IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PENYELENGARAAN PEMILU

Indonesia sebagai negara demokrasi menjadikan pemilu sebagai salah satu pilar utama dari sebuah proses perwujudan kehendak masyarakat. Tujuan pemilu sekaligus merupakan prosedur “demokrasi” untuk memilih pemimpin, untuk menentukan arah pembangunan bangsa ke depan.

Prakteknya, menurut UU Pemilu No. Tahun 2017, pemilu menjadi sarana untuk memilih legislator DPRD Kota/Kabupaten, DPRD Propinsi, DPRD Pusat dan tahun 2019 serentak dengan Pemilihan Presiden.

Sejak dilaksanakan pertamakali tahun 1955 hingga sekarang, kita mengenal azas teknis pelaksanaan pemilu yaitu LUBER yang merupakan singkatan Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia.

Di era reformasi, intisari penting penyelenggaraan Pemilu adalah transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Karena dengan transparansi dan akuntabilitas, penyelenggaraan Pemilu proses dan hasilnya akan memperoleh trust dan legitimasi oleh masyarakat. Selain itu juga, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan mereka terhadap penyelengaraan pemilu.

Berbicara transparasi, tidak akan lepas dengan keterbukaan informasi publik. Karena penyelenggara Pemilu dalam hal ini, KPU dan Bawaslu adalah Badan Publik, dimana kegiatannya masuk dalam kategori kebijakan publik. Sebagai badan publik, seperti badan publik lainnya, penyelenggara Pemilu terikat dan terkait dengan implementasi UU No. 14 Tentang Keterbukaan Informasi. Adapun jenis informasi yang harus disediakan oleh Badan Publik menurit UU 14/2008 yang tertera di pasal 9 s.d 11 adalah informasi berkala, serta merta dan setiap saat.

UU No. 14 Tentang KIP ini menjamin hak masyarakat atas informasi yang merupakan bagian dari hak azazi manusia (HAM) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28F UUD 1945 yang sudah diamandemen.

Tentu saja, dengan adanya jaminan hak asasi manusia di aspek keterbukaan informasi publik, memberi payung hukum yang kuat bagi rakyat untuk mengakses informasi publik, khususnya dalam proses penyelenggaraan Pemilu.

Salah satu agenda substansial yang menjadi tugas penyelenggara pemilu, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah mewujudkan penyelenggaraan pemilu secara transparan, yang notabene harus merujuk pada pengarusutamaan keterbukaan informasi.

Keterbukaan informasi publik dalam konteks pemilu telah diakomodasi dalam undang-undang pemilu No. 7 tahun 2017. Pada pasal 3 UU pemilu tersebut, disebutkan tentang prinsip dari penyelenggaraan pemilu yakni (i) transparan dan (ii) akuntabel.

Sedangkan pada pasal 14 huruf C disebutkan KPU berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat.

Kewajiban tersebut juga disematkan pada KPU Provinsi (pasal 17 huruf C), dan KPU Kabupaten/Kota (pasal 20 huruf C).

Sebagai bentuk kesungguhan KPU menerapkan prinsip keterbukaan, KPU menerbitkan PKPU No. 8 tahun 2019, tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Dalam Bab I pasal 2 angka 2 huruf g, disebutkan bahwa “dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus memenuhi prinsip terbuka”.

Demikian juga Bawaslu telah mengeluarkan Perbawaslu No.10 Tahun 2019 mengatur tentang pengelaan Informasi Publik di lingkungan Bawaslu, dari Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Terkait Kepemiluan, Komisi Informasi Pusat telah menerbitkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2019. Maka sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum, Pasal 6 ayat (1) menyebutkan KPU sesuai tingkatannya, wajib mengumumkan secara berkala Informasi Pemilu dan Informasi Pemilihan sekurang-kurangnya ; a. tahapan, program dan jadwal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; b. hak, kewajiban, kewenangan, larangan, dan sanksi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; c. hasil dari setiap tahapan, program, dan jadwal pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; d. prosedur dan sarana partisipasi publik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; e. syarat calon dan syarat pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan; f. laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan g. informasi Pemilu dan Pemilihan lain yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Melalui Perki No.9 Tahun 2019 ini juga, penyelesaian sengketa informasi yang umumnya bisa diselesaikan sampai 3 bulan, maka terkait sengketa Informasi Publik terkait proses penyelenggaraan Pemilu bisa diselesaikan dalan waktu maksimal 14 hari. Hal ini terkait proses penyelenggaran Pemilu yang sudah terjadwal, dimana proses sengketa informasi menyesuaikan dengan proses pemilu sesuai tahapan.

Dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan penyelenggara pemilu, kami menilai tingkat kepatuhan sebagai Badan Publiknya, cukup baik. Disamping terbitnya berbagai peraturan terkait implementasi keterbukaan informasi publik di internal masing-masing lembaga penyelenggara Pemilu masing-masing, juga bisa dilihat dari penghargaan yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusar (KIP) RI yang memberikan penghargaan Peringkat 1 lembaga terinformatif nasional kategori lembaga non struktural. Demikian juga Bawaslu meraih kategori yang sama pada tahun 2018 sebagai Peringkat Ke 2.

Harapan selanjutnya, karena punya tugas dan tujuan yang sama dalam mengawal demokrasi di negeri ini, sinergitas dan kerjasama antar lembaga negara di tingkat daerah ini agar lebih bisa ditingkatkan, karena pada dasarnya walaupun punya tupoksi masing-masing tetapi dalam suatu waktu ada irisan-irisan dimana setiap lembaga saling terkait.

Erlinus Thahar,
Ketua Komisi Informasi (KI) Kota Cirebon