SIDANG PSI, SALAH SATU POTRET KETERBUKAAN INFORMASI DI KOTA CIREBON

Salah satu tupoksi (tugas pokok dan fungsi) Komisi Informasi menurut UU No.14 Tahun 2008 Pasal 23 salah satunya adalah menyelesaikan (menerima, memeriksa dan memutuskan) sengketa informasi publik.

Komisi Informasi (KI) Kota Cirebon, yang terbentuk pada tahun 2012, di periode kedua ini (2016-2020) di 18 bulan pertama sudah menyelesaikan 6 kasus sengketa informasi, terkait badan publik di Kota Cirebon. Badan publik yang disengketakan meliputi badan publik Pemkot, Sekretariat DPRD, Dinas PU hingga BUMD.

Beragamnya badan publik  yang disengketakan, di satu sisi menunjukan bahwa implementasi UU No.14 Tahun 2008 masih perlu terus didorong, terutama peningkatan kesadaran dikalangan badan publik akan pentingnya keterbukaan informasi, sebagai indikator clean government.

Di sisi lain, tentunya perlu didorong juga daya kritis masyarakat dalam mengawasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh badan publik, agar kebijakan-kebijakan tersebut tepat sasaran dan efektif. Maka perlu penguatan masyarakat, agar memahami proses-proses pengawasan masyarakat diantaranya melalui keterbukaan informasi.

Keterbukaan Informasi Pendidikan

Salah satu sengketa yang mendapat sorotan media adalah sengketa Informasi di bidang pendidikan  antara Nurmin  terhadap manajemen SMPN 7 Kota Cirebon.

Meskipun ditepis oleh manajemen SMPN 7 Kota Cirebon bahwa mereka tidak melakukan pungli (pungutan liar), tetap saja butuh transparansi kemana aliran dana masyarakat yang dihimpun oleh sekolah yang didukung oleh komite sekolahnya.

Tidak dipungkiri tentunya, pungutan-pungutan di berbagai sekolah sering dikeluhkan masyarakat, walaupun atas nama peningkatan mutu sekolah. Anggaran terbatas di dunia pendidikan juga sering menjadi alasan, masih banyaknya pungutan-pungutan di sekolah-sekolah. Jika alasannya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan, salah satu cara meminimalisir keluhan masyarakat itu adalah transparansi dalam pengelolaan anggaran  baik yang bersumber dari APBN/APBD maupun yang berasal dari masyarakat.

Keterbukaan BUMD

Badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai badan usaha milik pemerintah daerah, selain perusahaan yang harus menarik keuntungan dalam usahanya sebagai pendapatan daerah, juga memiliki tanggungjawab sosial, apalagi yang dikelolanya adalah bagian sarana publik seperti pasar-pasar tradisional.

Oleh karenanya, ketika mengambil kebijakan, keberadaan BUMD diatur oleh undang – undang dan peraturan di daerah. Kebijakan BUMD dalam hal ini yang disengketakan di KI Kota Cirebon, yakni Perumda Pasar Kota Cirebon, dianggap tidak transparan terkait penetapan harga jual sewa kios Pasar Perumnas, dimana bangunan yang berdiri sekarang ini adalah bantuan Pemkot Kota Cirebon dan Pemprov Jabar total hampir Rp. 4,5 Milyar. Salah satu pedagang, Jusdianto mempertanyakan informasi dasar hukum penetapan harga yang mencapai Rp. 8 jt/m itu ke Perumda, namun tidak ditanggapi oleh Perumda Pasar sehingga disidangkan di KI Kota Cirebon.

Sengketa ini akhirnya bisa diselesaikan melalui mediasi. Perumda akhirnya memenuhi hampir semua permintaan informasi Jusdianto.

Hasil Putusan PSI

Dari 6 penyelesaian sengketa informasi (PSI) tersebut di atas, 3 perkara (50%) diselesaikan dengan mediasi, 1 perkara (16,5%) diselesaikan dengan putusan ajudikasi dan 2 perkara (33%) melalui putusan sela (ditolak, tidak dilanjutkan).

Satu PSI yaitu antara Yayasan Komunal melawan Pemkot cq. BPPKD Kota Cirebon terkait permintaan dokumen mutasi di lingkungan Pemkot  dimana putusan KI Kota Cirebon melalui ajudikasi naik banding ke PTUN.

Beragamnya topik sengketa informasi yang masuk di KI Kota Cirebon, bisa menjadi salah satu potret keterbukaan informasi di Kota Cirebon. Keterbukaan informasi, telah menjadi kepentingan bersama, yang menyentuh berbagai aspek kehidupan. Jadi, tidak ada lagi kebijakan yang ditutup-tutupi, apalagi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. (noes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *