PERINGATAN HARI HAK UNTUK TAHU Se-DUNIA (RIGHT to KNOW DAY)

DISKUSI. Abdulhamid Dipopramono, Ketua Komisi Informasi  Pusat RI  (Duduk paling tengah)   menjawab pertanyaan dari pemandu acara pada Diskusi Publik “Budaya Transparansi Cegah Korupsi untuk Indonesia Baru”.

DISKUSI. Abdulhamid Dipopramono, Ketua Komisi Informasi Pusat RI (Duduk paling tengah) menjawab pertanyaan dari pemandu acara pada Diskusi Publik “Budaya Transparansi Cegah Korupsi untuk Indonesia Baru”.

GELORA BUNG KARNO (GBK).  Peringatan  Hari Hak untuk Tahu (Right to Know Day)  yang diperingati di seluruh dunia pada tanggal 28 September kembali digelar oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia atas kerjasama dengan Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementrian  Komunikasi Informatika, Kementrian Keuangan, Kementrian Pertanian dan Freedom of Informatin Network Indonesia (FOINI).  Kegiatan agenda tahunan yang secara internasional mulai diperingati sejak 28 September 2002 di Sofia, Bulgaria dalam sebuah pertemuan para pembela hak akses atas Informasi Publik.  Mereka mengusulkan dan menyepakati satu hari didedikasikan  untuk mempromosikan ke seluruh dunia tentang kebebasan memperoleh informasi.  Seperti disampaikan oleh Abdulhamid Dipopramono (Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia),  “ Tujuan dari diadakannya peringatan Hari Hak Untuk Tahu ini adalah untuk memunculkan kesadaran global akan hak individu dalam mengakses Informasi Badan Publik/Pemerintahan dan mengkampanyekan bahwa akses terhadap informasi adalah hak asasi manusia”.

Peringatan Hari Hak untuk Tahu yang diperingati pada Hari Minggu tanggal 28 September 2014 bertempat di Halaman Parkir Pintu 7 Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta dengan tema “ Budaya Transparansi Cegah Korupsi untuk Indonesia Baru” tampak meriah dihadiri oleh pejabat di lingkungan Kementrian Komunikasi Informatika yaitu Direktur Komunikasi Publik Ditjen IJK Komunikasi Informatika Tulus Subardiyono, Kepala Badan Pusat Informasi dan Humas (BPIH) Kemkominfo Ismail Cawidu, Deputi ANRI, perwakilan LSM, para Komisioner KI Pusat, perwakilan  komisioner Provinsi dan perwakilan Komisioner kota/kabupaten.  Turut hadir Komisioner KI dari Kota Cirebon diwakili oleh  Akbarudin  Sucipto (Ketua KI), Nurhendra dan Mardeko (Anggota KI Kota Cirebon).  Pesan moral dari peringatan Hari Hak untuk Tahu ini adalah untuk menggugah kesadaran masyarakat bahwa akses  informasi terhadap badan publik selaku penyelenggara negara hak warga negara untuk mengetahuinya sebagai konsekuensi dari negara yang menganut prinsif  demokrasi.

FOTO BERSAMA.   Mardeko (Komisioner KI) dan Dadang Kusnandar (berpeci) peserta dari Kota Cirebon, meraih  Juara pertama Lomba penulisan opini keterbukaan informasi  Publik Tingkat Nasional Tahun 2014.

FOTO BERSAMA. Mardeko (Komisioner KI) dan Dadang Kusnandar (berpeci) peserta dari Kota Cirebon, meraih Juara pertama Lomba penulisan opini keterbukaan informasi Publik Tingkat Nasional Tahun 2014.

Rangkaian acara yang dikemas dalam Peringatan acara tersebut tersebut yang diawali dengan senam pagi bersama dengan masyarakat, pagelaran kesenian rakyat lenong Betawi, Ekspo keterbukaan informasi publik, diskusi publik  yang menampilkan pembicara dari Komisi Informasi Pusat RI, Kementrian Kominfo, LSM Fitra diwakili oleh Uchok Sky Khadafi dan pembicara lainnya, pernyataan ikrar bersama, pengumuman pemenang lomba penulisan opini tentang keterbukaan informasi Publik dan pencoblosan balon hitam lambang ketertutupan dan pelepasan balon putih tanda keterbukaan.  Pada saat pembacaan pengumuman pemenang lomba penulisan opini, tentu saja menjadi menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga Cirebon, dimana Dadang Kusnandar seorang Jurnalis Cirebon yang piawai dalam menulis essai dan opini melalui karyanya yang diterbitkan melalui Harian Umum Fajar Cirebon berhasil meraih pengghargaan sebagai Juara pertama tingkat nasional. Opini yang berjudul “Lah, Sapa Sing Maca Bung”  yang dimuat di Harian Umum Fajar Cirebon edisi Jum’at (19/9), ditetapkan sebagai pemenang.  Juara kedua diraih oleh Rajiful Mamduh dari Jawa Pos dengan judul opini “ Keterbukaan Informasi Kurangi Demonstrasi” dan Juara ketiga diraih oleh Inno Jemabut dari Sinar Harapan Jakarta dengan judul opini “ Laporan Bohong Sail Komodo”.

Kritik sosial yang dibangun oleh Dadang Kusnandar lewat tulisannya, menampilkan pesan dan kesan yang apa adanya terhadap kondisi realita masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik tentu sangat menggugah kita semua, masyarakat sebagai pengguna informasi dan Komisi Informasi sebagai pengawal UU No. 14 tahun 2008.  Hak memperoleh Informasi adalah kebutuhan masyarakat yang dijamin oleh undang-undang, sudah saatnya lembaga publik membudayakan transparansi dalam menjalankan pemerintahan untuk menuju “good and clean governance”.  (Mardeko/KKI)