REFLEKSI SATU DEKADE UU KETERBUKAAN INFORMASI

Hari Keterbukaan Informasi Nasional – Jakarta, 30 April 2018

Satu dekade, sepuluh tahun sudah, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi  Publik disyahkan oleh DPR RI.  Sepuluh tahun sudah UU KIP ini diimplementasikan, ternyata masih menyisakan berbagai pekerjaan rumah. Setidaknya itulah yang disampaikan oleh Komisioner KI Pusat Cecep Suryadi dalam sambutannya mengawali Seminar Refleksi Satu Dekade Keterbukaan Informasi di Ruang Anantakupa Kemen Kominfo, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, 30 April 2018.

Pekerjaan rumah itu adalah bagaimana UU KIP ini selain menjamin hak-hak memperoleh informasi publik, tetapi juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain itu juga KI Pusat  mendorong agar Parpol sebagai trend setter keterbukaan informasi di Indonesia.

Senada dengan itu, Dirjen Komunikasi dan Informasi Publik Kemen Kominfo Niken Widiastuti, menyebutkan selama 10 tahun sinergi antara Kominfo dan KI Pusat bisa terus ditingkatkan. Dirjen juga mengingatkan agar tunggakan kasus yang belum selesai oleh KI Pusat terdahulu bisa diselesaikan oleh KI Pusat priode ke 3 ini. Selain itu, Kemen Kominfo juga mendorong dengan gencar agar badan-badan publik di pusat dan daerah segera membentuk struktur PPID, agar pelayanan informasi kepada pemohon informasi bisa maksimal.

Auto Kritik Futurik UU KIP

Pembicara utama refleksi 10 UU KIP, Paulus Widiatmoko, yang menjadi Ketua Pansus pembentukan UU KIP pada saat itu, menjelaskan sejarah pembentukan UU KIP yang dimulai adanya gagasan perlunya regulasi yang mengatur akses atas informasi oleh para aktifis NGO.

Ada beberapa point UU KIP yang kemudian perlu menjadi kajian kembali. Diantaranya adalah bagaimana UU KIP dianggap diskriminatif karena hanya Badan Publiklah yang tunduk kepada UU KIP ini, padahal di beberapa negara UU Keterbukaan Informasi berlaku juga pada Badan Non Publik (swasta/private). Alasanya adalah banyak juga badan-badan privat tersebut menguasai akses publik yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, menurut Paulus, UU KIP juga tidak mengatur akses informasi horizontal, antar badan publik. Misalnya Komisi Informasi mengakses informasi ke KPU, atau antara satu Dinas mengakses ke Dinas lainnya. Hal ini penting diatur karena biasanya tiap Badan Publik punya kebijakan sendiri, karena memang belum ada aturannya.

Kritik lainnya disampaikan oleh Arifuddin Jalil, Ketua Komisi Propinsi Kepulauan Riau, yang mengatakan kelemahan UU KIP adalah dalam proses eksekusinya pasca putusan yang masih dianggap lemah oleh sebagian pihak.

Refleksi kemudian diakhiri dengan kebulatakan tekad bersama, untuk memperkuat UU KIP dengan mendorong revisi UU KIP menjadi lebih baik.

Hadir dalam refleksi terbut, Komisioner KI Pusat,  KI Propinsi, KI Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia. Dari Kota Cirebon, hadir Komisioner Erlinus Thahar, Nurhenda, Nuryani dan Toto Suharto.