Author: Admin KI.KC

KOMISI INFORMASI TERIMA KUNJUNGAN DARI LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UIN SUNAN GUNUNG JATI BANDUNG.

Halo Sedulur Transparansi!

Hari ini Komisi Informasi Kota Cirebon mendapatkan kunjungan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Sunan Gunung Jati Bandung, lho. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka Pengumpulan Data, Wawancara, dan Observasi yang dilakukan LP2M UIN Sunan Gunung Jati Bandung terkait moderasi beragama di Kota Cirebon.

#komisiinformasikotacirebon #komisiinformasi #keterbukaaninformasipublik #goodgovernance #kotacirebon #cirebonjeh #kuduweru #kotainformatif #infocirebon #cirebonsehati

RAPAT KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2024 DI KANTOR KPU KOTA CIREBON.

Halo Sedulur Transparansi!

Rabu, 10 Agustus 2022 Komisi Informasi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon mengadakan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Kantor KPU Kota Cirebon.
Rapat Koordinasi ini bertujuan agar Komisi Informasi dan KPU Kota Cirebon sebagai partner kelembagaan pemerintah dan partner masyarakat dapat bersinergi dalam penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 mendatang.
Sinergi yang terbangun diantara kedua lembaga ini juga diharapkan mampu membentuk demokrasi dan menuju pada desain yang paling pas dari demokrasi itu sendiri.


Dalam rapat koordinasi ini, Ketua KPU Kota Cirebon yaitu Bapak Didi Nursidi menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan publikasi dan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.
Semoga koordinasi ini membawa kebaikan bagi kita semua.

KI Pusat RI Umumkan Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2022 Sebesar 74,43

Lembaga Negara Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) RI mengumumkan nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2022 sebesar 74,43 atau berada pada posisi sedang. Ketua Bidang Penelitian dan Dokumentasi (Litdok) KI Pusat RI Rospita Vici Paulyn menyampaikan adanya kenaikan nilai IKIP tahun 2021 dari 71,37 menjadi 74,43.

Vici yang juga sebagai penanggungjawab IKIP 2022 KI Pusat memaparkan kenaikan nilai IKIP merata pada tiga dimensi lingkungan sekaligus yakni dimensi politik, ekonomi, dan hukum. Ia menyampaikan bahwa uraian nilai IKIP 2022 diperoleh dari nilai rata-rata dari tiga dimensi tersebut, masing-masing sebesar 74,53 nilai dimensi fisik dan politik, 74,84 nilai dimensi ekonomi, dan 73,98 nilai dimensi hukum.

Menurutnya, nilai akhir IKIP 2022 sebesar 74,43 diperoleh dari gabungan penilaian  dari 306 Informan Ahli (IA) dari 34 Provinsi seluruh Indonesia dengan penilaian dari 17 Informan Ahli Nasional  (unsur internal Komisioner KIP RI dan unsur eksternal). Untuk penilaian IA gabungan 34 Provinsi memberikan skor 74,68 dengan bobot nilai 70 persen dengan skor indeks 52,28 sedangkan skor National Assessment Council (NAC) Forum yang digelar di Jakarta, 28 Juli 2022, adalah 73,84 dengan bobot 30 persen dan skor indeks 22,18, setelah digabungkan menghasilkan nilai IKIP 2022 sebesar 74,43.

Ia menjelaskan metode pengumpulan nilai IKIP 2022 sama dengan tahun lalu, yaitu melalui pengumpulan nilai yang melibatkan tim Kelompok Kerja (Pokja) IKIP Pusat dan Pokja Daerah di 34 Provinsi. Tim Pokja IKIP Pusat terdiri dari Komisioner KI Pusat dan Tim Ahli Pusat sementara tim Pokja IKIP Daerah terdiri dari Komisioner KI Provinsi dan tim Pokja unsur eksternal daerah dengan jumlah seluruhnya 238 orang.

Disampaikannya bahwa pelaksanaan pengumpulan nilai IKIP dilaksanakan melalui kuesioner yang sampaikan tim Pokja Daerah di setiap provinsi ke IA provinsi yang terdiri dari 9 orang meliputi unsur pemerintah daerah, unsur dunia usaha, unsur akademisi, dan unsur CSO atau LSM di setiap provinsi. Kemudian hasil penilaian kuesioner oleh 9 IA dibahas dalam kegiatan FGD melibatkan Tim IKIP Pusat untuk mendapatkan skor akhir IKIP Provinsi.

Menurutnya, hasil dari nilai final IKIP di setiap dari 34 Provinsi dibawa ke pembahasan NAC Forum yang melibatkan 10 IA Nasional eksternal dan 7 IA internal KI Pusat hingga dihasilkan nilai final IKIP Nasional. Pembahasan dalam NAC Forum juga melibatkan enam Tim Ahli IKIP Pusat yang juga terlibat langsung dalam mengawal pengumpulan nilai IKIP lewat pelaksanaan FGD di 34 Provinsi. 

Disampaikan  bahwa metode penyusunan nilai IKIP dibagi dalam lima kategori, yaitu kategori nilai buruk sekali antara 0-39, kategori nilai buruk 40-59, kategori nilai sedang 60-79, kategori nilai baik 80-89, dan kategori baik sekali 90-100. Berdasarkan hasil IKIP 2022 yang berada pada kisaran 60-79 berarti masih berada pada posisi sedang, yaitu 74,43 namun meningkat dari tahun lalu sebesar 71,37.

Dijelaskan bahwa nilai IKIP per provinsi menunjukkan baru tiga provinsi yang memiliki nilai kategori baik yaitu Jawa Barat (81,93), Bali (80,99), dan NTB (80,49) Sementara yang masuk kategori sedang adalah yang terbanyak yaitu, 30 provinsi, dan tersisa 1 provinsi dengan kategori nilai buruk, yaitu Provinsi Maluku Utara (58,49).

 

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Indeks KIP Jabar Tertinggi, Lampaui Nasional.

KOTA BANDUNG – Jawa Barat menempati posisi teratas provinsi dengan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Terbaik di Indonesia Tahun 2022. 

Dari 34 provinsi, Jabar meraih nilai tertinggi 81,93 disusul Bali 80,99. Sedangkan 32 provinsi lainnya masuk kategori sedang, dan ada satu provinsi kategori buruk. 

Pencapaian kinerja keterbukaan publik Jabar tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya (2021) dilihat dari posisi dan nilai. Pada 2021, Jabar ada di posisi keempat dengan nilai IKIP 78,56. Pencapaian 2022 melampaui nilai IKIP nasional yang baru mencapai 74,43 atau dalam kategori sedang.

Ketua Komisi Informasi Daerah Jabar Ijang Faisal menyukuri pencapaian Jabar tersebut.  

“Alhamdulillah, kami bersyukur dengan prestasi IKIP Provinsi Jawa Barat tahun ini,” kata Ketua Komisi Informasi Jawa Barat Ijang Faisal. 

Menurutnya, pencapaian ini merupakan hasil kerja keras semua stakeholders mulai dari Pemda Provinsi Jabar, pemda kabupaten/kota, seluruh entitas yang peduli keterbukaan informasi, serta masyarakat.  

“Ini hasil kerja keras bersama, mulai Pak Gubernur (Ridwan Kamil) bersama jajaran birokrasi di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, pemerintahan kabupaten/kota, dan seluruh masyarakat Jawa Barat,” tambah Ijang. 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jabar Ika Mardiah menyatakan dengan pencapaian ini menandakan keterbukaan informasi publik di Jabar dalam satu tahun meningkat cukup signifikan.

Saat ini keterbukaannya terbaik se-Indonesia tapi bukan berarti semua stakeholders bisa berpuas diri. 

“Nilai yang sudah terbaik ini masih bisa kita tambah lagi. Kalau bisa lebih baik kenapa tidak. Tentu butuh kerja keras semua elemen, dan jangan ada rasa cepat puas diri,” kata Ika. 

KI Pusat menilai IKIP menggunakan metode yang sama dengan  2021, yaitu melalui pengumpulan nilai yang melibatkan tim Kelompok Kerja IKIP Pusat dan Pokja Daerah di 34 provinsi. 

Tim Pokja IKIP Pusat terdiri dari Komisioner KI Pusat dan Tim Ahli Pusat, sedangkan Tim Pokja IKIP Daerah terdiri dari Komisioner KI Provinsi dan Tim Pokja unsur eksternal daerah dengan jumlah seluruhnya 238 orang.

Pelaksanaan pengumpulan nilai IKIP dilaksanakan melalui kuesioner yang disampaikan Tim Pokja Daerah di setiap provinsi ke IA provinsi yang terdiri dari sembilan orang, meliputi unsur pemerintah daerah, unsur dunia usaha, unsur akademisi, dan unsur CSO atau LSM di setiap provinsi. 

Hasil penilaian kuesioner oleh 9 IA dibahas dalam kegiatan FGD melibatkan Tim IKIP Pusat untuk mendapatkan skor akhir IKIP Provinsi. Hasil dari nilai final IKIP di setiap provinsi dibawa ke pembahasan NAC Forum yang melibatkan 10 IA Nasional eksternal dan 7 IA internal KI Pusat hingga dihasilkan nilai final IKIP Nasional. 

Menurut Ketua Bidang Penelitian dan Dokumentasi (Litdok) Komisi Informasi Pusat RI Rospita Vici Paulyn, metode penyusunan nilai IKIP dibagi dalam lima kategori. Kelima kategori itu masing – masing nilai buruk sekali antara 0-39, nilai buruk 40-59, nilai sedang 60-79, nilai baik 80-89. 

“Dan kategori baik sekali 90-100,” sebut Vici.

Penilaian IKIP diumumkan Komisi Informasi Pusat di Jakarta, Kamis (28/7/2022). 

*Apresiasi kepada Gubernur*

Pada Senin (1/8/2022), rombongan KI Pusat yang dipimpin Ketua Donny Yoesgiantoro bertemu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung. 

KI memberikan selamat kepada Gubernur dan apresiasi atas pencapaian Jabar dalam hal keterbukaan informasi publik. 

“Jawa Barat mendapatkan ranking terbaik untuk indikator keterbukaan informasi di publik. Jadi kita melihat bahwa Jawa Barat ini dengan pencapaiannya kami apresiasi, jadi kami membahas banyak hal untuk kemajuan Jawa Barat di masa mendatang,” ujarnya. 

Selain memberikan apresiasi, pertemuan Ketua KI Pusat dengan Gubernur guna membahas hal – hal terkait Rapat Kerja Teknis Komisi Informasi yang akan digelar di Jabar pada September 2022. 

Koordinasi Keterbukaan Informasi bersama seluruh operator Media Sosial SKPD Kota Cirebon untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Melalui digital.

Halo Sedulur Transparansi! Hari ini, Kamis(30/6) Komisi Informasi Kota Cirebon dan DKIS baru saja melaksanakan Koordinasi Keterbukaan Informasi bersama seluruh operator Media Sosial SKPD Kota Cirebon untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Melalui digital. Bapak Ekky Bahtiar, S. E selaku Komisioner Komisi Informasi Kota Cirebon Bidang Kelembagaan memberikan materi mengenai keterbukaan Informasi Publik dalam kegiatan ini. Kegiatan ini tentu sangat penting untuk dilakukan mengingat di zaman modern masyarakat mulai mengandalkan media digital sebagai sarana untuk mengakses informasi. Esa berharap, melalui kegiatan ini Operator Media Sosial di seluruh SKPD Kota Cirebon dapat lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

SELAMAT HARI LAHIR PANCASILA

Hari lahir Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni yang ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang Dokuritsu Junbi Cosakai (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan). Pidatonya pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia.

Adapun sejarahnya berawal dari kekalahan Jepang pada perang pasifik, mereka kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah Lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Junbi Cosakai. Pada sidang pertamanya di tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Chuo Sangi In (sekarang Gedung Pancasila), para anggota membahas mengenai tema dasar negara.

Sidang berjalan sekitar hampir 5 hari, kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, yang dinamai “Pancasila”. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu Bung Karno menyebutkan lima dasar untuk negara Indonesia, yakni Sila pertama “Kebangsaan”, sila kedua “Internasionalisme atau Perikemanusiaan”, sila ketiga “Demokrasi”, sila keempat “Keadilan sosial”, dan sila kelima “Ketuhanan yang Maha Esa”.

Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat Undang-Undang Dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka Dokuritsu Junbi Cosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai panitia Sembilan. Berisi Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Abikoesno Tjokroseojoso, Agus Salim, Wahid Hasjim, Mohammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Mr. AA Maramis, dan Achmad Soebardjo.

Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada siding tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

Sejara Hari Lahir Pancasila sangat perlu untuk diingat dan yang lebih utama lagi bagaimana kita dapat memaknai Pancasila sebagai dasar Negara dan sebagai landasan berkeperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga bermanfaat. 

PEMERINTAH KOTA CIREBON KEMBALI MERAIH OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) DARI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)

Halo Sedulur Transparansi! Weru beli? Kota Cirebon meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.

Ini adalah Tahun ke-6 secara berturut-turut Kota Cirebon meraih opini WTP. Opini WTP adalah opini terbaik yang bisa didapatkan pemerintah setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Diraihnya opini WTP menandakan bahwa Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah.

Hal ini tentu sebuah prestasi yang patut dibanggakan oleh sedulur kabeh. Semoga prestasi membanggakan ini dapat terus dipertahankan.

KI KOTA CIREBON MENDAPAT KUNJUNGAN DARI KOMISI 1 DPRD PROVINSI BANTEN

Komisi Informasi Kota Cirebon mendapat kunjungan kerja dari Komisi 1 DPRD Provinsi Banten, Jumat (11/03). Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk mengetahui kedudukan, peranan, dan anggaran Komisi Informasi Kota Cirebon dalam menjalankan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi 1, yaitu Mohamad Bonnie di Kantor KI Kota Cirebon.

Bonnie menyampaikan bahwa “Kedatangan kami ke Kantor Komisi Informasi Kota Cirebon adalah untuk mengetahui sejauh mana peranan KI Kota Cirebon dalam menangani laporan atau sengketa dan juga sejauh mana dukungan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kota Cirebon”. Ketua Komisi Informasi Kota Cirebon, Adi Arifudin yang didampingi oleh komisioner Jauhari Ahmad, sangat menyambut baik atas kunjungan tersebut. Ketua KI Kota Cirebon menyampaikan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan capaian keterbukaan informasi publik di Kota Cirebon.

Berkaitan dengan peranan, Jauhari Ahmad menambahkan keterangan, bahwa KI Kota Cirebon mempunyai target peningkatan pelayanan informasi publik kepada pengguna informasi publik. Sehingga sebisa mungkin kita tekan potensi-potensi sengketa informasi. “Tingginya jumlah sengketa informasi yang ditangani oleh Komisi Informasi bukan sebuah jaminan bahwa KI tersebut dikategorikan berhasil, sebab amanat UU Nomor 14 Tahun 2014 tentang KIP yang lebih utama adalah menjamin hak keterbukaan informasi publik bagi masyarakat atau pengguna informasi publik”, tegas Jauhari.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut sejumlah anggota Komisi 1, yaitu Mujakkir Zuhri, Agus Efendi, Toha, Beni Sudrajat, Encop Sopia, Zaid Elhabib. Bonnie menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan pertemuan penting karena di Kabupaten dan Kota se Provinsi Banten baru ada 1 Kabupaten yang mempunyai Komisi Informasi, yaitu Kabupaten Lebak.