Memaknai Right To Know Day (Hari Hak untuk Tahu Sedunia) Tahun 2017

(Oleh : Erlinus Thahar, Ketua Komisi Informasi Kota Cirebon)

55025649e740bd0255621aedfe345d314a750eb7

Hari ini, 28 September 2017, diperingati secara serentak di seluruh dunia sebagai  Right To Know Day (RTKD) atau  Hari Hak Untuk Tahu Sedunia. Tahun ini, RTKD mengambil tema, Right to Information: Open and accountable government and the media’s role (Hak Informasi, Pemerintahan Terbuka dan Akutabilitas dan  Peran Media).

Hak Untuk Tahu (Right To Know), yang mungkin kita kenal sebagai hak atas informasi adalah salah satu hak azazi manusia  yang Indonesia dijamin oleh Konstitusi (UUD 45 Pasal 28 F),  UU 39/1999 Tentang HAM dan UU 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Apa yang menjadi tema RTKD 2017 ini, menjadi sangat relevan dengan realitas birokrasi dan penyelenggaraan negara di Indonesia. Maraknya kasus-kasus korupsi baik ditingkat nasional, di daerah-daerah, bahkan sampai ke desa-desa, disinyalir oleh banyak pihak  disebabkan tidak terbukanya informasi atas kebijakan-kebijakan publik oleh penyelenggara negara.  Berbagai kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang dilakukan KPK yang melibatkan sejumlah  Kepala Daerah dan juga kasus-kasus Anggaran Dana Desa (ADD) yang menyebabkan 270 lebih Kepala Desa terjerat hukum, disebabkan karena tertutupnya proses-proses pengambilan kebijakan publik dan dijauhkan dari partisipasi publik. Kondisi inilah kemudian diambil sebagai kesempatan oleh sebagian pihak untuk mengambil keuntungan di atasnya.

Dengan alasan itulah maka penting untuk mengampanyekan Right To Know ini,bukan hanya karena kita sudah memiliki Undang-undang 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik semata, tetapi sudah harus menjadi kesadaran bersama dalam bernegara dan berbangsa.

Peran Media Massa

RKTD Tahun 2017 ini juga  menonjolkan peran Media. Media, dalam hal ini yang dimaksud adalah media massa (cetak maupun elekstronik) yang memegang peranan penting dalam keterbukaan informasi, terutama dalam hal mengedukasi masyarakat untuk menggunakan haknya untuk mengakses informasi. Media juga selama ini juga sudah sangat berperan dalam penyebaran informasi tentang berbagai kebijakan publik untuk dikritisi dan diperbincangkan.

Namun, keberadaan media sosial juga perlu dicermati. Dua tahun belakangan ini, badai informasi melalui media sosial kecepatannya melebihi kecepatan media massa konvensional. Hak untuk atas sebuah informasi tidak hanya sekadar bagaimana memperoleh informasi tersebut, tetapi juga menyebarkannya. Di media sosial, otoritas penyebaran informasi menjadi milik publik, meskipun ada batasan-batasan seperti yang dimaksud dalam UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Kebebasan memperoleh informasi dan menyebarkannya, membuat validitas informasi yang berkembang di media sosial bisa saja dipertanyakan.

Sebagian pihak mengatakan, media sosial sebagai bentuk perlawanan, namun sesungguhnya tidak selalu demikian. Media sosial bisa saja menjadi kontrol bagi media massa yang sebagian dicurigai tidak obyektif.

Meski belakangan media sosial dianggap lebih ampuh dalam membangun opini masyarakat, tidak serta merta media massa kehilangan perannya.  Justru disinilah peran penting media massa, UU Pers yang menjamin kerja-kerja jurnalistik Media Massa dalam menggali informasi publik, sesungguhnya bisa melakukan sinergitas  dengan UU 14/2008. Oleh karena itu penting bagi media massa untuk menjaga objektivitas, sehingga bisa menjadi rujukan ketika media sosial menyebarkan berita-berita hoax.

UU 14/2008 Tentang Keterbukaan Infomasi Publik

Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) No. 14 Tahun 2008, disyahkan pada tanggal 30 April 2008. Undang-undang ini merupakan upaya panjang para pejuang keterbukaan informasi publik di negeri, karena rancangan undasng-undang ini hampir 10 tahun mengendap di DPR RI.

Undang-undang ini, menjamin hak masyarakat  atas akses informasi di badan-badan publik baik pemerintah dan non pemerintah. Bagian penting  dari undang-undang diantaranya  adalah menekankan pada kesiapan dari badan publik untuk  menyediakan informasi baik setiap waktu, berkala dan serta merta. Informasi Publik itu harus akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Informasi dapat diakses dengan baik, mudah dan efesien.

Terkait tema RKTD 2017 ini, kesiapan itu menjadi dasar mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. Terbuka dalam akses informasi dan akuntabel dalam proses penyelenggaraan negara.  Kesiapan badan publik ini menjadi penting, karena dengan adanya UU 14/2008 maka diharapkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik pemerintah di berbagai tingkatan menjadi tinggi. Tentu akan menjadi masalah jika badan-badan  publiknya belum siap, baik SDM dan infrastrukturnya.

Sejak disyahkan,  UU No. 14/2008 ini, dalam  kurun waktu 9 tahun ini, seharusnya badan-badan publik seharusnya jauh lebih siap. Tinggi rendahnya jumlah sengketa publik, memang tidak selalu menggambarkan tinggi rendahnya tingkat pelayanan akses informasi publik. Jumlah sengketa yang fluktuatif (sample: KI Pusat), berturut tahun 2013 (377 sengketa teregister), 2014 (1354 sengketa teregister), 2015 (71 sengketa teregister) dan 2016 (64 sengketa teregister) setidaknya menggambarkan ada ketidakpuasan masyarakat akan keterbukaan informasi di berbagai badan publik.

Dari tahun ke tahun, trend jumlah sengketa informasi menurut data di atas terlihat menurun. Harapannya adalah,  penurunannya ini karena makin meningkatnya tingkat keterbukaan pelayanan informasi di  badan-badan publik. Tetapi bisa juga karena kurangnya sosialisasi UU No. 14/2008 ini karena belum masifnya kesadaran bahwa UU No. 14/2008 sebagai Undang-undang yang memiliki nilai strategis tersendiri.

Tetapi, adalah hal yang menarik, ketika KI Pusat menangani sengketa yang kontroversial, misalnya penanganan sengketa informasi terhadap akses informasi dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir, dengan kasus ini KI menjadi trending topik (Laporan Tahunan KI Pusat 2016). Ini membuktikan, dalam upaya meningkatkan atensi masyarakat terhadap keterbukaan infomasi, penanganan sengketa yang memiliki dampak psikologi dan sosial yang luas semacam ini, harus benar-benar ditangani secara paripurna, setidaknya bisa menjadi ujian strategis keberadaan Komisi informasi sebagai penjamin keterbukaan informasi.

Keterbukaan Publik Di Kota Cirebon

Kota Cirebon, sesungguhnya bisa menjadi salah satu ikon keterbukaan informasi, paling tidak di tingkat Kota/Kabupaten se-Indonesia. Betapa tidak, karena Kota Cirebon adalah satu-satunya Kota yang memiliki Komisi Informasi sejak dibentuk 4 Mei 2011 lalu. Ada 4 Komisi Informasi tingkat Kota/Kabupaten se-Indonesia, Kota Cirebon adalah satu-satunya Kota di Indonesia yang memiliki Komisi Informasi. Kita patut berbangga dengan hal ini, karena menunjukan adanya komitmen antara Pemerintah, DPRD dan civil society di Kota Cirebon dalam mewujudkan pemerintah yang terbuka dan akuntabel.

Namun, ikon itu tidak akan berbunyi apa-apa, jika kemudian badan-badan publiknya tidak siap untuk terbuka dalam akses informasi. Demikian juga jika masyarakat tidak aktif untuk melakukan pengawasan. Dua hal inilah yang menjadikan icon keterbukaan informasi itu menjadi bermakna.

Keterbukaan informasi itu sendiri hanyalah sebuah alat untuk mencapai tujuan yang sebenarnya,  yaitu kemaslahatan masyarakat Cirebon. Dengan keterbukaan informasi, semua kebijakan publik yang diambil oleh Pemerintah Kota Cirebon, bisa dikritisi dan diawasi, tentunya dengan pengawasan yang kontruktif, yang memberikan solusi. Bukan pengawasan yang mencari-cari kesalahan.

Oleh karena, itu keberadaan Komisi Informasi di Kota Cirebon, adalah sarana yang tepat untuk mengaktualkan bentuk partisipasi masyarakat. Dengan mengaplikasikan UU 14/2008, apa yang menjadi harapan, yaitu proses pengawasan publik  dalam penyelenggaraan negara yang konstruktif bisa terwujud. Kontruktif dalam arti bahwa proses-proses pengawasan itu melalui koridor yang jelas dan terjamin secara undang-undang. Karena keberadaan Komisi Informasi sesungguhnya menjamin salah satu hak azazi manusia, yaitu  hak mengakses informasi (right to know) terjamin oleh negara.

Dalam konteks Kota Cirebon, harapan besar ini, tentu bukan pekerjaan main-main. Dukungan berbagai pihak dan kesamaan visi dalam membangun Cirebon dengan pemerintahan yang terbuka dan akuntable, menjadi hal yang mutlak menjadi cita-cita bersama. Melalui keterbukaan informasi, kita bisa mencegah berbagai persoalan yang menjadi penghambat pembangunan, seperti prilaku koruptif dan pengabaian pada hak-hak publik.

Menekan prilaku koruptif, meningkatkan pemenuhan hak-hak publik, akuntabilitas  dan transparansi  penyelenggaraan negara, adalah berbagai bentuk dan cara memaknai Righ To Know Day (Hari Hak Untuk Tahu) yang diperingati di seluruh dunia hari ini. ***