Author Archives: Nurhasanah

KI Kota Cirebon Selenggarakan Sosialisasi UU KIP

       Bertepatan dengan peringatan Hari Hak Untuk Tahu se-dunia (Right to Know Day) yang jatuh setiap tanggal 28 September.  Komisi Informasi Kota Cirebon (KI Kota Cirebon) menyelenggarakan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada Hari Kamis, (28/9)  kepada Jajaran PPID Pembantu di Badan Publik Pemerintah dan  PPID pada Badan Publik Non Pemerintah di Kota Cirebon.  Tema sosialisasi yang diambil dalam kegiatan ini “Optimalisasi Peran PPID Dalam Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon”.

       Dalam kegiatan sosialisasi tersebut menghadirkan Narasumber Ir. Vicky Sunarya selaku PPID Utama Badan Publik Pemerintah Kota Cirebon dan para komisioner Komisi Informasi  Daerah Kota Cirebon.  Dalam kata sambutannya pada acara pembukaan, Kepala Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kota Cirebon Drs. H. Atang Dahlan,M.Si, mengatakan Kehadiran UU KIP memiliki konsekuensi bahwa setiap badan publik tidak lagi berwenang menyembunyikan beragam informasi publik kepada masyarakat kecuali kategori informasi yang dirahasiakan. Pelayanan informasi yang prima akan mendorong partisipasi masyarakat yang selanjutnya akan mendorong akuntabilitas pejabat publik maupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya.

cimg7682       Kegiatan sosialisasi ini merupakan agenda tahunan yang dilakukan oleh Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE) KI Daerah Kota Cirebon.  Semoga kegiatan ini bisa mendorong keterbukaan informasi di Kota Cirebon.  Saat ini masyarakat sudah semakin sadar akan hak-haknya  dalam mendapatkan informasi sehingga harus diimbangi dengan kemampuan dan pelayanan yang lebih baik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).  Jika hal ini tidak dilakukan tentu saja akan berujung pada sengketa informasi di Komisi Informasi. (Mardeko/KKI  ASE).

RAKERNIS KE-6 KOMISI INFORMASI Se-INDONESIA

       Komisi Informasi sebagai ujung tombak dari pelaksanaan UU KIP, perlu melakukan tindakan nyata terhadap isu-isu aktual terkait Keterbukaan Informasi di masyarakat baik di pusat maupun di daerah.  Pelaksanaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) ke-6 Komisi Informasi se-Indonesia yang dilaksanakan di Hotel Grand Savero  Bogor pada tanggal 1-3 September 2016, dilakukan dengan persiapan pembahasan isu-isi aktual terkait Keterbukaan Informasi pada Rapat Pimpinan Komisi Informasi se-Indonesia pada awal Agustus 2016.

      Rakernis ke-6 yang mengambil tema “Harmonisasi Pengarusutamaan Keterbukan Informasi” dihadiri oleh peserta +- 130 orang terdiri dari Komisioner Komisi Informasi Pusat, perwakilan Komisioner Komisi Informasi Provinsi, perwakilan Komisioner Komisi Informasi Kabupaten/kota, Tenaga ahli dan asisten ahli Komisi Informasi Pusat dan tenaga sekretariat Komisi Informasi Pusat.  Perwakilan dari Komisi Informasi Kota Cirebon dihadiri oleh 3 (tiga) orang komisioner, yaitu Drs. Nurhendra, AMKL, Toto Suharto,M,Si dan Mardeko, SP.,MM.

cimg7563            Perwakilan Komisioner KI Kota Cirebon Saat menghadiri Rakernis ke-6, dari kiri Toto Suharto,M.Si, Drs. Nurhendra,AMKL & Mardeko,SP.,MM

       Sebelumnya pada rapat pimpinan (Pra-Rakernis)  telah digali isu-isu yang sedang berkembang di daerah masing-masing sesuai dengan kearifan loal budaya untuk dirumuskan menjadi pokok pembahasan pada Rakernis ke-6.  Dalam Rakernis tersebut telah dibahas 3 (tiga) isu yang meliputi :

(1) Review UU KIP yang dikoordinir oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat & Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;

(2) Pengarusutamaan Isu Aktual Keterbukaan Informasi, yang dikoordinir oleh Komisi Informasi Sumatera Barat & Kalimantan Barat;

(3) Penguatan peran Komisi Informasi dalam Penyelenggaraan Demokrasi (Pemilu) yang dikoordinir oleh Komisi Informasi Provinsi Lampung & Komisi Informasi Provinsi DIY.

       Hasil dari Rakernis ke-6 diharapkan menjadi tolak ukur atau acuan sebagai roadmap menuju Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi ke-7 yang akan berlangsung pada bulan Oktober 2017 di Provinsi Sumatera Selatan. (Mardeko)

DISKUSI. Abdulhamid Dipopramono, Ketua Komisi Informasi  Pusat RI  (Duduk paling tengah)   menjawab pertanyaan dari pemandu acara pada Diskusi Publik “Budaya Transparansi Cegah Korupsi untuk Indonesia Baru”.

PERINGATAN HARI HAK UNTUK TAHU Se-DUNIA (RIGHT to KNOW DAY)

DISKUSI. Abdulhamid Dipopramono, Ketua Komisi Informasi  Pusat RI  (Duduk paling tengah)   menjawab pertanyaan dari pemandu acara pada Diskusi Publik “Budaya Transparansi Cegah Korupsi untuk Indonesia Baru”.

DISKUSI. Abdulhamid Dipopramono, Ketua Komisi Informasi Pusat RI (Duduk paling tengah) menjawab pertanyaan dari pemandu acara pada Diskusi Publik “Budaya Transparansi Cegah Korupsi untuk Indonesia Baru”.

GELORA BUNG KARNO (GBK).  Peringatan  Hari Hak untuk Tahu (Right to Know Day)  yang diperingati di seluruh dunia pada tanggal 28 September kembali digelar oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia atas kerjasama dengan Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementrian  Komunikasi Informatika, Kementrian Keuangan, Kementrian Pertanian dan Freedom of Informatin Network Indonesia (FOINI).  Kegiatan agenda tahunan yang secara internasional mulai diperingati sejak 28 September 2002 di Sofia, Bulgaria dalam sebuah pertemuan para pembela hak akses atas Informasi Publik.  Mereka mengusulkan dan menyepakati satu hari didedikasikan  untuk mempromosikan ke seluruh dunia tentang kebebasan memperoleh informasi.  Seperti disampaikan oleh Abdulhamid Dipopramono (Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia),  “ Tujuan dari diadakannya peringatan Hari Hak Untuk Tahu ini adalah untuk memunculkan kesadaran global akan hak individu dalam mengakses Informasi Badan Publik/Pemerintahan dan mengkampanyekan bahwa akses terhadap informasi adalah hak asasi manusia”.

Peringatan Hari Hak untuk Tahu yang diperingati pada Hari Minggu tanggal 28 September 2014 bertempat di Halaman Parkir Pintu 7 Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta dengan tema “ Budaya Transparansi Cegah Korupsi untuk Indonesia Baru” tampak meriah dihadiri oleh pejabat di lingkungan Kementrian Komunikasi Informatika yaitu Direktur Komunikasi Publik Ditjen IJK Komunikasi Informatika Tulus Subardiyono, Kepala Badan Pusat Informasi dan Humas (BPIH) Kemkominfo Ismail Cawidu, Deputi ANRI, perwakilan LSM, para Komisioner KI Pusat, perwakilan  komisioner Provinsi dan perwakilan Komisioner kota/kabupaten.  Turut hadir Komisioner KI dari Kota Cirebon diwakili oleh  Akbarudin  Sucipto (Ketua KI), Nurhendra dan Mardeko (Anggota KI Kota Cirebon).  Pesan moral dari peringatan Hari Hak untuk Tahu ini adalah untuk menggugah kesadaran masyarakat bahwa akses  informasi terhadap badan publik selaku penyelenggara negara hak warga negara untuk mengetahuinya sebagai konsekuensi dari negara yang menganut prinsif  demokrasi.

FOTO BERSAMA.   Mardeko (Komisioner KI) dan Dadang Kusnandar (berpeci) peserta dari Kota Cirebon, meraih  Juara pertama Lomba penulisan opini keterbukaan informasi  Publik Tingkat Nasional Tahun 2014.

FOTO BERSAMA. Mardeko (Komisioner KI) dan Dadang Kusnandar (berpeci) peserta dari Kota Cirebon, meraih Juara pertama Lomba penulisan opini keterbukaan informasi Publik Tingkat Nasional Tahun 2014.

Rangkaian acara yang dikemas dalam Peringatan acara tersebut tersebut yang diawali dengan senam pagi bersama dengan masyarakat, pagelaran kesenian rakyat lenong Betawi, Ekspo keterbukaan informasi publik, diskusi publik  yang menampilkan pembicara dari Komisi Informasi Pusat RI, Kementrian Kominfo, LSM Fitra diwakili oleh Uchok Sky Khadafi dan pembicara lainnya, pernyataan ikrar bersama, pengumuman pemenang lomba penulisan opini tentang keterbukaan informasi Publik dan pencoblosan balon hitam lambang ketertutupan dan pelepasan balon putih tanda keterbukaan.  Pada saat pembacaan pengumuman pemenang lomba penulisan opini, tentu saja menjadi menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga Cirebon, dimana Dadang Kusnandar seorang Jurnalis Cirebon yang piawai dalam menulis essai dan opini melalui karyanya yang diterbitkan melalui Harian Umum Fajar Cirebon berhasil meraih pengghargaan sebagai Juara pertama tingkat nasional. Opini yang berjudul “Lah, Sapa Sing Maca Bung”  yang dimuat di Harian Umum Fajar Cirebon edisi Jum’at (19/9), ditetapkan sebagai pemenang.  Juara kedua diraih oleh Rajiful Mamduh dari Jawa Pos dengan judul opini “ Keterbukaan Informasi Kurangi Demonstrasi” dan Juara ketiga diraih oleh Inno Jemabut dari Sinar Harapan Jakarta dengan judul opini “ Laporan Bohong Sail Komodo”.

Kritik sosial yang dibangun oleh Dadang Kusnandar lewat tulisannya, menampilkan pesan dan kesan yang apa adanya terhadap kondisi realita masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik tentu sangat menggugah kita semua, masyarakat sebagai pengguna informasi dan Komisi Informasi sebagai pengawal UU No. 14 tahun 2008.  Hak memperoleh Informasi adalah kebutuhan masyarakat yang dijamin oleh undang-undang, sudah saatnya lembaga publik membudayakan transparansi dalam menjalankan pemerintahan untuk menuju “good and clean governance”.  (Mardeko/KKI)

 

Diskusi. Dr. Rumadi selaku moderator memimpin diskusi dalam Seminar yang menampilkan pembicara Abraham Samad (KPK) dan Hamdan Zoelfa (MK).

CATATAN RAPAT KOORDINASI NASIONAL KOMISI INFORMASI

Diskusi. Dr. Rumadi selaku moderator memimpin diskusi dalam Seminar yang menampilkan pembicara Abraham Samad (KPK) dan Hamdan Zoelfa (MK).

Diskusi. Dr. Rumadi selaku moderator memimpin diskusi dalam Seminar yang menampilkan pembicara Abraham Samad (KPK) dan Hamdan Zoelfa (MK).

LOMBOK. Forum Rakornas yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat dan panitia lokal Komisi Informasi Nusa Tenggara,  secara resmi  dibuka oleh Armida Alisjahbana, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Kepala Bappenas. Turut  hadir dalam acara tersebut Gubernur Nusa Tenggara Barat KH. M. Zainul Majdi dan segenap unsur  Muspida Pemerintah setempat.  Dalam sambutannya Gubernur Nusa Tenggara Barat menyatakan menyambut baik dilaksanakannya Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Komisi Informasi di Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Barat secara umum dalam pemerintahannya sudah lebih terbuka dan meminta kepada Komisi Informasi untuk memberikan masukan hal-hal apa saja yang masih perlu dibuka untuk menunjang Keterbukaan  Pemerintahan di Nusa Tenggara Barat.

Semaraknya kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi, dalam sesi seminar menampilkan Abraham Samad selaku Ketua Komisi Pemberantasan Koruptor (KPK) Republik Indonesia yang membahas makalah “Keterbukaan Informasi Publik sebagai Upaya Pencegahan Korupsi dan Penciptaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” serta Hamdan Zoelfa, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia yang menyampaikan makalah “Keterbukaan Informasi Publik dan Jaminan Hak Konstitusi Warga Negara”, dari pembahasan materi seminar tersebut, disimpulkan bahwa perlu ada upaya strategis lanjutan dengan mensinergikan kerjasama antara lembaga Komisi Informasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya sama-sama untuk memerangi Korupsi.  Lebih lanjut Abraham Samad, mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi siap bekerjasama dengan Komisi Informasi dan kalau perlu bentuk kerjasama ini dituangkan dalam Memorandum Of Understanding (MOU), maraknya korupsi di negeri ini karena masih tersumbatnya saluran informasi yang berkaitan masalah pengelolaan anggaran yang ada di badan-badan publik. Hamdan Zoelfa, dalam komentarnya saat disinggung oleh peserta tentang rencana peninjauan kembali terhadap Undang-undang No. 14 tahun 2008, khususnya pasal 29 tidak memberikan komentar yang panjang karena takut dianggap mendahului putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Tabuh Gendang Belek.    KH. M. Zainul Majdi (Gubernur NTB), Armida Alisjahbana (Kepala Bappenas),dan Abdulhamid Dipopramono (Ketua KI Pusat) secara bersama-sama menabuh gendang belek yang merupakan gendang khas Lombok tanda dibukanya secara resmi Rakornas KI.

Tabuh Gendang Belek. KH. M. Zainul Majdi (Gubernur NTB), Armida Alisjahbana (Kepala Bappenas),dan Abdulhamid Dipopramono (Ketua KI Pusat) secara bersama-sama menabuh gendang belek yang merupakan gendang khas Lombok tanda dibukanya secara resmi Rakornas KI.

Dalam seminar sesi 2, turut hadir perwakilan dari Menteri Komunikasi Informatika yang membahas makalah yang berjudul “Mendorong Keterbukaan Informasi Publik Melalui Masyarakat Informasi” serta perwakilan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Kepala Bappenas yang menyampaikan makalah “RPJN dan Fase-fasenya serta Peran Keterbukaan Informasi Publik dalam Pencapaiannya”.

Rapat Pleno Rapat Koordinas Nasional yang dimulai pada hari Sabtu, 13 September 2014, dibuka oleh Ketua KI pusat, Abdul Hamid dipopramono diawali dengan penyampaian Hasil Pelaksanaan Rekomendasi Rapat Koordinas Nasional Tahun 2013.  Kemudian acara dilanjutkan dengan Penyampaian Pelaksanaan Program Komisi Informasi Provinsi dan Kabupaten/Kota.  Dari Penyampaian Pelaksanaan Program Komisi Informasi baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota masih terlihat di beberapa Komisi Informasi Provinsi maupun Kabupaten/Kota belum sepenuhnya didukung oleh keberadaan Sekretariat baik Sarana dan Prasarana maupun Personilnya.  Sehingga sinyalemen untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap pasal 29 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Sekretariat dan Penata Kelolaan Komisi Informasi aromanya begitu kental dalam perdebatan antar para Komisioner.

Serius.  Para Kosioner tengah serius mengikuti sidang pleno pembahasan dari presentasi masing-masing komisi.

Para Komisioner tengah serius mengikuti Sidang Pleno Pembahasan dari Presentasi masing-masing Komisi.

 

Dalam pembahasan Rapat Komisi, terbagi dalam empat Komisi, Komisioner Komisi Informasi Kota yang hadir dalam Rapat Koordinas Nasional tersebut  meliputi : Akbarudin Sucipto tergabung dalam Komisi Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI), Nuryani tergabung dalam Komisi Rekomendasi, Nurhendra tergabung dalam  Komisi Kelembagaan, Toto Suharto dan Mardeko tergabung dalam Komisi Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi (ESA).

Program-program yang dihasilkan berupa Rekomendasi  dari Rapat Koordinas Nasional Komisi Informasi Lombok  dan merupakan tugas kedepan yang harus dilaksanakan oleh jajaran Komisi Informasi baik di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.  Banyak rumusan-rumusan Strategis yang dihasilkan untuk menjadikan lembaga Komisi Informasi sebagai lembaga yang  terdepan dalam mengawal Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan menjadi lembaga yang kuat, mandiri dan independen. Dalam kesempatan Rapat Koordinas Nasional tersebut disepakati pula empat Provinsi dan empat Kota sebagai calon penyelenggara Rakornas tahun 2015, diantaranya Aceh, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Palu. (Mardeko,S.P Komisioner Komisi Informasi Kota Cirebon)

FORUM DISKUSI.    Paulus Widiyanto (Ketiga dari kanan) menyampaikan makalah  dalam forum Diskusi Komunikasi Informasi.

FORUM KOMUNIKASI KOMISI INFORMASI

Oleh: Mardeko S.P (Komisioner Komisi Informasi Kota Cirebon Bidang ASE)

Oleh: Mardeko S.P
(Komisioner Komisi Informasi Kota Cirebon Bidang ASE)

Mataram.  Ajang forum silaturahmi  yang dikemas dalam perhelatan akbar melalui wadah Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi Se-Indonesia  telah diselenggarakan pada tanggal 11-14 September 2014 bertempat di Hotel Grand Legi Mataram, Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB).  Tidak kurang dari 180 orang peserta yang terdiri dari unsur Komisioner Komisi Informasi Se-Indonesia, Sekretariat dan utusan Pemerintah dari beberapa Provinsi  hadir dalam perhelatan akbar tersebut.   Antusiasme peserta untuk menghadiri  acara ini mulai nampak pada saat acara Pra-rakornas.  Acara yang digagas oleh Direktorat Komunikasi Publik Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia  bertajuk Forum Komunikasi Komisi Informasi dikemas dalam acara diskusi dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas kemampuan Komisi Informasi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi dan Percepatan Implementasi Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  Yang menarik dalam acara tersebut tampak hadir Pakar Keterbukaan Informasi Publik, Paulus Widiyanto.  Sosok Paulus Widiyanto tentu tidak asing dengan dunia Keterbukaan informasi publik, ikut mengawal lahirnya Undang-undang No. 14 tahun 2008 menjadikan diskusi lebih menarik.

FORUM DISKUSI.    Paulus Widiyanto (Ketiga dari kanan) menyampaikan makalah  dalam forum Diskusi Komunikasi Informasi.

FORUM DISKUSI. Paulus Widiyanto (Ketiga dari kanan) menyampaikan makalah dalam forum Diskusi Komunikasi Informasi.

Perjalanan jauh yang melelahkan yang ditempuh oleh peserta menuju Kota Mataram, terasa terobati dengan uraian materi yang mengupas tafsiran makna yang tersirat dalam Undang-undang tersebut. Menurut Paulus Widiyanto, satu hal yang harus menjadi catatan bagi Komisioner dalam menelaah Undang-undang Komisi Informasi tersebut adalah “Pikiran harus jernih dan tidak boleh terkontaminasi oleh kepentingan tertentu”.

CIMG0291

Fasilitasi Jaringan Komunitas Pengguna dan Pemohon Informasi Kota Cirebon

CIMG0291Bertempat di Hotel Grage Kota Cirebon, Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia bekerjasama dengan Komisi Informasi Kota Cirebon  melaksanakan kegiatan Fasilitasi Jaringan Kerja Komunitas Pengguna dan Pemohon Informasi.  Kegiatan ini berlangsung selama satu hari penuh pada tanggal 4 September 2014, tidak kurang dari 30 orang peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut yang merupakan perwakilan dari LSM Jaringan Nasional (Fahmina Institute, Balqis, FKPM), LSM/Organisasi Lokal (Lembaga Kebudayaan Cirebon, Komunitas Amparan Jati, DPD KNPI) , Tokoh Masyarakat (Keraton Kanoman, Forum Lintas Iman), BEM se-kota Cirebon, Aktivis/Organisasi Pergerakan Mahasiswa (HMI, PMII) Pers/jurnalis, Biro Humas Pemerintah Kota Cirebon,  Dinas Perhubungan, Informatika da Komunikasi Kota Cirebon serta dari Komisioner Komisi Informasi Kota Cirebon.

Dalam Sambutannya, Dr. Rumadi dari Komisioner Komisi Informasi Pusat mengatakan bahwa tujuan dari diadakannya kegiatan ini adalah mendorong masyarakat  untuk menyiapkan diri sebagai Pengguna dan Pemohon Informasi sesuai dengan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  Selain sebagai pembuka acara, Dr. Rumadi juga bertindak sebagai pembicara pertama yang menyampaikan bahasan yang mengambil tema “Kedudukan dan Hak Masyarakat sebagai Pengguna dan Pemohon Informasi”.  Pemaparan materi  yang kedua membahas tentang Jaringan Kelompok Masyarakat sebagai Alternatif dalam Mendorong Terwujudnya Keterbukaan Informasi pada Badan Publik yang disampaikan oleh Akbarudin Sucipto, S.Sos.I selaku ketua komisi informasi Kota Cirebon.

Peserta yang hadir tampak serius mengikuti jalannya acara karena cukup interaktifnya  suasana yang dibangun pada saat kegiatan berlangsung.  Untuk lebih mendalami materi yang sudah disampaikan, panitia membagi peserta menjadi dua kelompok diskusi yaitu Kelompok pertama, mendalami bahasan tentang hak masyarakat atas akses informasi serta kendala apa yang dihadapi dalam mengakses informasi tersebut dan Kelompok kedua membahas tentang Mekanisme Kerja Jaringan serta peran pendampingan.  Yang lebih menarik lagi hasil dari bahasan tersebut setiap kelompok membuat Rekomendasi dimana hasil Rekomendasi tersebut merupakan catatan-catatan penting yang harus ditindaklanjuti oleh Komisi Informasi Kota Cirebon terhadap fenomena yang berkembang tentang Keterbukaan Informasi di Kota Cirebon.  Kelompok yang kedua juga merekomendasikan perlunya dibentuk semacam jaringan Komunitas Informasi Publik (KOPI) sebagai wadah dan mitra kerja strategis bagi Komisioner dalam menjalankan proses sosialisasi kepada masyarakat sebagai Pengguna dan Pemohon Informasi (Mardeko/KKI).

KI Kota Cirebon dan Pemkot Bekasi

PEMERINTAH KOTA BEKASI TIMBA ILMU DI KOMISI INFORMASI KOTA CIREBON

Bagian Humas Pemerintah Daerah Kota Bekasi melakukan studi banding mengenai proses pembentukan Komisi Informasi untuk tingkat kabupaten/kota kepada Komisi Informasi Kota Cirebon, Rabu (27/8).  Kedatangan empat orang tamu dari Kota Bekasi dipimping langsung oleh Kasubag Hubungan Eksternal Pemerintah Kota Bekasi Tety Handayani.  Turut hadir dalam rombongan tersebut Nugroho dari Staf Humas serta dua orang dari Jurnalis dan sekaligus sebagai inisiator pembentukan Komisi Informasi Kota Bekasi Hamludin dan Beny Sang Surya.

Continue reading

CIMG0197(edit)

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA TIMBA ILMU DI KOMISI INFORMASI KOTA CIREBON

Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara (KI Prov Sumut)  melakukan studi banding mengenai proses pembentukan Komisi Informasi untuk tingkat Kabupaten/Kota kepada Komisi Informasi Kota Cirebon, Jum’at (23/5).  Kedatangan lima orang Komisioner Informasi itu dipimping langsung oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara HM. Zaki Abdullah.

Studi banding dilakukan karena banyaknya masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang menanyakan mengenai tata cara pembentukan Komisi Informasi di tingkat Kabupaten/Kota.  “Sebenarnya secara peraturan itu sudah ada di UU No. 14 Tahun 2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga surat edaran dari Komisi Informasi Pusat, tetapi itu juga semua berbeda ketika terjadi di lapangan.  Kami ingin berbagi pengalaman dengan Komisi Informasi Kota Cirebon, “ungkap Zaki.

Sejauh ini pembentukan Komisi Informasi di tingkat Kabupaten/Kota baru ada empat daerah tingkat Kabupaten/Kota, meliputi : Kota Cirebon, Kabupaten Bangkalan Jawa Timur, Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Cirebon Jawa Barat.   “ Apa yang kami peroleh di Komisi Informasi Kota Cirebon sangat bermanfaat untuk proses pembentukan Komisi Informasi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.  Banyak informasi dan pengalaman yang diperoleh, terutama siapa yang lebih dahulu menginisiasi pembentukan, kemudian bagaimana langkah-langkah berikutnya menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk dapat diimplementasikan dalam proses pembentukan Komisi Informasi

Ketua Komisi Informasi Kota Cirebon, Akbarudin Sucipto,S.Sos.I menyerahkan Cinderamata kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi

Ketua Komisi Informasi Kota Cirebon,
Akbarudin Sucipto,S.Sos.I menyerahkan Cinderamata
kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi

 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Cirebon, Drs. Salmon menyerahkan Cinderamata kepada  Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, HM.Zaki Abdullah

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Cirebon,
Drs. Salmon menyerahkan Cinderamata
kepada Ketua Komisi
Informasi Provinsi Sumatera Utara, HM.Zaki Abdullah

 

Dalam kesempatan tersebut hadir pula perwakilan dari DPRD Kota Cirebon, Drs. Salmon dan mantan anggota panitia seleksi Komisi Informasi Kota Cirebon Dr. Sugianto, SH. MH dan Ketua Komisi Informasi Kota Cirebon Akbarudin Sucipto, S.Sos.I serta Komisioner lainnya. Dr. Sugianto mengatakan “Keberadaan Komisi Informasi Kota Cirebon merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Di dalam era Keterbukaan Informasi sekarang ini sangat dibutuhkan adanya transparansi di bidang informasi kepada masyarakat. Lebih lanjut, menurut Dr. Sugianto, keberadaan Komisi Informasi Kota Cirebon semenjak dibentuk dua tahun silam sudah cukup eksis dan berkembang pesat.  Hal ini membuatnya bangga karena telah menjadi bagian dari tim  seleksi.  “Seleksi Komisioner ini memang harus profesional, jangan sampai ada unsur  titip menitip dan kepentingan politis,” ungkapnya.

Sementara Ketua Komisi Informasi Kota Cirebon Akbarudin Sucipto,S.Sos.I menerangkan Komisi Informasi harus menunjukkan kepada komponen masyarakat mengenai keterbukaan informasi.  Menurutnya, lahirnya Komisi Informasi Kota Cirebon hingga saat ini diuntungkan dengan adanya kultur masyarakat Kota Cirebon yang terbuka sejak lahir.

Kultur itu seakan didukung oleh UU No. 14 Tahun 2008 menegenai Keterbukaan Informasi Publik. “ Jadi ini harus dikelola dengan baik.  Dua tahun ini insya Allah kami akan melakukan tugas monitoring terhadap Badan Publik di Kota Cirebon, “ ungkapnya. (Mardeko/KKI)

8462441f2a27d8cdd8b6b8f475b97ecb_XL

Komisi Informasi Kota Cirebon Dorong Pejabat Publik Lakukan Keterbukaan Informasi

KESAMBI, (CNC).- Komisi Informasi (KI) Kota Cirebon memberikan sinyal akan melakukan monitoring kepada badan publik dalam urusan menyajikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Ketua Komisi Informasi (KI) Kota Cirebon, Akbarudin Sucipto mengatakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, KI berkewajiban melayani masyarakat untuk mendapatkan pemenuhan hak informasi baik dari badan publik Negara maupun non pemerintah.

Continue reading

“Walikota Cirebon Drs. Ano Sutrisno, MM melakukan pengambilan sumpah janji sebagai
Komisioner PAW kepada Mardeko, SP”

Pelantikan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisioner Komisi Informasi Kota Cirebon

Walikota Cirebon Drs. Ano Sutrisno, MM melantik Pergantian Antar Waktu (PAW)  Anggota Komisi Informasi Kota Cirebon masa Bakti 2012-2016, diruang serba guna Komisi Informasi Kota Cirebon Cirebon, (02/04/14). Pelantikan ini didasari atas Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.29/Kep.116-Dishub.Inkom/2014 tanggal 12 Maret 2014 tentang Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Informasi kota Cirebon Masa Jabatan Tahun 2012-2016. Komisioner  Informasi PAW kota Cirebon yang dilantik adalah Mardeko, SP menggantikan  Moh. Arief, S.Sos yang pindah tugas menjadi Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon.

“Walikota Cirebon Drs. Ano Sutrisno, MM melakukan pengambilan sumpah janji sebagai Komisioner PAW kepada Mardeko, SP”

“Walikota Cirebon Drs. Ano Sutrisno, MM melakukan pengambilan sumpah janji sebagai
Komisioner PAW kepada Mardeko, SP”

Komisi informasi kota dibentuk sebagai lembaga mandiri dan independen yang berfungsi menjalankan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan ajudikasi nonlitigasi.  Kehadiran Komisi Informasi Kota Cirebon diharpakan mampu menjalankan peran dan fungsi serta dapat  mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kota Cirebon khususnya dalam era Keterbukaan Informasi.

 Walikota Cirebon Drs. Ano Sutrisno, MM  dalam sambutannya mengatakan “Dengan adanya Komisi Informasi di Kota Cirebon, diharapkan masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan iklim keterbukaan informasi yang sehat sehingga kondusivitas pembangunan yang sedang dijalankan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan motto kota Cirebon “RAMAH”, ujar Ano Sutrisno.

Turut hadir dalam pelantikan pejabat di lingkungan Pemkot Kota Cirebon diantaranya  Kabag Humas  dan bagian hukum Kota Cirebon, Sekretaris Dishubinfokom Kota Cirebon, Komisioner Komisi Informasi Kota Cirebon dan tamu undangan lainnya. (Mardeko/KKI).