Hari ini, Rabu (5/10/2022), Tentara Nasional Indonesia (TNI) merayakan hari ulang tahun yang ke-77.

Jika ditarik ke belakang, hari lahir TNI berarti jatuh pada tanggal 5 Oktober 1945.

Berdasarkan penjelasan sejarah TNI di laman resmi tni.mil.id, pada hari itu TNI yang semula bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR) diubah namanya menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR).

Perubahan ini dilakukan dengan dasar Maklumat Pemerintah.

Bunyi maklumat tersebut adalah sebagai berikut:

“Untuk memperkuat perasaan umum, maka diadakan satu Tentara Keamanan Rakyat,” dikutip dari Ensiklopedi Umum (1991).

Tentara Keamanan Rakyat (TKR)

Mengapa kelahiran TKR dijadikan hari lahir TNI, disebutkan dalam buku yang sama bahwa TKR adalah pasukan atau aparat resmi yang pertama kali dimiliki Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Sebelumnya, Indonesia belum memiliki angkatan atau pasukan tentara resmi, karena dalam menghadapi kekuatan asing yang ada, Pemerintah memiliki kebijakan untuk mengedepankan strategi diplomasi.

Sehingga, BKR yang sudah ada sebelum TKR ternyata bukan lah suatu angkatan perang, melainkan hanya berfungsi sebagai pertahanan sipil. 

Namun ternyata perubahan dari BKR menjadi TKR sempat menimbulkan banyak pendapat. Para pemuda tidak menyetujui kebijakan pemerintah tersebut.

Alasannya Indonesia saat itu masih harus menghadapi kekuatan militer baik Jepang, Inggris, dan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan. 

Digagas oleh Urip Sumoharjo

Mengutip 100 Tokoh yang Mengubah Indonesia (2009), TKR dibentuk berangkat dari kegelisahan Urip Sumoharjo di hari-hari awal kemerdekaan Republik.

“Tidak mungkin sebuah negara berdiri zonder tentara,” kata Urip sebagaimana dituliskan dalam buku tersebut.

Kegelisahannya pun terjawab ketika ia dan para mantan perwira Pembela Tanah Air (Peta) menggagas berdirinya organisasi “pelindung bangsa” bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) di Yogyakarta pada hari yang kini diperingati sebagai HUT TNI. Oleh karena itu, sosoknya dikenal sebagai peletak dasar kemiliteran Indonesia. Sejak awal pembentukannya di masa perjuangan kemerdekaan, pasukan militer nasional ini memang mengalami sejumlah pergantian nama hingga diganti menjadi TNI pada 3 Juni 1947 oleh Presiden Soekarno.

Setiap tahunnya tanggal 1 Oktober bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila sebagai wujud penghormatan terhadap jasa para pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa Gerakan 30 September atau yang lebih dikenal dengan sebutan G30S/PKI, serta mengenang perjuangan mereka untuk mempertahankan kesatuan bangsa dan negara. Oh ya, peringatan tahun ini mengusung tema “Bangkit Bergerak Bersama Pancasila”, lho..

Mari bersama-sama wujudkan persatuan bangsa dengan nilai-nilai Pancasila!

#komisiinformasikotacirebon #komisiinformasi #keterbukaaninformasipublik #goodgovernance #jumatagung #kotacirebon #cirebonjeh #kuduweru #kotainformatif #infocirebon #kesaktianpancasila #1oktober #pancasila

Kemenkopolhukam berkolaborasi dengan Komisi Informasi Pusat menginisiasi Deklarasi Jogja untuk Keterbukaan Informasi Publik pada Kamis, 8 September 2022.Penandatanganan deklarasi Jogja ini dilakukan oleh 34 Pemerintah Provinsi se-Indonesia untuk berkomitmen mendukung agenda keterbukaan informasi publik. Penandatanganan juga dilakukan oleh Kemenkopolhukam, Kemendagri, Kemenkominfo, dan Komisi Informasi Pusat.

Deputi VII Kemenkopolhukam, Marsda TNI Arief Mustofa sebagai penyelenggara menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan upaya mengoptimalkan program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas demokrasi.”Kualitas demokrasi di Indonesia harus terus diupayakan dan ditingkatkan, salah satu caranya dengan meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik. Kalau Pemilu dan Pemilihan Serentak itu mekanisme yang sudah ada untuk seleksi pemimpin. Akan tetapi, modal dasarnya dengan Keterbukaan Informasi Publik. Wajib hukumnya,” kata Masda TNI Arief Mustofa dalam keterangan persnya kepada wartawan. Arief juga menyampaikan pemerintah memiliki program prioritas nasional dalam RPJMN diantaranya berupa Indeks Keterbukaan Informasi Publik.

Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandhiyudha mengapresiasi Kemenkopolhukan atas penyelenggaraan ini karena peran kepala daerah dan pemerintah daerah sangat strategis.”Agenda keterbukaan informasi publik hanya bisa optimal kalau kita memiliki kepala daerah dan/atau pemerintah daerah yang berkomitmen pada Keterbukaan Informasi Publik. Hadirnya deklarasi Jogja ini adalah langkah pertama yang sangat monumental, titik tolak dari sebuah perjalanan panjang dengan cita-cita konsolidasi demokrasi yang kian berkualitas,” kata Arya Sandhiyudha dalam kesempatan yang sama.

Arya menyebutkan bahwa pemilihan Yogyakarta sebagai tempat deklarasi juga dapat menjadi modal diplomasi. Menurutnya, dunia perlu tahu bahwa positioning demokrasi Indonesia memiliki keunikan dalam pendekatan keterbukaan informasi publik diantara negara-negara demokrasi dunia.

“Itu terlihat dari sambutan Gubernur Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono, bukti demokrasi Pancasila dan demokrasi NKRI juga menjadi komitmen daerah se-istimewa Yogyakarta yang mungkin dipersepsi dunia sulit menemukan model kerajaan yang berkelindan dengan demokrasi, apalagi komitmen keterbukaan informasi publik,” ujar Arya.