MEMPERTEGAS PERAN  KOMISI INFORMASI DAN PERS SEBAGAI  PENGAWAL KETERBUKAAN INFORMASI

Laporan : Erlinus Thahar,- HPN di Padang 7-9 Februari 2018

Hari Pers Nasional (HPN) 2018 bukan tanpa alasan diselenggarakan di Padang, Sumatra Barat.  Ranah Minang ini, tercatat banyak melahirkan tokoh-tokoh pers nasional seperti Jamaludin Malik Adinegoro, Rosihan Anwar, Rohana Kudus, dan lainnya. Sementara itu, dengan diadakannya Kota Padang, HPN 2018 ini menjadi sejarah pula, karena pertamakalinya Komisi Informasi (Pusat dan Daerah) terlibat langsung dalam perayaan HPN ini.

Demikian yang disampaikan oleh Syamsurizal SE, Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatra Barat dalam sambutannya, membuka dialog Publik, “Hantam Hoax dengan Keterbukaan Informasi” di Audiotorium Gubernuran Sumatra Barat (8/2/2018).

Hadir  sebagai narasumber adalah Rosarita Niken Widastuti (Dirjen IKP Kemenkominfo), Arief Suditomo (Anggota Komisi I DPR RI),  J. Sasongko (Kepala Litbang PWI Pusat) dan Tulus Subarjono (Ketua KI Pusat).

Dalam paparannya, Rosarita Niken Widiastuti menyebutkan bahwa hasil survey menyebutkan bahwa bentuk saluran penyebaran berita hoax terbesar yaitu dari media sosial, berkisar 92,4 %. Sehingga, menurutnya, kita harus berhati-hati dan bijak menggunakan media sosial.

“Daripada menyebar berita yang tidak benar atau hoax lebih baik kita memberikan informasi yang lebih produktif, dan mulai hari ini setiap kita mendapatkan informasi dari manapun, cobalah informasi tersebut dicek terlebih dahulu, karena kita harus, “saring sebelum sharing.”, tegas Rosarita Niken Widastuti, yang sebelum menjadi dirjen adalah seorang penyiar senior RRI.

Di sisi lain, J. Sasongko menjelaskan bahwa ditengah tsunami informasi dan hoax melalui media sosial, media konvensional harus bisa bertahan, dan yang bisa membuat bertahan adalah dengan menjadi media yang dipercaya publik. Publik harus diberikan informasi  benar.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Tulus Subarjono mengungkapkan, menangkal hoax ini perlu gotong royong. Karena kalau tidak tidak ditangkal maka akan memecah belah bangsa. Dalam hal ini, pemerintah  juga harus memahami keterbukaan informasi publik. Sehingga tidak ditemukan penyelewengan informasi.

Deklarasi Forwartindo

Di hari dan tempat sama, dalam upaya menjadikan kegiatan jurnalistik dan gerakan keterbukaan informasi menjadi seirama para Komisioner KI Se-Indonesia yang berlatar belakang wartawan dan pemerhati keterbukaan informasi mendeklarasikan berdirinya Forum Wartawan Pemerhati Transparansi Indonesia (Forwartindo).  Hendra J Kede, Komisioner KI Pusat terpilih menjadi Ketua Forwartindo dan Rosarita Niken Widastuti (Dirjen IKP Kemenkominfo) sebagai Ketua Dewan Penasihat Forwartindo.

“Forwartindo menjadi wadah cair yang punya kepengurusan di pusat sampai di daerah dalam memberikan kontribusi untuk keterbukaan atau transparansi badan publik publik di Indonesia. Keterbukaan informasi publik adalah obat mujarab untuk menghabisi informasi hoax yang terus menggurita dan menjadi racun bagi negara kita,” jelas Hendra J. Kede.

Sengketa Informasi sebagai Bahan Materi Liputan

Sehari sebelumnya, diskusi Publik juga diadakan di Gedung Rektorat UNP (Universitas Negeri Padang) dengan tema, “Mengembangkan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik sebagai Bahan Materi Liputan” (7/2/2018). Dalam diskusi publik di UNP ini hadir sebagai pembicara adalah Prof. Ganefri (Rektor UNP), Arif Adi Kuswardoyo (Komisioner KI Pusat) dan Meta Darmasaputra (Pemred Portal Katadata.Com).

“Kampus harus menjadi contoh memproduksi informasi dan data yang baik,” tegas Arif, Komisioner KI. Adanya simpang siur antara pemberitaan dan informasi karena permasalahan di bidang publikasi di badan publik pemerintaan.

“Parahnya lagi,  data atau informasi dari  kementrian-kementrian hingga kini masih banyak yang kurang informatif”.

Sementara Meta Darmasaputra (Pimred Katadata.Com), mengatakan bahwa sudah saatnya dunia kampus bisa menjadi contoh aktual dan terbaik dengan mengeluarkan data dan informasi yang benar dan luar biasa, untuk mengimbangi hoax yang beredar di masyarakat.

Media Pers Masih Dibutuhkan

Di puncak acara HPN 2018, yang dadakan di Danau Cimpago Pantai Padang,  Presiden RI Joko Widodo (9/2/2018) mengatakan bahwa  keberadaan pers dirasa semakin diperlukan untuk menjadi pilar penyampaian kebenaran.

“ Eksistensi peran Pers saat ini semakin diperlukan sebagai corong penegak aspirasi rakyat yang selalu menjadi mitra kritisnya jalannya pemerintahan. Untuk itu teruslah berada dan mengawal demokrasi ini dengan mengedepankan etika dan kode etik Pers,” tegas Jokowi  di depan ribuan undangan yang hadir.

Puncak acara HPN 2018 itu selain dihadiri oleh sejumlah mentri  kabinet kerja Jokowi, hadir juga Panglima TNI, Kapolri, Ketua DPR RI, Ketua MPR dan para duta besar negara sahabat. Ketua dan Komisioner KI Pusat, sejumlah Komisioner KI Provinsi/Kota/Kabupaten juga ikut hadir, menjadi saksi sejarah, untuk mengukuhkan peran Komisi Informasi dalam perkembangan Pers di Indonesia, khusunya dalam mengawal keterbukaan informasi di Indonesia.