Author Archives: Nurhasanah

RAKERNIS KOMISI INFORMASI TAHUN 2017: MEMPERKOKOH EKSISTENSI KI DENGAN AKSI NYATA MERESPON ISU AKTUAL TERKAIT KETERBUKAAN INFORMASI

Foto Rakernis 2017

Selama  tujuh tahun Komisi Informasi sebagai ujung tombak pelaksanaan UU KIP,  selalu diperlukan tindakan nyata terhadap isu-isu aktual terkait keterbukaan informasi di masyarakat, baik di pusat maupun di daerah.  Hal inilah yang menjadi topik utama pembahasan di Rakernis (Rapat Kerja Teknis) Komisi Informasi  seluruh Indonesia di  Hotel Salak Tower, Bogor, 28-30 September 2017 lalu.

Dihadiri tak kurang 7 Komisioner Pusat, 58 orang perwakilan dari 29 KI Propinsi, 10 orang dari 5 Komisi Kabupaten dan 2 orang dari 1 Komisi Informasi Kota, Rakernis menjadi  forum untuk mempertajam usulan-usulan, aspirasi-aspirasi dan gagasan-gagasan perbaikan performa dan kinerja Komisi Informasi sebagai lembaga pelaksana UU KIP sebagai bahan persiapan menuju Rakornas KI 2017, yang rencananya akan dilaksanakan di Makasar bulan November 2017. Dari Kota Cirebon menghadirkan 3 Komisioner ki koTA Cirebon yaitu Erlinus Thahar, Nurhendra dan Dadang Suherman.

Rakernis ini juga berbarengan dengan peringatan Right To Know Day (RKTD) atau Hari Hak Untuk Tashu Sedunia Tahun 2017, yang diawali dengan kegiatan Debat Mahasiswa, yang dihadiri juga oleh delegasi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan DPR RI di IPB International Converntion Center, di mana Walikota Bogor Bima Arya juga hadir memberikan sambutan dan dukungan.

Berikut beberapa rekomendasi dari Rakernis KI 2017:

  1. Bidang ASE (Advokasi Sosialisasi Edukasi)
  • Pengarusutamaan Publikasi Kegiatan KI  (Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota.
  • Memperkuat eksistenki KI dengan melibatkan masyarakat secara langsung
  • Menyusun Strategi ASE
  • Memperkuat Keterbukaan Informasi  Publik di sektor Politik dengan mengadakan workshop KIP dengan stakeholder politik (KPU, Bawaslu, Parpol dan Kesbangpol)

 

  1. Bidang PSI (Penyelesaian Sengketa Informasi)
  • Perlunya keseragamana format putusan,  atribut persidangan,  admisnistrasi persidangan
  • Adanya SOP tentang Penanganan/Prosedur PSI
  • Revisi Perki  (Peraturan Komisi Informasi) Nomor 1 Tahun 2013
  • Perlu Sinergitas KIP dengan KI Provinsi, Kabupaten/Kota dalam merevisi Perki
  • Diperlukan Jaminan Hukum bagi Majelis Komisioner
  • Perlu adanya Revisi Perki Nomor 1 Tahun 201

 

  1. Bidang Kelembagaan
  • Perlunya penguatan struktur kesekretariatan Komisi Informasi
  • Perlunya standarisasi kesetaraan eselonisasi  Anggota Komisi Informasi Propinsi, Kabupaten dan Kota
  • Perlunya Fatwa MA tentang tafsir periodisasi Ketua dan Wakil Ketua
  • Meninjau  ulang sejumlah Perki

 

  1. Bidang Comitte
  • Tanggal Rakornas  2017, 16-18 November 2017
  • Lokasi di Makasar
  • Adanya jadwal Rapat Steering Comitte pra Rakornas
  • Adanya susunan acara
  • Adanya Branding Media
  • Adanya Draft TOR Keseluruhan dibuat oleh KI Pusat

Hasil rekomendasi ini akan terus dibahas oleh Tim 11 sebagai perwakilan KI Propinsi/Kabupaten/Kota dengan KI Pusat sampai pelaksanaan Rakornas 2017 nanti

Memaknai Right To Know Day (Hari Hak untuk Tahu Sedunia) Tahun 2017

(Oleh : Erlinus Thahar, Ketua Komisi Informasi Kota Cirebon)

55025649e740bd0255621aedfe345d314a750eb7

Hari ini, 28 September 2017, diperingati secara serentak di seluruh dunia sebagai  Right To Know Day (RTKD) atau  Hari Hak Untuk Tahu Sedunia. Tahun ini, RTKD mengambil tema, Right to Information: Open and accountable government and the media’s role (Hak Informasi, Pemerintahan Terbuka dan Akutabilitas dan  Peran Media).

Hak Untuk Tahu (Right To Know), yang mungkin kita kenal sebagai hak atas informasi adalah salah satu hak azazi manusia  yang Indonesia dijamin oleh Konstitusi (UUD 45 Pasal 28 F),  UU 39/1999 Tentang HAM dan UU 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Apa yang menjadi tema RTKD 2017 ini, menjadi sangat relevan dengan realitas birokrasi dan penyelenggaraan negara di Indonesia. Maraknya kasus-kasus korupsi baik ditingkat nasional, di daerah-daerah, bahkan sampai ke desa-desa, disinyalir oleh banyak pihak  disebabkan tidak terbukanya informasi atas kebijakan-kebijakan publik oleh penyelenggara negara.  Berbagai kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang dilakukan KPK yang melibatkan sejumlah  Kepala Daerah dan juga kasus-kasus Anggaran Dana Desa (ADD) yang menyebabkan 270 lebih Kepala Desa terjerat hukum, disebabkan karena tertutupnya proses-proses pengambilan kebijakan publik dan dijauhkan dari partisipasi publik. Kondisi inilah kemudian diambil sebagai kesempatan oleh sebagian pihak untuk mengambil keuntungan di atasnya.

Dengan alasan itulah maka penting untuk mengampanyekan Right To Know ini,bukan hanya karena kita sudah memiliki Undang-undang 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik semata, tetapi sudah harus menjadi kesadaran bersama dalam bernegara dan berbangsa.

Peran Media Massa

RKTD Tahun 2017 ini juga  menonjolkan peran Media. Media, dalam hal ini yang dimaksud adalah media massa (cetak maupun elekstronik) yang memegang peranan penting dalam keterbukaan informasi, terutama dalam hal mengedukasi masyarakat untuk menggunakan haknya untuk mengakses informasi. Media juga selama ini juga sudah sangat berperan dalam penyebaran informasi tentang berbagai kebijakan publik untuk dikritisi dan diperbincangkan.

Namun, keberadaan media sosial juga perlu dicermati. Dua tahun belakangan ini, badai informasi melalui media sosial kecepatannya melebihi kecepatan media massa konvensional. Hak untuk atas sebuah informasi tidak hanya sekadar bagaimana memperoleh informasi tersebut, tetapi juga menyebarkannya. Di media sosial, otoritas penyebaran informasi menjadi milik publik, meskipun ada batasan-batasan seperti yang dimaksud dalam UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Kebebasan memperoleh informasi dan menyebarkannya, membuat validitas informasi yang berkembang di media sosial bisa saja dipertanyakan.

Sebagian pihak mengatakan, media sosial sebagai bentuk perlawanan, namun sesungguhnya tidak selalu demikian. Media sosial bisa saja menjadi kontrol bagi media massa yang sebagian dicurigai tidak obyektif.

Meski belakangan media sosial dianggap lebih ampuh dalam membangun opini masyarakat, tidak serta merta media massa kehilangan perannya.  Justru disinilah peran penting media massa, UU Pers yang menjamin kerja-kerja jurnalistik Media Massa dalam menggali informasi publik, sesungguhnya bisa melakukan sinergitas  dengan UU 14/2008. Oleh karena itu penting bagi media massa untuk menjaga objektivitas, sehingga bisa menjadi rujukan ketika media sosial menyebarkan berita-berita hoax.

UU 14/2008 Tentang Keterbukaan Infomasi Publik

Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) No. 14 Tahun 2008, disyahkan pada tanggal 30 April 2008. Undang-undang ini merupakan upaya panjang para pejuang keterbukaan informasi publik di negeri, karena rancangan undasng-undang ini hampir 10 tahun mengendap di DPR RI.

Undang-undang ini, menjamin hak masyarakat  atas akses informasi di badan-badan publik baik pemerintah dan non pemerintah. Bagian penting  dari undang-undang diantaranya  adalah menekankan pada kesiapan dari badan publik untuk  menyediakan informasi baik setiap waktu, berkala dan serta merta. Informasi Publik itu harus akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Informasi dapat diakses dengan baik, mudah dan efesien.

Terkait tema RKTD 2017 ini, kesiapan itu menjadi dasar mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. Terbuka dalam akses informasi dan akuntabel dalam proses penyelenggaraan negara.  Kesiapan badan publik ini menjadi penting, karena dengan adanya UU 14/2008 maka diharapkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik pemerintah di berbagai tingkatan menjadi tinggi. Tentu akan menjadi masalah jika badan-badan  publiknya belum siap, baik SDM dan infrastrukturnya.

Sejak disyahkan,  UU No. 14/2008 ini, dalam  kurun waktu 9 tahun ini, seharusnya badan-badan publik seharusnya jauh lebih siap. Tinggi rendahnya jumlah sengketa publik, memang tidak selalu menggambarkan tinggi rendahnya tingkat pelayanan akses informasi publik. Jumlah sengketa yang fluktuatif (sample: KI Pusat), berturut tahun 2013 (377 sengketa teregister), 2014 (1354 sengketa teregister), 2015 (71 sengketa teregister) dan 2016 (64 sengketa teregister) setidaknya menggambarkan ada ketidakpuasan masyarakat akan keterbukaan informasi di berbagai badan publik.

Dari tahun ke tahun, trend jumlah sengketa informasi menurut data di atas terlihat menurun. Harapannya adalah,  penurunannya ini karena makin meningkatnya tingkat keterbukaan pelayanan informasi di  badan-badan publik. Tetapi bisa juga karena kurangnya sosialisasi UU No. 14/2008 ini karena belum masifnya kesadaran bahwa UU No. 14/2008 sebagai Undang-undang yang memiliki nilai strategis tersendiri.

Tetapi, adalah hal yang menarik, ketika KI Pusat menangani sengketa yang kontroversial, misalnya penanganan sengketa informasi terhadap akses informasi dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir, dengan kasus ini KI menjadi trending topik (Laporan Tahunan KI Pusat 2016). Ini membuktikan, dalam upaya meningkatkan atensi masyarakat terhadap keterbukaan infomasi, penanganan sengketa yang memiliki dampak psikologi dan sosial yang luas semacam ini, harus benar-benar ditangani secara paripurna, setidaknya bisa menjadi ujian strategis keberadaan Komisi informasi sebagai penjamin keterbukaan informasi.

Keterbukaan Publik Di Kota Cirebon

Kota Cirebon, sesungguhnya bisa menjadi salah satu ikon keterbukaan informasi, paling tidak di tingkat Kota/Kabupaten se-Indonesia. Betapa tidak, karena Kota Cirebon adalah satu-satunya Kota yang memiliki Komisi Informasi sejak dibentuk 4 Mei 2011 lalu. Ada 4 Komisi Informasi tingkat Kota/Kabupaten se-Indonesia, Kota Cirebon adalah satu-satunya Kota di Indonesia yang memiliki Komisi Informasi. Kita patut berbangga dengan hal ini, karena menunjukan adanya komitmen antara Pemerintah, DPRD dan civil society di Kota Cirebon dalam mewujudkan pemerintah yang terbuka dan akuntabel.

Namun, ikon itu tidak akan berbunyi apa-apa, jika kemudian badan-badan publiknya tidak siap untuk terbuka dalam akses informasi. Demikian juga jika masyarakat tidak aktif untuk melakukan pengawasan. Dua hal inilah yang menjadikan icon keterbukaan informasi itu menjadi bermakna.

Keterbukaan informasi itu sendiri hanyalah sebuah alat untuk mencapai tujuan yang sebenarnya,  yaitu kemaslahatan masyarakat Cirebon. Dengan keterbukaan informasi, semua kebijakan publik yang diambil oleh Pemerintah Kota Cirebon, bisa dikritisi dan diawasi, tentunya dengan pengawasan yang kontruktif, yang memberikan solusi. Bukan pengawasan yang mencari-cari kesalahan.

Oleh karena, itu keberadaan Komisi Informasi di Kota Cirebon, adalah sarana yang tepat untuk mengaktualkan bentuk partisipasi masyarakat. Dengan mengaplikasikan UU 14/2008, apa yang menjadi harapan, yaitu proses pengawasan publik  dalam penyelenggaraan negara yang konstruktif bisa terwujud. Kontruktif dalam arti bahwa proses-proses pengawasan itu melalui koridor yang jelas dan terjamin secara undang-undang. Karena keberadaan Komisi Informasi sesungguhnya menjamin salah satu hak azazi manusia, yaitu  hak mengakses informasi (right to know) terjamin oleh negara.

Dalam konteks Kota Cirebon, harapan besar ini, tentu bukan pekerjaan main-main. Dukungan berbagai pihak dan kesamaan visi dalam membangun Cirebon dengan pemerintahan yang terbuka dan akuntable, menjadi hal yang mutlak menjadi cita-cita bersama. Melalui keterbukaan informasi, kita bisa mencegah berbagai persoalan yang menjadi penghambat pembangunan, seperti prilaku koruptif dan pengabaian pada hak-hak publik.

Menekan prilaku koruptif, meningkatkan pemenuhan hak-hak publik, akuntabilitas  dan transparansi  penyelenggaraan negara, adalah berbagai bentuk dan cara memaknai Righ To Know Day (Hari Hak Untuk Tahu) yang diperingati di seluruh dunia hari ini. ***

Komisi Informasi (KI) Provinsi Jambi Studi Banding Ke KI Kota Cirebon

okSemangat keterbukaan informasi yang makin meningkat di kalangan masyarakat, telah mendorong Komisi Informasi Provinsi Jambi untuk segera membentuk Komisi Informasi tingkat Kota dan Kabupaten di wilayah Provinsi Jambi.

Hal itulah yang disampaikan oleh  Wakil Ketua Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jambi Budi Alfian di Ruang Sidang Komisi Informasi Kota Cirebon (16/3) ketika menjelaskan maksud dan tujuan kunjungan ke Komisi Informasi Kota Cirebon. Banyaknya sengketa  informasi yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Jambi membuat Komisi Informasi Provinsi Jambi berniat menginisiasi pembentukan Komisi Informasi Kabupaten Kota di Provinsi Jambi. Komisi Informasi Kota Cirebon dipilih karena menurut penilaian Komisi Informasi Provinsi Jambi merupakan satu-satunya Kota di Indonesia yang memiliki Komisi Informasi.

Dalam proses pembentukan Komisi Informasi Kota Cirebon, menurut Ketua Komisi Informasi Kota Cirebon Erlinus Thahar, yang paling penting adalah niat baik Pemerintaah  dan DPRD Kota Cirebon dalam mewuujudkan keterbukaan informasi di Kota Cirebon. Karena Kota Cirebon mengalami perkembangan pesat dalam berbagai hal dan perlunya peningkatan pengawasan publik terhadadap kebijakan publik, maka membentuk Komisi Informasi Kota Cirebon adalah salah satu wujud komitmen implementasi UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

SOSIALISASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PT KAI

IMG-20170314-WA0002 Komisi Informasi Kota Cirebon mendapat undangan dari PT KAI DAOP 3 Cirebon untuk hadir sebagai narasumber pada sosilisasi keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan PT KAI. Komisi Informasi Kota Cirebon mengutus Komisioner Mohamad Beni Isnaeni sebagai narasumber dan di bantu oleh Staf Ahli Komisi Informasi Kota Cirebon RM. Kadiroedin dalam sosialisasi tersebut.

Sosialisasi Keterbukaan Infomasi Publik di PT KAI diikuti hampir 50 orang peserta yang antara lain di hadiri Vice President DAOP 3 Cirebon, Deputi, Manager, Kepala Stasiun (KS), dan juga dihadiri Sapto sebagai PPID Pusat (Manager Humas). Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di gedung pertemuan PT KAI Daop 3 Cirebon pada hari senin tanggal 13 Maret 2017 jam 09.00 – 12.00 WIB.

IMG-20170314-WA0006Menurut Sapto (narasumber PT KAI) Keterbukaan Informasi tidak semata-mata milik Badan Publik (PT KAI) tapi  senantiasa  menjaga keseimbangan antara menutup informasi  dan membukanya bagi kepentingan publik dan disadari bahwa menyusun daftar informasi publik tidaklah mudah, kesulitan muncul karena apa yang dianggap sebagai informasi terbuka dan tertutup dimasing-masing badan publik tidaklah sama, begitu juga di PT.KAI.

Di sisi lain, UU Komisi Informasi Publik sendiri hanya menyebutkan katagori umum, tetapi tidak menyebutkan katagori khusus dan informasi yang dikecualikan. Hal ini yang sering memunculkan perdebatan di kalangan pemohon informasi dan badan publik yang menguasai informasi tersebut.

Berkaitan dengan hal ini, menurut. M Beni Isnaeni (narasumber Komisi Informasi Kota Cirebon) maka perlu disusun Panduan Penyusunan Informasi yang terbuka dan dikecualikan, terutama Badan Publik Negara baik di Tingkat Pusat dan Daerah yang mengemban amanat masyarakat dalam pengelolaan negara. Hal ini  bertujuan untuk mewujudkan kerangka acuan dan pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun  daftar informasi yang terbuka maupun dikecualikan.

Pada sesi tanya jawab 3 peserta memberikan pertanyaan yg berkaitan dengan nformasi yang dikecualikan dan standarisasi pelayanan informasi publik di PT KAI dan lebih menarik setiap peserta yg bertanya mendapat bingkisan dari panitia. (KD)

PROSES SELEKSI STAF AHLI KOMISI INFORMASI KOTA CIREBON

CIMG1880Komisi Informasi Kota Cirebon membuka lowongan untuk Staf Ahli atau Asisten Komisioner Komisi Informasi, pendaftaran dibuka  dari tanggal 22 – 27 Desember 2016 melalui surat lamaran langsung atau melalui email. Peserta yang melamar berjumlah 286 orang peserta dari berbagai jurusan baik Universitas Negeri dan Swasta di Indonesia.

Peserta yang lolos Tahap Administrasi sebanyak 226 orang peserta dan berhak mengikuti Tes Tahap I, dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2017 , jam 08.00-10.00 WIB , dengan materi psikotest tertulis.

Daftar Nama Peserta Seleksi Tes Staf Ahli

No

Nama

No

Nama

1

Taufik Hidayat 115 Feti Apriyanti

2

Abdul Goni 116 Muhamad Irfan Nurfajar

3

Galih Adityo Putro 117 Sisca Carlina

4

Reri Anis Manangsang 118 Niken Ayu Lestari

5

Nida Robbani 119 Nano Nugraha

6

Melan Agustin 120 Yuliana Dewi

7

Putri Malena 121 Ari Wibowo

8

Heni Diana 122 Alvin Fachrully Septiano

9

Agus Gumalan 123 Muhammad Faisal

10

Dian Sumarni 124 Wiki Windari

11

Kiky Widyawati 125 Muh. Syahrul Iqbal

12

Sri Mulyani 126 Iim Rohimatun Nahdiyah

13

Asep Setiadi 127 Riyan Febriyana

14

Komarujaeni 128 Suheri

15

Suci Wisudawati Oktaviani 129 Desi Dwi Avianti Putri

16

Martin Agusti Pratomo 130 Widi Lindyasari

17

Gigih Mampuni 131 Irma Wulandari

18

Roudlotur Rokhmah 132 Rini Triani

19

Abdul Muhith 133 Aris Risdiana

20

Sapta Ramdhani 134 Helmi Gufron

21

Yogi Alfiansyah 135 Ikbal Jamaludin

22

Ade Hermawan 136 Desti Ariska

23

Adhitama Muhammad Rizki 137 Taufiq

24

Tiyas Wahyuningsih 138 Santosa

25

Faisal Pandu Laksmana 139 Sasro Aryono

26

Windi 140 Muhammad Caisar Aditya

27

Putri Sharidewi 141 Annaa Hayyu Nuur Syifa

28

Rakhmat Hidayat 142 Arif Sidik

29

Yanto Triyanto 143 Yayan Heryana

30

Suwarno 144 Asep Sudrajat

31

Khamim Ma’ruf 145 Farhan Hanafiah

32

Galih Ginanjar Sugih Harto 146 Ahmad Ali

33

Emma Hijriati 147 Yogi Amin

34

Said 148 Desi Kurnia

35

Ahmad Syakur 149 Diah Tri Andarini

36

Mohamad Rofi Assgaf 150 Bangkit Zulbachri Nusajati

37

Nisa Mawaddahni 151 Syafa’atin Novitasari

38

Faizal Amir 152 Lia Awaliah

39

Yogi Samudin 153 Eni Nur’aeni

40

Uswatun Safitri 154 Dida Yuda Prasetia Raharja

41

Ikbal Jamaludin 155 Riyan Saputra

42

Muhammad Riyadi 156 Zaki Arrojabi

43

Nazarita Khaerunnisa 157 Atika Kumala Dewi

44

Akhmad Muzambik 158 Annisa Rengganis

45

Erix Exvrayanto 159 Faesal Mahmud Simangunsong

46

Dias Grahayu Pamungkas 160 Sony Anugrah Saptono

47

Muhammad Fuad Salim 161 Eviana Putri Sumantri

48

Iyan Permana 162 Didit Kennur

49

Roni Nurdin 163 Afifatul Muawanah

50

Muchammad Rizki Ichwani 164 Sintia Dewiana

51

Deni Lesmana 165 Muh Asep Zainus Sholah

52

Diah Ayu Saraswati 166 Sitin Nuriyyah

53

Gufta Ananda 167 Saprudin

54

Jubaedah 168 Saeful Hasanudin

55

Ibnu Pratama 169 Agus Gunawan

56

Solihin Sobana 170 Fadlurrahman

57

Lian Anggraeni 171 Candra Setia Gunawan

58

Feti Apriyanti 172 Muh Farid Hamzah

59

Dodi Haryadi 173 Angga Prabowo

60

Rudiyana 174 Syulif Rukhul Khuriah

61

Asep Saputra 175 Novitri Fadhilah

62

Hadi Suryono 176 Memen Suhendra

63

Abdul Jari 177 Nia Kurnia Utami

64

Windi Haryadi 178 Mahyudin Giri

65

Iyan Hidayatush Shibyan 179 Hestie Agustin Arieska Luvian

66

Lien Nur Fadillah 180 Mira Andelia

67

Dani 181 Citra Suci Lestari

68

Intan Lestari 182 Mega Puspita

69

Hendriansyah Wijaya 183 Rokhimatun Jannah

70

Feby Trisetyo Wardhana 184 Rd. Muhammad Nur Habibie

71

Irma Wulandari 185 Mira Safirra

72

Gita Asri Oktaviani 186 Widiyawati

73

Fathul Adnan Nauval 187 Fournia Yuniati

74

Irwan Bajri 188 Mega Aprilia

75

Pipit Pitriyanti 189 Rohmat Khoeri Hatta

76

Luqman Burhanuddin Itsnan 190 Wildan

77

Muhamad Irsyad Dul Ibad 191 Eko Sugiyanto

78

Herwin Pranata 192 Deba Gumintang

79

Yogi Muhamad Sutisna 193 Desi Permatasari

80

Sujaji 194 Meidah Azhari

81

Cindy Agustina 195 Ade Lukman Nurul Hakim

82

Khotibul Umam 196 Abdullah

83

Siti Nuraminah 197 Luvi Nurul Fatikhah

84

Tatang Machfudi 198 Sigit Tamtomo

85

Azri Khaerul Imamah 199 Yasir Fatahillah

86

Andri Rengga Pratama 200 Asep Destryana

87

Ohan Suhargo 201 Jamaludin

88

Nakiah Dimitri Kertanegara 202 Ratna Fuji Asih

89

Imelda Alwiyah Agustin 203 Zahrotul Munawaroh

90

Angga Him Aknih 204 Eko Wahyu Rohadi

91

Ahmad Suadi 205 Muchamad Iksan

92

Adi Setiadi 206 Asep Mufidah

93

Rina 207 Sudirman

94

Anglingsasi M. P. Basuki 208 Anintia Triandini

95

Dedi 209 Raihan Alfi Makarim

96

Sonny Ikhwanudin 210 Gugun Abdul Mughni

97

Siti Fitriani Rahmawati 211 Ari Prakoso

98

Erlina 212 Budi Risnawan

99

Aimatus Sa’diyah 213 Farid Hanafia

100

Andrian Rahman 214 Susilawati

101

Raden Muhammad Kadiroedin 215 Sudirman

102

Ikhsanuddin 216 Purbo Laksono

103

Ahmad Faiz 217 Riani Anggina Suro

104

Anggi Giantoro 218 Zaenal Agus Yani

105

Adzan Fajar Maulana 219 Rifena Pangestuweni

106

Mukhodim 220 Yoana Natalia

107

Iman Khusu Firdaus 221 Fiqi Rizqi Azfan S. S.

108

Atika Nofitri 222 Akhmad Syarif

109

Nandang Abdurrohman 223 Irni Riyani

110

Media Esa Wahyuna 224 Nilam Yuliawati

111

Wawan Wahyu 225 Dhanny Dwi Ariestiady

112

Nur Muhammad Fajri 226 Dyane Poetry

113

Nina Karlina    

114

Yoga Swanda Gautama    

 

Hasil tes Tahap I sebanyak 18 orang peserta yang lolos , dan berhak mengikuti tes Tahap II, yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2017 jam 8.45 WIB sampai dengan selesai, dengan materi pengetahuan umum dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang di laksanakan di Kantor Komisi Informasi Kota Cirebon.

Daftar Peserta Yang Lolos Seleksi Tes Tahap I

No

NAMA PESERTA

1

AHMAD SYAKUR

2

MUHAMAD ROFI ASSGAF

3

IYAN PERMANA

4

DENI LESMANA

5

LIAN AGGRAENI

6

GITA ASRI OKTAVIANI

7

IRWAN BAJRI

8

RADEN M. KADIROEDIN

9

IKHSANUDDIN

10

ATIKA NOFITRI

11

FARHAN HANAFI

12

SINTIA DEWIANA

13

AGUS GUNAWAN

14

MAHYUDIN GIRI

15

ASEP MUFIDAH

16

SUDIRMAN

17

FARID HANAFIAH

18

SUDIRMAN

 

Peserta yang lolos tes Tahap II berjumlah 5 orang dan berhak mengikuti tes Tahap III, yang dilaksanakan di Kantor Komisi Informasi pada tanggal 24 Februari 2017 jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, materi tes adalah Wawancara dan Presentasi Alur Sengketa Informasi.

Daftar Peserta Yang Lolos Seleksi Tes Tahap II

No

NAMA PESERTA

1

AHMAD SYAKUR

2

GITA ASRI OKTAVIANI

3

RADEN M. KADIROEDIN

4

FARHAN HANAFI

5

FARID HANAFIAH

 

Dan peserta yang lolos Tes Terakhir adalah satu orang yang akan menjadi Staf Ahli atau Asisten Komisioner Komisi Informasi Kota Cirebon yaitu RADEN MUHAMMAD KADIROEDIN.

Selama proses tes Staf Ahli berlangsung berkaitan dengan hasil disetiap Tahapan Tes di informasikan melalui sms dan telepon langsung kepada peserta yang lolos tes.

PPID Kota Cirebon Membangun Sinergi Dalam Layanan Informasi Publik

  DSCF4313Dalam rangka membangun sinergi antara PPID Utama dan PPID Pembantu di berbagai  Badan Publik dibawah Pemerintah Kota Cirebon, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DKIS) Kota  Cirebon mengadakan rapat koordiansi  PPID di lingkungan Pemkot Cirebon, pada tanggal 23 Februari 2017, di Ruang Adipura Kencana Balaikota Cirebon.

Dalam sambutannya, Sekda Kota Cirebon Drs. Asep Dedi yang juga membuka kegiatan tersebut mengatakan pentingnya sinergi antar PPID di lingkungan Pemkot Cirebon, dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi publik.

DSCF4315

Untuk mendukung peningkatan layanan informasi tersebut, Kadis DKIS Iing Daiman SIP, Msi akan sudah merancang sistem integrasi informasi yang akan mengintregrasikan semua data informasi  publik di masing-masing  PPID  dalam sebuah server yang akan dikelola oleh PPID Utama yang dalam hal ini PPID DKIS Kota Cirebon.

DSCF4318

Sementara, Ketua Komisi Informasi Kota Cirebon, Erlinus Thahar, yang menjadi salah satu narasumber, menekankan pentingnya pemahaman para PPID dalam hal implementasi Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi. PPID Menjadi ujung tombak bagaimana pelayanan informasi bisa menjadi  salah tolok ukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Pemkot Kota Cirebon.

Narasumber lainnya dari PPID Pemkot Bandung,  menekankan pentingnya efesiensi pelayanan informasi dan kesiapan PPID dalam memperbaharui secara berkesinambungan berbagai informasi publik terutama yang tidak dikecualikan.

PENANGANAN SENGKETA INFORMASI HARUS TUNTAS

0a4b8e6e40b908e619ae440867ff2917092e8ae0Berbagai tantangan dihadapi ke depan dengan persoalan yang lebih beragam dan kompleks, penting bagi para Komisioner Komisi Informasi Kota Cirebon untuk meng-update kapasitas dan perkembangan kasus-kasus sengketa Informasi dan penyelesaiannya.

Atas dasar itulah, Komisioner Komisi Informasi (KI) Kota Cirebon Jawa Barat dipimpin Ketua Komisi Informasi Kota Cirebon Erlinus Thahar bersama Wakilnya Nuryani dan seluruh anggotanya Nurhendra, Dadang Suherman, dan Mohamad Beni Isnaeni melakukan konsultasi ke Komisi Informasi Pusat (KIP). Delegasi Komisi Informasi Kota Cirebon ini diterima Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Evy Trisulo didampingi Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat Annie Londa dan Aditya Nuriyah di Ruang Rapat lantai 5 KIP Jakarta pada Rabu (22/2).

Menurut Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Evi Trisulo, setiap kasus yang masuk dalam permohonan penyelesaian sengketa informasi harus diselesaikan secara tuntas oleh Komisi Informasi setelah kasus tersebut diregister. Tidak ada jalan lain menghapus register tersebut yaitu dengan menyelesaikan kasus tersebut apakah melalui mediasi maupun sidang ajudikasi non ligitasi.

Dalam kesempatan kunjungan tersebut, Komisi Informasi Kota Cirebon mengusulkan agar Komisi Informasi Pusat membuka kembali pelatihan bagi panitera dan mediator. Serta mendorong Komisi Informasi menjadi lembaga vertikal seperti halnya Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Penyiaran Indonesia agar memudahkan koordinasi, apalagi dengan makin konpleksnya kasus-kasus sengketa informasi.

KOMISI INFORMASI MENJADI PINTU KEADILAN KETERBUKAAN INFORMASI

IMG-20170324-WA0003 3Sebagai lembaga yang mengawal kerterbukaan informasi seperti yang diamanahkan oleh UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, penguatan kelembagaan menjadi salah satu program yang  penting dilakukan. Penguatan kelembagaan itu bisa dilakukan dengan peningkatan kapasitas Komisioner dan Sekretariat melalui sharing dan koordinasi dengan lembaga vertikal.

Hal inilah yang menjadi maksud kunjungan kelembagaan  para Komisioner dan Sekretariat Komisi Informasi Kota Cirebon ke Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Barat, pada tanggal  30 Januari 2017 di Bandung.

Dalam kunjungan yang disambut oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Dan Satriyana itu para Komisioner dan Sekretariat Komisi Informasi Kota Cirebon berdiskusi berbagai hal seputar tugas pokok dan fungsi Komisioner dan Sekretariat serta bagaimana membangun relasi antara keduanya.  “Komisi Informasi harus tetap menjaga marwahnya sebagai pintu keadilan bagi para penggiat keterbukaan informasi,” tegas Dan Satriyana, menyikapi perkembangan keterbukaan informasi saat ini.

PENGUMUMAN PENERIMAAN STAFF AHLI PADA KOMISI INFORMASI KOTA CIREBON

logo-garuda-pancasila-warna-emas

KOMISI INFORMASI KOTA CIREBON

Berkenaan dengan kebutuhan tenaga bantu bagi Komisioner pada sekretariat non pns/asn bidang Administrasi Persidangan Majelis dan hal-hal yang berkaitan dalam kinerja Komisi Informasi Kota Cirebon dalam rangka meningkatkan pelayanan yang maksimal pada masyarakat khususnya Kota Cirebon periode Anggaran 2017 untuk posisi ;

Staff Ahli

Persyaratan :

  • Pendidikan min. S1 dari berbagai disiplin ilmu
  • Memiliki kemampuan komunikasi dan presentasi yang baik
  • Mampu mengorganisir dokumen dan fasilitator dalam hal Ajudikasi non Litigasi
  • Mampu mengoperasikan komputer (internet)
  • Menguasai perundang-undangan yang terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik

Lamaran dilengkapi CV, Referensi/Keterangan Kerja dan dokumen/sertificate lainnya (bila ada)

ditujukan Kepada Komisioner KI Kota Cirebon Jalan ARAFURU (Komplek TNI-AL Dewa Ruci) Kota Cirebon 45131

Email komisiinformasi@cirebonkota.go.id

atau  beny.isnaeni@gmail.com

Lamaran paling lambat tanggal 27 Desember 2016

 

KETUA KOMISI INFROMASI KOTA CIREBON

Ttd

ERLINUS THAHAR, A.Md

PELANTIKAN KOMISIONER KOMISI INFORMASI KOTA CIREBON PERIODE 2016 – 2020

Walikota Cirebon Nasirudin Aziz SH ketika melantik anggota Komisioner Komisi Informasi Kota Cirebon Periode 2016-2020 di ruang Adipura Balaikota Cirebon.

Walikota Cirebon Nasirudin Aziz SH melantik Anggota Komisioner Komisi Informasi Kota Cirebon Periode 2016-2020 di ruang Adipura Balaikota Cirebon.

Keterbukaan Informasi adalah salah satu syarat clean goverment, oleh karena itu keberadaan Komisi Informasi Kota Cirebon memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam mengawal Keterbukaan Informasi di Kota Cirebon sebagaimana yang diamanahkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Demikian sambutan Walikota Cirebon Drs. Nasirudin Aziz SH ketika melantik anggota Komisioner Komisi Informasi Kota Cirebon Periode 2016-2020 di ruang Adipura Balaikota Cirebon 5 Desember 2016 lalu. Sesuai dengan Keputusan Walikota No. 067.05/KEP.47-DISHUB.INKOM/2016 berikut adalah nama-nama Komisioner Komisi Informasi Kota Cirebon 2016-2020 :

1. Drs. Nurhendra, AMKL
2. Erlinus Thahar, A.md
3. Nuryani, S.Ag
4. Dadang Suherman, S.Sy
5. Mohamad Beni Isnaeni, ST

Di sisi lain, M. Zen Al Faqih selaku Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat juga menjelaskan peran strategis Komisi Informasi sebagai lembaga peradilan sengketa informasi yang memiliki tanggung jawab besar menjamin Keterbukaan Informasi di Kota Cirebon. Harapannya, Komisi Informasi mampu mengawal kebijakan-kebijakan publik agar lebih pro rakyat, transparan dan akuntabel.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Cirebon Edi Suripno, Sekda Kota Cirebon Asep Dedi, Ketua KPU Emirzal Hamdani, Kapolres Cirebon Kota yang diwakili Kompol Wahyudi dan sejumlah SKPD Kota Cirebon.