RAKERNIS KOMISI INFORMASI TAHUN 2017: MEMPERKOKOH EKSISTENSI KI DENGAN AKSI NYATA MERESPON ISU AKTUAL TERKAIT KETERBUKAAN INFORMASI

Foto Rakernis 2017

Selama  tujuh tahun Komisi Informasi sebagai ujung tombak pelaksanaan UU KIP,  selalu diperlukan tindakan nyata terhadap isu-isu aktual terkait keterbukaan informasi di masyarakat, baik di pusat maupun di daerah.  Hal inilah yang menjadi topik utama pembahasan di Rakernis (Rapat Kerja Teknis) Komisi Informasi  seluruh Indonesia di  Hotel Salak Tower, Bogor, 28-30 September 2017 lalu.

Dihadiri tak kurang 7 Komisioner Pusat, 58 orang perwakilan dari 29 KI Propinsi, 10 orang dari 5 Komisi Kabupaten dan 2 orang dari 1 Komisi Informasi Kota, Rakernis menjadi  forum untuk mempertajam usulan-usulan, aspirasi-aspirasi dan gagasan-gagasan perbaikan performa dan kinerja Komisi Informasi sebagai lembaga pelaksana UU KIP sebagai bahan persiapan menuju Rakornas KI 2017, yang rencananya akan dilaksanakan di Makasar bulan November 2017. Dari Kota Cirebon menghadirkan 3 Komisioner ki koTA Cirebon yaitu Erlinus Thahar, Nurhendra dan Dadang Suherman.

Rakernis ini juga berbarengan dengan peringatan Right To Know Day (RKTD) atau Hari Hak Untuk Tashu Sedunia Tahun 2017, yang diawali dengan kegiatan Debat Mahasiswa, yang dihadiri juga oleh delegasi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan DPR RI di IPB International Converntion Center, di mana Walikota Bogor Bima Arya juga hadir memberikan sambutan dan dukungan.

Berikut beberapa rekomendasi dari Rakernis KI 2017:

  1. Bidang ASE (Advokasi Sosialisasi Edukasi)
  • Pengarusutamaan Publikasi Kegiatan KI  (Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota.
  • Memperkuat eksistenki KI dengan melibatkan masyarakat secara langsung
  • Menyusun Strategi ASE
  • Memperkuat Keterbukaan Informasi  Publik di sektor Politik dengan mengadakan workshop KIP dengan stakeholder politik (KPU, Bawaslu, Parpol dan Kesbangpol)

 

  1. Bidang PSI (Penyelesaian Sengketa Informasi)
  • Perlunya keseragamana format putusan,  atribut persidangan,  admisnistrasi persidangan
  • Adanya SOP tentang Penanganan/Prosedur PSI
  • Revisi Perki  (Peraturan Komisi Informasi) Nomor 1 Tahun 2013
  • Perlu Sinergitas KIP dengan KI Provinsi, Kabupaten/Kota dalam merevisi Perki
  • Diperlukan Jaminan Hukum bagi Majelis Komisioner
  • Perlu adanya Revisi Perki Nomor 1 Tahun 201

 

  1. Bidang Kelembagaan
  • Perlunya penguatan struktur kesekretariatan Komisi Informasi
  • Perlunya standarisasi kesetaraan eselonisasi  Anggota Komisi Informasi Propinsi, Kabupaten dan Kota
  • Perlunya Fatwa MA tentang tafsir periodisasi Ketua dan Wakil Ketua
  • Meninjau  ulang sejumlah Perki

 

  1. Bidang Comitte
  • Tanggal Rakornas  2017, 16-18 November 2017
  • Lokasi di Makasar
  • Adanya jadwal Rapat Steering Comitte pra Rakornas
  • Adanya susunan acara
  • Adanya Branding Media
  • Adanya Draft TOR Keseluruhan dibuat oleh KI Pusat

Hasil rekomendasi ini akan terus dibahas oleh Tim 11 sebagai perwakilan KI Propinsi/Kabupaten/Kota dengan KI Pusat sampai pelaksanaan Rakornas 2017 nanti