TRANSPARANSI PILKADA 2018

Oleh: Erlinus Thahar Ketua Komisi Informasi Kota Cirebon

Oleh: Erlinus Thahar
Ketua Komisi Informasi Kota Cirebon

Pilkada serentak 2018, tinggal beberapa bulan lagi. Sejumlah provinsi dan daerah (Kota dan Kabupaten) menggeliat, mempersiapkan diri menyelenggarakan Pilkada, sebagai ajang memilih Kepala Daerah, termasuk dalam hal ini Kota Cirebon dan Kabupaten di Cirebon.

Bisa dipastikan, kontestasi Pilkada ini, membuat suhu politik mau tidak mau beranjak panas. Sejumlah partai sudah mengelus-ngelus kandidatnya, melakukan komunikasi politik, tentunya untuk saling menjajaki dan berkoalisi. Sejumlah tokoh pun, sudah memantaskan diri sebagai bakal calon, dengan mendaftar di sejumlah partai hingga memasang baliho.

Dari sisi penyelenggara, tahapan demi tahapan dilalui. Di Jawa Barat, terkait Pilkada Gubernur dan Pilkada Bupati/Walikota sudah membentuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) hingga Panwascam. Begitu juga dengan KPU, melalui KPUD, membentuk Panitia Pemilu Kecamatan (PPK)dan  jajaran dibawahnya, sebagai persiapan penyelenggaraan Pilkdada Serentak 2018 nanti.

Semua proses, baik dari sisi kontestan (bakal calon, partai pengusung) maupun penyelenggara (KPU, KPUD, Bawaslu, Panwaslu), mengacu kepada UU Pemilu No. 7 Tahun 2017. Tahapan demi tahapan tersebut sebagai proses kepemiluan, berjalan sesuai dengan regulasi yang ada, semata-mata agar semua proses hingga hasil menghasilkan produk yang legitimate, baik Gubernur maupun Bupati/Walikota  yang terpilihnya.

Produk kepemiluan yang legitimate, yang sah secara undang-undang, yang kemudian mempeoleh dukungan masyarakat, dihasilkan jika semua pihak menjaga agar meminimalisir berbagai pelanggaran kepemiluan. Salah satu cara untuk meminimalisir pelanggaran tersebut adalah dengan menjaga transparansi dalam setiap tahapan proses kepemiluan. Hal ini tentunya mengacu pada UU Pemilu No.7 /2017 dan UU No.14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi. Karena semua proses kepemiluan adalah proses penyelenggaraan negara, yang menjadi subjek dalam UU Keterbukaan Informasi.

Peran Komisi Informasi Publik dalam Pilkada

Oleh karena itu, masyarakat (publik) memiliki hak untuk mengakses akses informasi proses-proses kepemiluan sebagai kontrol sosial dan partisipasi publik, selain berpartisipasi sebagai “pemilih dan yang dipilih”. Ketika masyarakat (publik) merasa tidak puas, maka disinilah peran Komisi Informasi Publik, masyarakat bisa melakukan pengaduan kepada Komisi Informasi Publik.

Sengketa pemilu dan sengketa informasi kepemiluan  adalah dua hal yang berbeda. Sengketa pemilu, adalah sengketa terkqait hasil-hasil pemilu dan prosesnya, biasanya berlanjut ke Mahkamah Konstitusi. Sementara sengketa informasi kepemiluan adalah sengketa yang diajukan oleh parapihak yang terlibat dalam proses kepemiluan terkait hak untuk memperoleh informasi tentang kepemiluan oleh penyelenggara Pemilu (KPU) dan pengawas Pemilu (Bawaslu/Panwaslu).  Sengketa informasi pemilu, adalah yang terkait dengan transparasi informasi penyelenggaraan pemilu, sengketa inilah yang akan menjadi kewenangan Komisi Informasi untuk menyelesaikannya sesuai dengan UU. No. 14/2008.

Misalnya saja dalam  tahap proses rekrutmen penyelenggara Pemilu, baik oleh  KPU/KPUD maupun Bawaslu/Panwaslu dan jajaran dibawahnya. Tidak dipungkiri lagi, tahapan-tahapan proses tersebut, meski sudah ada aturan, juklak dan juknisnya, yang secara normatif sudah ada garis besarnya, menjadi tahapan krusial yang tidak terlepas dari berbagai kepentingan sejumlah pihak.

Munculnya guggatan-gugatan, laporan-laporan, terhadap proses rekrutment, bisa menjadi indikator bahwa proses di tahapan ini tidak berjalan transparan. Gugatan-gugatan ini, laporan-laporan ini, meskipun sering diabaikan, bahkan tidak berpengaruh pada hasil proses tahapan, setidaknya berpengaruh pada kredibilitas penyelenggara. Meskipun sepertinya masyarakat dipaksa menerima, lalu tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi hal ini akan mencederai proses kepemiluan secara keseluruhan.

Oleh karena dalam tahapan ini, yang perlu dijaga adalah independensi lembaga itu masing-masing. Indepedensi itu bisa dijaga misalnya dengan mengungkap semua data tentang calon penyelenggara secara terbuka, atau paling tidak bisa diakses oleh publik. Misalnya informasi tentang kriteria yang dikehendaki, hingga hasil penilaian. Berdasarkan catatan berbegai sengketa kepemiluan yang dibawa ke Komisi Informasi, informasi hasil penilaian peserta itulah yang sering menjadi objek sengketa, karena munculnya ketidakpuasan para peserta rekrutmen.

Transparansi informasi kepemiluan juga terkait transparanjsi informasi penyelenggaara kepemiluan, hasil pemilu, penindaskan pelanggaran pemilu, angaran pemilu, dana kampanye pemilu dan evaluai penyelenggaraan pemilu. Semua informasi tersebut, seyogyanya selalu tersedia setiap waktu dan mudah diakses oleh publik. Salah satunya, kita bisa melihatnya melalui website KPU/KPUD dan Bawaslu/Panwaslu saat ini.

“Aspek transparansi sudah kita bangun sejak Pemilu 2014. Publik sudah dapat dengan mudah dan cepat mengetahui hasil pemilu di setiap TPS. Berapa jumlah pemilih, siapa yang menang dan perolehan suaranya berapa, datanya sudah tersedia,” jelas Ketua KPU Arief Budiman saat peluncuran Pilkada Serentak tahun 2018 di ruang utama kantor KPU, Juni 2017 lalu. Arief Budiman juga menjelaskan selain memperkuat integritas dan transparansi, KPU juga berupaya dari waktu ke waktu meningkatkan pelayanan kepada pemilih dan peserta pemilihan, dengan meluncurkan juga tagline “KPU Melayani”. Salah satu pelayanan yang paling fundamental adalah pelayanan informasi.

Dengan demikian, jelaslah betapa strategisnya prinsip transparansi informasi kepemiliuan tersebut.  yang berpengaruh besar dalam kualitas penyelenggaraan pemilu dan legitimasinya. Hal itu juga tertuang dalam MOU antara Komisi Informasi RI dan KPU RI No. 02/MoU. KIP/ XI/2016 dan No. 14/KB/KPU/2016.

Dalam catatan Komisi Informasi Kota Cirebon, dalam hal transparansi proses Pilkada, KPU Kota Cirebon, sampai sejauh ini masih dalam track yang sesuai dengan MoU tersebut di atas. Komisi Informasi Kota Cirebon, juga mencatat dari sekian Badan Publik yang ada di Kota Cirebon, KPU Kota Cirebon adalah satu-satunya Badan Publik (BP) yang mengirimkan dengan sukarela  Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik oleh PPID-nya ke Komisi Informasi Kota Cirebon untuk tahun 2017.

Kita tentu menunggu di proses-proses selanjutnya, baik oleh KPU maupun Panwaslu Kota Cirebon. Selain bisa melihat hasil pemilukada yang transparan, juga melahirkan pemimpin terpilih  yang terbaik.*****