SOSIALISASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PT KAI

IMG-20170314-WA0002 Komisi Informasi Kota Cirebon mendapat undangan dari PT KAI DAOP 3 Cirebon untuk hadir sebagai narasumber pada sosilisasi keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan PT KAI. Komisi Informasi Kota Cirebon mengutus Komisioner Mohamad Beni Isnaeni sebagai narasumber dan di bantu oleh Staf Ahli Komisi Informasi Kota Cirebon RM. Kadiroedin dalam sosialisasi tersebut.

Sosialisasi Keterbukaan Infomasi Publik di PT KAI diikuti hampir 50 orang peserta yang antara lain di hadiri Vice President DAOP 3 Cirebon, Deputi, Manager, Kepala Stasiun (KS), dan juga dihadiri Sapto sebagai PPID Pusat (Manager Humas). Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di gedung pertemuan PT KAI Daop 3 Cirebon pada hari senin tanggal 13 Maret 2017 jam 09.00 – 12.00 WIB.

IMG-20170314-WA0006Menurut Sapto (narasumber PT KAI) Keterbukaan Informasi tidak semata-mata milik Badan Publik (PT KAI) tapi  senantiasa  menjaga keseimbangan antara menutup informasi  dan membukanya bagi kepentingan publik dan disadari bahwa menyusun daftar informasi publik tidaklah mudah, kesulitan muncul karena apa yang dianggap sebagai informasi terbuka dan tertutup dimasing-masing badan publik tidaklah sama, begitu juga di PT.KAI.

Di sisi lain, UU Komisi Informasi Publik sendiri hanya menyebutkan katagori umum, tetapi tidak menyebutkan katagori khusus dan informasi yang dikecualikan. Hal ini yang sering memunculkan perdebatan di kalangan pemohon informasi dan badan publik yang menguasai informasi tersebut.

Berkaitan dengan hal ini, menurut. M Beni Isnaeni (narasumber Komisi Informasi Kota Cirebon) maka perlu disusun Panduan Penyusunan Informasi yang terbuka dan dikecualikan, terutama Badan Publik Negara baik di Tingkat Pusat dan Daerah yang mengemban amanat masyarakat dalam pengelolaan negara. Hal ini  bertujuan untuk mewujudkan kerangka acuan dan pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun  daftar informasi yang terbuka maupun dikecualikan.

Pada sesi tanya jawab 3 peserta memberikan pertanyaan yg berkaitan dengan nformasi yang dikecualikan dan standarisasi pelayanan informasi publik di PT KAI dan lebih menarik setiap peserta yg bertanya mendapat bingkisan dari panitia. (KD)