MENUNGGU GEBRAKAN KOMISI INFORMASI (KI) DI RAKORNAS KI KE 9 BANJARMASIN 2018

Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional) Komisi Informasi Se-Indonesia ke 9 yang akan berlangsung di Banjarmasin tanggal 27-30 Agustus 2018 nanti bertepatan dengan momentum jelang Pilpres dan Pileg 2019, menjadikan Rakornas ini sebagai sesuatu yang strategis, baik bagi Komisi Informasi secara internal, maupun eksistensinya bagi demokrasi di Indonesia.

Sudah 8 tahun UU No. 14/2008 sejak efektif diundangkan. Selain KI Pusat, dari sisi kuantitas ada 31 dari 34 propinsi di Indonesia sudah memiliki Komisi Infomasi (3 propinsi yang belum memiliki KI yaitu Papua Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku Utara) ditambah dengan 5 KI Kabupaten-Kota. Namun dari sisi peran dalam konteks penyelenggaraan negara dalam mengawal keterbukaan informasi perlu ada pengembangan dari tafsir-tafsir yang sudah ada.

Dalam UU 14/2008 pasal 23 sudah jelas, tugas dan fungsi Komisi Informasi adalah menjalankan UU ini, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik. Secara formal, itulah tugas Komisi informasi. Namun jika hanya berhenti pada tugas dan fungsi tersebut di atas, Komisi Informasi, seperti kehilangan rohnya. Undang-undang Keterbukaan informasi lahir karena semangat reformasi dan demokrasi, dimana rakyat dimungkinkan terlibat langsung proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Oleh karena itu, maka tepatlah, jika Rakornas KI  Ke 9 mengambil tema “Transparansi dalam Kepemiluan”, dimana bangsa Indonesia dalam beberapa bulan ke depan akan melaksanakan hajat besar kedaulatan rakyat melalui Pilpres-Pileg 2019. Harapannya adalah dalam Rakornas kali ini, ada tafsir konkret peran Komisi Informasi dalam kepemiluan. Kita tentu tidak ingin mengambil peran Bawaslu dalam proses pengawasan Pemilu dan juga peran DKKP dalam menjaga etik penyelengara Pemilu.

Tafsir konkret itu adalah misalnya, merumuskan posisi KI dalam kepemiluan dan batasan informasi pemilu apa saja yang bisa disengketakan di Komisi Informasi. Kita juga perlu merumuskan standart pelayanan informasi pemilu dan batas waktu meresponnya. Batas waktu ini penting, karena kalau mengikuti proses menurut UU KIP dan Perki 1 Tahun 2013, akan kehilangan momentun sebuah sengketa informasi mengingat pelaksanaan Pemilu adalah sebuah event dengan waktu terbatas.

Keberanian KPU dalam membuat aturan untuk melarang mantan napi korupsi ikut serta sebagai calon legislatif, sesungguhnya patut diapresiasi. Meskipun banyak kritik yang menuding bahwa KPU telah melebihi kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang dan berujung pada judicial review (JR) ke MK atas aturan tersebut, tetapi KPU saya kira telah berhasil mewujudkan semangat bahwa demokrasi harus menghasilkan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Terlepas dari hasil JR di MK apa,  KPU telah melakukan sebuah upaya dimana kemudian KPU tidak  hanya jadi EO (Event Organizer) plat merah dalam penyelengaraan Pemilu, tetapi juga menjaga integritas produk hasil pemilu itu sendiri.

Semangat seperti inilah yang ditunggu di Rakornas  KI ke 9 ini, agar Rakornas tidak hanya menjadi ritual silaturahmi para Komisioner se-Indonesia semata. Gebrakan dan terobosan perlu didorong, karena Komisi Informasi masih perlu meneguhkan eksistensi dalam tata kelola pemerintahan bangsa ini. Kita tentu  menunggu ide dan gagasan cemerlang  para Komisioner KI se-Indonesia di Rakornas 9 Tahun 2018 di Banjarmasin ini, agar transparasi menjadi virus positif penyelengaraan negara di seluruh wilayah Indonesia.

*) Penulis adalah Ketua Komisi Informasi Kota Cirebon