Author: Admin KI.KC

Koordinasi Keterbukaan Informasi bersama seluruh operator Media Sosial SKPD Kota Cirebon untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Melalui digital.

Halo Sedulur Transparansi! Hari ini, Kamis(30/6) Komisi Informasi Kota Cirebon dan DKIS baru saja melaksanakan Koordinasi Keterbukaan Informasi bersama seluruh operator Media Sosial SKPD Kota Cirebon untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Melalui digital. Bapak Ekky Bahtiar, S. E selaku Komisioner Komisi Informasi Kota Cirebon Bidang Kelembagaan memberikan materi mengenai keterbukaan Informasi Publik dalam kegiatan ini. Kegiatan ini tentu sangat penting untuk dilakukan mengingat di zaman modern masyarakat mulai mengandalkan media digital sebagai sarana untuk mengakses informasi. Esa berharap, melalui kegiatan ini Operator Media Sosial di seluruh SKPD Kota Cirebon dapat lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

SELAMAT HARI LAHIR PANCASILA

Hari lahir Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni yang ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang Dokuritsu Junbi Cosakai (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan). Pidatonya pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia.

Adapun sejarahnya berawal dari kekalahan Jepang pada perang pasifik, mereka kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah Lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Junbi Cosakai. Pada sidang pertamanya di tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Chuo Sangi In (sekarang Gedung Pancasila), para anggota membahas mengenai tema dasar negara.

Sidang berjalan sekitar hampir 5 hari, kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, yang dinamai “Pancasila”. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu Bung Karno menyebutkan lima dasar untuk negara Indonesia, yakni Sila pertama “Kebangsaan”, sila kedua “Internasionalisme atau Perikemanusiaan”, sila ketiga “Demokrasi”, sila keempat “Keadilan sosial”, dan sila kelima “Ketuhanan yang Maha Esa”.

Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat Undang-Undang Dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka Dokuritsu Junbi Cosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai panitia Sembilan. Berisi Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Abikoesno Tjokroseojoso, Agus Salim, Wahid Hasjim, Mohammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Mr. AA Maramis, dan Achmad Soebardjo.

Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada siding tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

Sejara Hari Lahir Pancasila sangat perlu untuk diingat dan yang lebih utama lagi bagaimana kita dapat memaknai Pancasila sebagai dasar Negara dan sebagai landasan berkeperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga bermanfaat. 

PEMERINTAH KOTA CIREBON KEMBALI MERAIH OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) DARI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)

Halo Sedulur Transparansi! Weru beli? Kota Cirebon meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.

Ini adalah Tahun ke-6 secara berturut-turut Kota Cirebon meraih opini WTP. Opini WTP adalah opini terbaik yang bisa didapatkan pemerintah setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Diraihnya opini WTP menandakan bahwa Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah.

Hal ini tentu sebuah prestasi yang patut dibanggakan oleh sedulur kabeh. Semoga prestasi membanggakan ini dapat terus dipertahankan.

KI KOTA CIREBON MENDAPAT KUNJUNGAN DARI KOMISI 1 DPRD PROVINSI BANTEN

Komisi Informasi Kota Cirebon mendapat kunjungan kerja dari Komisi 1 DPRD Provinsi Banten, Jumat (11/03). Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk mengetahui kedudukan, peranan, dan anggaran Komisi Informasi Kota Cirebon dalam menjalankan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi 1, yaitu Mohamad Bonnie di Kantor KI Kota Cirebon.

Bonnie menyampaikan bahwa “Kedatangan kami ke Kantor Komisi Informasi Kota Cirebon adalah untuk mengetahui sejauh mana peranan KI Kota Cirebon dalam menangani laporan atau sengketa dan juga sejauh mana dukungan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kota Cirebon”. Ketua Komisi Informasi Kota Cirebon, Adi Arifudin yang didampingi oleh komisioner Jauhari Ahmad, sangat menyambut baik atas kunjungan tersebut. Ketua KI Kota Cirebon menyampaikan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan capaian keterbukaan informasi publik di Kota Cirebon.

Berkaitan dengan peranan, Jauhari Ahmad menambahkan keterangan, bahwa KI Kota Cirebon mempunyai target peningkatan pelayanan informasi publik kepada pengguna informasi publik. Sehingga sebisa mungkin kita tekan potensi-potensi sengketa informasi. “Tingginya jumlah sengketa informasi yang ditangani oleh Komisi Informasi bukan sebuah jaminan bahwa KI tersebut dikategorikan berhasil, sebab amanat UU Nomor 14 Tahun 2014 tentang KIP yang lebih utama adalah menjamin hak keterbukaan informasi publik bagi masyarakat atau pengguna informasi publik”, tegas Jauhari.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut sejumlah anggota Komisi 1, yaitu Mujakkir Zuhri, Agus Efendi, Toha, Beni Sudrajat, Encop Sopia, Zaid Elhabib. Bonnie menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan pertemuan penting karena di Kabupaten dan Kota se Provinsi Banten baru ada 1 Kabupaten yang mempunyai Komisi Informasi, yaitu Kabupaten Lebak.

HAPPY INTERNATIONAL WOMAN’S DAY

Halo Sedulur Transparansi!

Weru beli?
Tanggal 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan International lho… Peringatan hari perempuan Sedunia Tahun 2022 ini mengusung tema #breakthebias yang artinya, siapapun kamu dan apapun gendermu, kita bisa bersama-sama menghancurkan bias, diskriminasi, dan stereotip yang selama ini melekat pada perempuan sehingga menimbulkan ketidakadilan.

#breakthebias diharapkan dapat menjadi ajakan bagi siapapun kamu agar dapat bersikap adil dan mampu menghargai setiap perbedaan sehingga tercipta dunia yang lebih setara dan inklusif.

Komisi Informasi Kota Cirebon, mendukung perjuangan perempuan dengan berupaya memastikan informasi publik dapat diakses oleh semua. Karena dengan terbukanya informasi, setiap orang dapat mengembangkan dirinya. Buka! Informasi Publik.

#komisiinformasikotacirebon #komisiinformasi #keterbukaaninformasipublik #goodgovernance #kotacirebon #cirebonjeh #kuduweru #kotainformatif #infocirebon #cirebonsehati #cirebonsmartcity #hariperempuaninternmational #internationalwomensday #iwd #breakthebias #hancurkanbias #kesetaraan #keadilan # empowertogether #nooneleftbehind

MEMPERINGATI ISRA MI’RAJ NABI MUHAMMAD S.A.W 1433 H.

Oleh : Mochamad Kesumajati Amarullah

Assalamu’alaikum wr.wb.Alhamdulillahirabbil alamin, washolatu wasalamu ala asyrafil’wal mursalin, wa’ala alihi washohbihi ajma’in Amma ba’du..

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan syafaatnya kepada kita semua. Tak lupa shalawat serta selam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. 

Pada hari yang berbahagia ini marilah kita senantiasa mengingat kembali hari yang istimewa. Yaitu kisah perjalanan Nabi Muhammad yang dikenal dengan peristiwa Isra Miraj. Rasul telah menempuh perjalanan panjang saat keadaan beliau sedang tidak baik-baik saja. Sebab baru saja kehilangan kakek, paman dan istri tercintanya. 

Meskupun keadaannya sedang bersedih beliau dengan senang hati mau menjalani perintah dari Allah. Peristiwa agung itu terjadi pada tanggal 27 rajab tahun 11 Hijriah. Dari sinilah kita dapat mengabil hikmah tentang sebuah rasa sabar atas segala cobaan yang diberikan Allah. 

KOMITMEN BERSAMA UNTUK WUJUDKAN CIREBON SEBAGAI KOTA INFORMATIF

CIREBON – Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon bersama Komisi Informasi Kota Cirebon berkomitmen mewujudkan Kota Cirebon sebagai kota informatif.

Salah satunya melalui penandatanganan komitmen bersama yang dilakukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada  Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemda Kota Cirebon dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Komisi Informasi Kota Cirebon

Penandatanganan dilakukan di Co-Working Space (CWS) di halaman belakang kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon, Jumat (18/2/2022). Hadir pula perwakilan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cirebon, serta Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, Ijang Faisal, M.Si.

“Penandatanganan komitmen bersama ini kami lakukan untuk mewujudkan Kota Cirebon sebagai kota informatif,” ungkap Kepala DKIS Kota Cirebon, Ma’ruf Nuryasa, AP., M.Si., usai acara tersebut.

Ma’ruf menjelaskan, pihaknya mencoba mengonsolidasikan dengan semua PPID di lingkungan PD dan BUMD untuk menjalankan peran dan fungsinya secara optimal dalam hal penyediaan akses informasi bagi publik.

“Sehingga ketika ada masyarakat yang membutuhkan informasi bisa mengaksesnya dengan mudah. Prinsipnya, peran PPID perlu dioptimalkan terus,” ungkapnya.

Nantinya, sambung Ma’ruf, akses informasi di tiap PD dan BUMD akan dibuat terintegrasi melalui sistem layanan online. Tujuannya untuk mempermudah layanan bagi publik.

“Sekaligus edukasi kepada masyarakat, bahwa ada informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” katanya.

Sementara itu, Koordinator Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi pada Komisi Informasi Kota Cirebon, Lutfiyah Handayani, S.Sos.I menyampaikan, untuk mewujudkan kota informatif dibutuhkan peran semua stakeholder.

“Memang utamanya PPID memiliki peran dalam menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik dengan akses yang mudah,” kata Lutfiyah.

Ia bahkan menyebutkan, setiap badan publik wajib untuk menetapkan dan memutakhirkan daftar informasi publik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

“Jenis-jenis informasi publik yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan informasi yang wajib tersedia setiap saat,” jelasnya.

Meski demikian, sambung Lutfiyah, ada pula informasi yang dikecualikan. Misalnya menyangkut kerahasiaan negara, kerahasiaan untuk persaingan yang sehat, dan kerahasiaan atas hak pribadi.

“Kami di Komisi Informasi juga berkewajiban melakukan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di badan publik,” katanya.

Untuk diketahui, ruang lingkup badan publik yakni, lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, BUMN/BUMD, organisasi non pemerintah yang menerima dana dari APBD/APBN, dan partai politik.