PENANGANAN SENGKETA INFORMASI HARUS TUNTAS

0a4b8e6e40b908e619ae440867ff2917092e8ae0Berbagai tantangan dihadapi ke depan dengan persoalan yang lebih beragam dan kompleks, penting bagi para Komisioner Komisi Informasi Kota Cirebon untuk meng-update kapasitas dan perkembangan kasus-kasus sengketa Informasi dan penyelesaiannya.

Atas dasar itulah, Komisioner Komisi Informasi (KI) Kota Cirebon Jawa Barat dipimpin Ketua Komisi Informasi Kota Cirebon Erlinus Thahar bersama Wakilnya Nuryani dan seluruh anggotanya Nurhendra, Dadang Suherman, dan Mohamad Beni Isnaeni melakukan konsultasi ke Komisi Informasi Pusat (KIP). Delegasi Komisi Informasi Kota Cirebon ini diterima Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Evy Trisulo didampingi Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat Annie Londa dan Aditya Nuriyah di Ruang Rapat lantai 5 KIP Jakarta pada Rabu (22/2).

Menurut Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Evi Trisulo, setiap kasus yang masuk dalam permohonan penyelesaian sengketa informasi harus diselesaikan secara tuntas oleh Komisi Informasi setelah kasus tersebut diregister. Tidak ada jalan lain menghapus register tersebut yaitu dengan menyelesaikan kasus tersebut apakah melalui mediasi maupun sidang ajudikasi non ligitasi.

Dalam kesempatan kunjungan tersebut, Komisi Informasi Kota Cirebon mengusulkan agar Komisi Informasi Pusat membuka kembali pelatihan bagi panitera dan mediator. Serta mendorong Komisi Informasi menjadi lembaga vertikal seperti halnya Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Penyiaran Indonesia agar memudahkan koordinasi, apalagi dengan makin konpleksnya kasus-kasus sengketa informasi.