mengatakan bahwa perlunya kepiawaian mengelola persidangan oleh  Majelis Komisioner dalam melaksanakan tugasnya, selain soal teknis tetapi kemampuan bernalar, terutama ketika melakukan pemeriksaan. Salah satu indikator, kualitas Majelis Komisioner, sesungguhnya ada di hasil putusan-putusannya, terutama apakah benar-benar menegakkan semangat keterbukaan informasi atau tidak.

Sementara, Fathul Ulum, narasumber TA (Tenaga Ahli) KI Pusat, Majelis Komisioner perlu jam terbang dalam melaksanakan persidangan, trik-trik memeriksa dan memberikan pertanyaan, selain bisa dipelajari juga harus sering dilatih.

Sementara Agus Wijayanto Nugroho, narasumber TA KI Pusat lainnya, menekankan pentingnya menjaga netralitas mediator. Baik dari sisi posisioning, timing, gestur dan tatanan berbicara ketika memimpin proses mediasi.

Para peserta sangat antusias  mengikuti Bimtek tersebut, hal itu terlihat proses Bimtek berlangsung interaktif, banyak pertanyaan yang dilontarkan peserta terkait PSI dan Mediasi. ****

RAKERNIS KOMISI INFORMASI TAHUN 2017: MEMPERKOKOH EKSISTENSI KI DENGAN AKSI NYATA MERESPON ISU AKTUAL TERKAIT KETERBUKAAN INFORMASI

Foto Rakernis 2017

Selama  tujuh tahun Komisi Informasi sebagai ujung tombak pelaksanaan UU KIP,  selalu diperlukan tindakan nyata terhadap isu-isu aktual terkait keterbukaan informasi di masyarakat, baik di pusat maupun di daerah.  Hal inilah yang menjadi topik utama pembahasan di Rakernis (Rapat Kerja Teknis) Komisi Informasi  seluruh Indonesia di  Hotel Salak Tower, Bogor, 28-30 September 2017 lalu.

Dihadiri tak kurang 7 Komisioner Pusat, 58 orang perwakilan dari 29 KI Propinsi, 10 orang dari 5 Komisi Kabupaten dan 2 orang dari 1 Komisi Informasi Kota, Rakernis menjadi  forum untuk mempertajam usulan-usulan, aspirasi-aspirasi dan gagasan-gagasan perbaikan performa dan kinerja Komisi Informasi sebagai lembaga pelaksana UU KIP sebagai bahan persiapan menuju Rakornas KI 2017, yang rencananya akan dilaksanakan di Makasar bulan November 2017. Dari Kota Cirebon menghadirkan 3 Komisioner ki koTA Cirebon yaitu Erlinus Thahar, Nurhendra dan Dadang Suherman.

Rakernis ini juga berbarengan dengan peringatan Right To Know Day (RKTD) atau Hari Hak Untuk Tashu Sedunia Tahun 2017, yang diawali dengan kegiatan Debat Mahasiswa, yang dihadiri juga oleh delegasi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan DPR RI di IPB International Converntion Center, di mana Walikota Bogor Bima Arya juga hadir memberikan sambutan dan dukungan.

Berikut beberapa rekomendasi dari Rakernis KI 2017:

  1. Bidang ASE (Advokasi Sosialisasi Edukasi)
  • Pengarusutamaan Publikasi Kegiatan KI  (Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota.
  • Memperkuat eksistenki KI dengan melibatkan masyarakat secara langsung
  • Menyusun Strategi ASE
  • Memperkuat Keterbukaan Informasi  Publik di sektor Politik dengan mengadakan workshop KIP dengan stakeholder politik (KPU, Bawaslu, Parpol dan Kesbangpol)

 

  1. Bidang PSI (Penyelesaian Sengketa Informasi)
  • Perlunya keseragamana format putusan,  atribut persidangan,  admisnistrasi persidangan
  • Adanya SOP tentang Penanganan/Prosedur PSI
  • Revisi Perki  (Peraturan Komisi Informasi) Nomor 1 Tahun 2013
  • Perlu Sinergitas KIP dengan KI Provinsi, Kabupaten/Kota dalam merevisi Perki
  • Diperlukan Jaminan Hukum bagi Majelis Komisioner
  • Perlu adanya Revisi Perki Nomor 1 Tahun 201

 

  1. Bidang Kelembagaan
  • Perlunya penguatan struktur kesekretariatan Komisi Informasi
  • Perlunya standarisasi kesetaraan eselonisasi  Anggota Komisi Informasi Propinsi, Kabupaten dan Kota
  • Perlunya Fatwa MA tentang tafsir periodisasi Ketua dan Wakil Ketua
  • Meninjau  ulang sejumlah Perki

 

  1. Bidang Comitte
  • Tanggal Rakornas  2017, 16-18 November 2017
  • Lokasi di Makasar
  • Adanya jadwal Rapat Steering Comitte pra Rakornas
  • Adanya susunan acara
  • Adanya Branding Media
  • Adanya Draft TOR Keseluruhan dibuat oleh KI Pusat

Hasil rekomendasi ini akan terus dibahas oleh Tim 11 sebagai perwakilan KI Propinsi/Kabupaten/Kota dengan KI Pusat sampai pelaksanaan Rakornas 2017 nanti

Memaknai Right To Know Day (Hari Hak untuk Tahu Sedunia) Tahun 2017

(Oleh : Erlinus Thahar, Ketua Komisi Informasi Kota Cirebon)

55025649e740bd0255621aedfe345d314a750eb7

Hari ini, 28 September 2017, diperingati secara serentak di seluruh dunia sebagai  Right To Know Day (RTKD) atau  Hari Hak Untuk Tahu Sedunia. Tahun ini, RTKD mengambil tema, Right to Information: Open and accountable government and the media’s role (Hak Informasi, Pemerintahan Terbuka dan Akutabilitas dan  Peran Media).

Hak Untuk Tahu (Right To Know), yang mungkin kita kenal sebagai hak atas informasi adalah salah satu hak azazi manusia  yang Indonesia dijamin oleh Konstitusi (UUD 45 Pasal 28 F),  UU 39/1999 Tentang HAM dan UU 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Apa yang menjadi tema RTKD 2017 ini, menjadi sangat relevan dengan realitas birokrasi dan penyelenggaraan negara di Indonesia. Maraknya kasus-kasus korupsi baik ditingkat nasional, di daerah-daerah, bahkan sampai ke desa-desa, disinyalir oleh banyak pihak  disebabkan tidak terbukanya informasi atas kebijakan-kebijakan publik oleh penyelenggara negara.  Berbagai kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang dilakukan KPK yang melibatkan sejumlah  Kepala Daerah dan juga kasus-kasus Anggaran Dana Desa (ADD) yang menyebabkan 270 lebih Kepala Desa terjerat hukum, disebabkan karena tertutupnya proses-proses pengambilan kebijakan publik dan dijauhkan dari partisipasi publik. Kondisi inilah kemudian diambil sebagai kesempatan oleh sebagian pihak untuk mengambil keuntungan di atasnya.

Dengan alasan itulah maka penting untuk mengampanyekan Right To Know ini,bukan hanya karena kita sudah memiliki Undang-undang 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik semata, tetapi sudah harus menjadi kesadaran bersama dalam bernegara dan berbangsa.

Peran Media Massa

RKTD Tahun 2017 ini juga  menonjolkan peran Media. Media, dalam hal ini yang dimaksud adalah media massa (cetak maupun elekstronik) yang memegang peranan penting dalam keterbukaan informasi, terutama dalam hal mengedukasi masyarakat untuk menggunakan haknya untuk mengakses informasi. Media juga selama ini juga sudah sangat berperan dalam penyebaran informasi tentang berbagai kebijakan publik untuk dikritisi dan diperbincangkan.

Namun, keberadaan media sosial juga perlu dicermati. Dua tahun belakangan ini, badai informasi melalui media sosial kecepatannya melebihi kecepatan media massa konvensional. Hak untuk atas sebuah informasi tidak hanya sekadar bagaimana memperoleh informasi tersebut, tetapi juga menyebarkannya. Di media sosial, otoritas penyebaran informasi menjadi milik publik, meskipun ada batasan-batasan seperti yang dimaksud dalam UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Kebebasan memperoleh informasi dan menyebarkannya, membuat validitas informasi yang berkembang di media sosial bisa saja dipertanyakan.

Sebagian pihak mengatakan, media sosial sebagai bentuk perlawanan, namun sesungguhnya tidak selalu demikian. Media sosial bisa saja menjadi kontrol bagi media massa yang sebagian dicurigai tidak obyektif.

Meski belakangan media sosial dianggap lebih ampuh dalam membangun opini masyarakat, tidak serta merta media massa kehilangan perannya.  Justru disinilah peran penting media massa, UU Pers yang menjamin kerja-kerja jurnalistik Media Massa dalam menggali informasi publik, sesungguhnya bisa melakukan sinergitas  dengan UU 14/2008. Oleh karena itu penting bagi media massa untuk menjaga objektivitas, sehingga bisa menjadi rujukan ketika media sosial menyebarkan berita-berita hoax.

UU 14/2008 Tentang Keterbukaan Infomasi Publik

Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) No. 14 Tahun 2008, disyahkan pada tanggal 30 April 2008. Undang-undang ini merupakan upaya panjang para pejuang keterbukaan informasi publik di negeri, karena rancangan undasng-undang ini hampir 10 tahun mengendap di DPR RI.

Undang-undang ini, menjamin hak masyarakat  atas akses informasi di badan-badan publik baik pemerintah dan non pemerintah. Bagian penting  dari undang-undang diantaranya  adalah menekankan pada kesiapan dari badan publik untuk  menyediakan informasi baik setiap waktu, berkala dan serta merta. Informasi Publik itu harus akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Informasi dapat diakses dengan baik, mudah dan efesien.

Terkait tema RKTD 2017 ini, kesiapan itu menjadi dasar mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. Terbuka dalam akses informasi dan akuntabel dalam proses penyelenggaraan negara.  Kesiapan badan publik ini menjadi penting, karena dengan adanya UU 14/2008 maka diharapkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik pemerintah di berbagai tingkatan menjadi tinggi. Tentu akan menjadi masalah jika badan-badan  publiknya belum siap, baik SDM dan infrastrukturnya.

Sejak disyahkan,  UU No. 14/2008 ini, dalam  kurun waktu 9 tahun ini, seharusnya badan-badan publik seharusnya jauh lebih siap. Tinggi rendahnya jumlah sengketa publik, memang tidak selalu menggambarkan tinggi rendahnya tingkat pelayanan akses informasi publik. Jumlah sengketa yang fluktuatif (sample: KI Pusat), berturut tahun 2013 (377 sengketa teregister), 2014 (1354 sengketa teregister), 2015 (71 sengketa teregister) dan 2016 (64 sengketa teregister) setidaknya menggambarkan ada ketidakpuasan masyarakat akan keterbukaan informasi di berbagai badan publik.

Dari tahun ke tahun, trend jumlah sengketa informasi menurut data di atas terlihat menurun. Harapannya adalah,  penurunannya ini karena makin meningkatnya tingkat keterbukaan pelayanan informasi di  badan-badan publik. Tetapi bisa juga karena kurangnya sosialisasi UU No. 14/2008 ini karena belum masifnya kesadaran bahwa UU No. 14/2008 sebagai Undang-undang yang memiliki nilai strategis tersendiri.

Tetapi, adalah hal yang menarik, ketika KI Pusat menangani sengketa yang kontroversial, misalnya penanganan sengketa informasi terhadap akses informasi dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir, dengan kasus ini KI menjadi trending topik (Laporan Tahunan KI Pusat 2016). Ini membuktikan, dalam upaya meningkatkan atensi masyarakat terhadap keterbukaan infomasi, penanganan sengketa yang memiliki dampak psikologi dan sosial yang luas semacam ini, harus benar-benar ditangani secara paripurna, setidaknya bisa menjadi ujian strategis keberadaan Komisi informasi sebagai penjamin keterbukaan informasi.

Keterbukaan Publik Di Kota Cirebon

Kota Cirebon, sesungguhnya bisa menjadi salah satu ikon keterbukaan informasi, paling tidak di tingkat Kota/Kabupaten se-Indonesia. Betapa tidak, karena Kota Cirebon adalah satu-satunya Kota yang memiliki Komisi Informasi sejak dibentuk 4 Mei 2011 lalu. Ada 4 Komisi Informasi tingkat Kota/Kabupaten se-Indonesia, Kota Cirebon adalah satu-satunya Kota di Indonesia yang memiliki Komisi Informasi. Kita patut berbangga dengan hal ini, karena menunjukan adanya komitmen antara Pemerintah, DPRD dan civil society di Kota Cirebon dalam mewujudkan pemerintah yang terbuka dan akuntabel.

Namun, ikon itu tidak akan berbunyi apa-apa, jika kemudian badan-badan publiknya tidak siap untuk terbuka dalam akses informasi. Demikian juga jika masyarakat tidak aktif untuk melakukan pengawasan. Dua hal inilah yang menjadikan icon keterbukaan informasi itu menjadi bermakna.

Keterbukaan informasi itu sendiri hanyalah sebuah alat untuk mencapai tujuan yang sebenarnya,  yaitu kemaslahatan masyarakat Cirebon. Dengan keterbukaan informasi, semua kebijakan publik yang diambil oleh Pemerintah Kota Cirebon, bisa dikritisi dan diawasi, tentunya dengan pengawasan yang kontruktif, yang memberikan solusi. Bukan pengawasan yang mencari-cari kesalahan.

Oleh karena, itu keberadaan Komisi Informasi di Kota Cirebon, adalah sarana yang tepat untuk mengaktualkan bentuk partisipasi masyarakat. Dengan mengaplikasikan UU 14/2008, apa yang menjadi harapan, yaitu proses pengawasan publik  dalam penyelenggaraan negara yang konstruktif bisa terwujud. Kontruktif dalam arti bahwa proses-proses pengawasan itu melalui koridor yang jelas dan terjamin secara undang-undang. Karena keberadaan Komisi Informasi sesungguhnya menjamin salah satu hak azazi manusia, yaitu  hak mengakses informasi (right to know) terjamin oleh negara.

Dalam konteks Kota Cirebon, harapan besar ini, tentu bukan pekerjaan main-main. Dukungan berbagai pihak dan kesamaan visi dalam membangun Cirebon dengan pemerintahan yang terbuka dan akuntable, menjadi hal yang mutlak menjadi cita-cita bersama. Melalui keterbukaan informasi, kita bisa mencegah berbagai persoalan yang menjadi penghambat pembangunan, seperti prilaku koruptif dan pengabaian pada hak-hak publik.

Menekan prilaku koruptif, meningkatkan pemenuhan hak-hak publik, akuntabilitas  dan transparansi  penyelenggaraan negara, adalah berbagai bentuk dan cara memaknai Righ To Know Day (Hari Hak Untuk Tahu) yang diperingati di seluruh dunia hari ini. ***